TintaSiyasi.id -- Bayangkan sebuah ironi yang begitu menyayat hati: laut sedang ramah-ramahnya menyodorkan limpahan ikan, namun perahu-perahu nelayan justru merapat membisu, terpasung di dermaga tanpa daya. Ratusan nelayan di kawasan Pantura Muara Ciasem, Kabupaten Subang terpaksa harus menganggur dalam sepekan terakhir akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang menjadi penggerak utama kapal mereka (Sumber Berita Pantura Muara Ciasem, Oktober 2026). Ironisnya, kelangkaan BBM ini terjadi justru di saat hasil tangkapan ikan sedang menunjukkan tren yang membaik. Alih-alih melaut membawa pulang rezeki untuk keluarga, para nelayan harus terjebak dalam drama antrean panjang yang melelahkan, saling berebut demi mendapatkan secuil stok BBM yang sangat terbatas. Fenomena ini bukan sekadar potret buram kemiskinan struktural, melainkan sebuah alarm keras yang membongkar bobroknya tata kelola energi di negeri ini. Bagaimana mungkin di sebuah negara yang kaya raya akan sumber daya alam, rakyatnya sendiri harus mengemis dan mengantre panjang hanya untuk mendapatkan hak dasar mereka demi menyambung hidup?
Persoalan kelangkaan bahan bakar yang senantiasa muncul secara berulang di negeri ini bukanlah sekadar persoalan teknis atau gangguan distribusi biasa. Ini adalah persoalan sistemis yang berakar mendalam dan seakan tidak akan pernah ada akhirnya. Semua ini merupakan buah pahit dari kegagalan total negara dalam tata kelola minyak dan gas (migas). Ketika sebuah negara mengadopsi sistem kapitalistik, maka kepemilikan sumber daya alam yang strategis seperti api, air, dan energi tidak lagi diorientasikan untuk kesejahteraan umum. Negara dengan ringannya menyerahkan kekayaan komunal tersebut ke tangan swasta maupun asing melalui skema privatisasi yang berkedok investasi. Akibat dari diterapkannya aturan kapitalisme yang rakus ini, rakyatlah yang selalu ditempatkan sebagai korban paling depan. Sungguh sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan ketika rakyat harus mengantre, memeras keringat, dan berebut di negerinya sendiri yang sejatinya melimpah ruah dengan cadangan energi.
Dalam jeratan sistem kapitalisme sekuler ini, bahan bakar minyak telah mengalami pergeseran fungsi yang sangat mendasar. BBM tidak lagi dipandang sebagai layanan publik yang wajib disediakan oleh negara, melainkan telah dialihkan menjadi komoditas barang dagangan demi meraih keuntungan materi semata. Di bawah hukum pasar liberal, siapa pun yang berhasil menguasai rantai distribusi, maka dialah yang secara absolut memegang kendali atas harga di pasar. Peran negara pun akhirnya mengalami degradasi moral yang sangat parah. Negara tidak lagi bertindak sebagai pelindung rakyat, melainkan bermutasi menjadi layaknya seorang pedagang yang membeli energi dari pasar dunia, lalu menjualnya kembali kepada rakyatnya sendiri. Dari sinilah kemudian lahir berbagai macam drama birokrasi dan kebijakan yang mencekik, mulai dari narasi bahwa subsidi harus dibatasi, pasokan stok menipis, hingga beban keuangan yang membengkak. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara produsen minyak yang memiliki potensi alam luar biasa. Namun, potensi itu menguap begitu saja ke kantong-kantong para pemilik modal.
Dampak buruk lainnya dari sistem kufur ini adalah terjadinya pergeseran prioritas pelayanan publik. Negara di dalam ekosistem kapitalisme cenderung meletakkan posisinya sebagai pelayan setia bagi para pemilik modal, alih-alih melayani dan mengurus segala kebutuhan hidup rakyat kecil secara tulus. Maka menjadi hal yang sangat wajar ketika stok energi terbatas, pihak yang didahulukan untuk mendapat pasokan adalah industri-industri besar skala raksasa. Mengapa demikian? Karena di mata negara yang bermental korporasi, industri besar adalah pemasok pajak terbesar bagi kas negara. Sementara itu, nasib para nelayan tradisional yang hanya membawa ikan puluhan kilo saja dianggap tidak memiliki nilai tawar ekonomi yang strategis dalam kalkulasi pertumbuhan fiskal. Paradigma materialistik ini secara telanjang memperlihatkan bahwa kapitalisme adalah sistem yang cacat sejak dalam pikiran, yang menindas kaum lemah demi memuaskan ketamakan segelintir elite borjuis.
Kerusakan masif dan sistemis ini tidak akan pernah bisa dicarikan solusinya selama kita masih mempertahankan sistem sekuler yang rusak ini. Satu-satunya jalan keluar yang hakiki dan mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang merata adalah dengan kembali kepada aturan pencipta, yaitu sistem politik dan ekonomi Islam. Di dalam konstruksi pemikiran Islam yang luhur, paradigma kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam diatur secara sangat tegas. Berdasarkan petunjuk wahyu, komoditas penting seperti bahan bakar minyak, gas alam, barang tambang, air, hutan, serta kekayaan laut tidaklah boleh dimiliki swasta, tidak boleh diprivatisasi, dan sama sekali haram hukumnya untuk dijual dengan harga kapitalis kepada rakyat. Seluruh kekayaan alam yang jumlahnya melimpah dan menguasai hajat hidup orang banyak dikategorikan secara mutlak sebagai kepemilikan umum yang dimiliki oleh seluruh rakyat secara bersama-sama.
Dalam sistem Islam, tugas utama negara bukanlah menjual solar kepada para nelayan demi mencari laba perdagangan. Sebaliknya, negara melalui institusi Khilafah berkewajiban penuh untuk mengelola dan mendistribusikan hak energi tersebut kembali kepada rakyat secara murah atau gratis jika kas negara mencukupi. Pola pendistribusian energi ini akan dilakukan secara langsung kepada rakyat, bukan melalui gurita kartel, mafia migas, ataupun korporasi yang juga mengambil keuntungan di tengah kesulitan hidup masyarakat bawah. Hanya dengan sistem Khilafah Islamiah, negara akan benar-benar menjadi pengurus (raa'in) yang tulus bagi rakyat, yang mengharamkan diri untuk berjual beli dengan rakyatnya sendiri. Kesejahteraan nelayan di Muara Ciasem dan seluruh pelosok negeri hanya akan terwujud nyata saat kapitalisme didepak dan syariat Islam diterapkan secara kafah.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Aisah Salwi
Aktivis Muslimah
