TintaSiyasi.id -- Sejak memasuki September, Kota Bogor mulai diguyur hujan lebat setiap menjelang sore hingga malam hari, hal ini mengakibatkan beberapa pohon besar tumbang. Bukan hanya pohon yang berada di pinggir jalan raya, di permukiman pun pohon roboh sudah beberapa kali terjadi.
Pada awal Oktober, pohon tumbang di Desa Cibening, menimpa rumah warga hingga mengalami kerusakan dan memaksa penghuninya mengungsi. (detikNews 3/10/2026). Di Bogor Utara, pohon lengkeng yang lapuk tumbang dan menimpa sebuah warung. Sementara di Baranangsiang, Bogor Timur, pohon flamboyan setinggi 40 meter tumbang menimpa empat orang warga dan dua unit sepeda motor.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor Dimas Tiko, mengatakan, pohon tersebut tumbang karena kondisinya sudah rapuh.
(Kompas.com, 28/9/2026).
Pernyataan yang jujur diungkapkan oleh Dimas Tiko, tetapi ucapannya justru membuka pertanyaan yang lebih besar. Apabila pohon sudah diketahui rapuh, lalu mengapa masih dibiarkan berdiri kokoh di pinggir jalan raya dan di permukiman padat sehingga mengancam nyawa setiap pengguna jalan yang melintas dan penduduk? Di sinilah letak persoalannya.
Musibah pohon tumbang bukan sekadar bencana alam akibat hujan deras dan angin kencang, melainkan bencana kelalaian akibat absennya mitigasi yang serius dari pemerintah.
Diketahui bersama bahwa Kota Bogor dikenal sebagai Kota Hujan dengan ribuan pohon tua di sepanjang jalannya. Seharusnya, perawatan pohon menjadi agenda prioritas Pemerintah Kota. Mulai dari pemangkasan rutin, pengecekan kesehatan batang dengan alat hingga peremajaan pohon tua yang berisiko. Akan tetapi faktanya, anggaran untuk perawatan pohon sering kali kalah prioritas dibandingkan proyek-proyek fisik yang lebih terlihat dan bernilai politis. Walaupun petugas di lapangan, baik BPBD maupun Dinas Lingkungan Hidup (DLH), telah bekerja keras, tetapi mereka kekurangan personel, alat, dan anggaran. Mitigasi akhirnya hanya menjadi retorika belaka.
Inilah tabiat negara dalam sistem kapitalisme. Perannya sebagai pengurus rakyat dipangkas hanya sebagai regulator dan pemberi pertolongan pertama seadanya, dan baru hadir setelah ada korban jiwa dan harta. Dalam kacamata kapitalis, semua dihitung untung rugi ala korporat. Mitigasi bencana membutuhkan anggaran biaya besar yang tidak menghasilkan keuntungan, maka persoalan tersebut kerap diabaikan. Negara lebih sigap membangun gedung dan infrastruktur yang bisa dikolabirasikan dengan swasta, ketimbang merawat pohon yang tidak menghasilkan keuntungan. Akibatnya, mitigasi hanya menjadi lip service, janji manis saat rapat dan dalam dokumen rencana pembangunan, tetapi kosong dalam realisasi.
Maka, selama negara masih dikelola dengan logika kapitalisme, pohon-pohon rapuh lain akan tetap menjadi ancaman bahaya yang siap tumbang kapan saja.
Berbeda halnya dengan Islam. Dalam sistem Islam kaffah, negara adalah raa'in (pengurus) dan mas'ul (penanggung jawab) atas keselamatan rakyatnya. Rasulullah Saw., bersabda, "Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Menjaga nyawa rakyat atau hifzhun nafs adalah kewajiban utama yang tidak bisa ditawar. Khilafah tidak akan menunggu ada korban jiwa maupun harta, baru bertindak. Namun, Khilafah akan melakukan mitigasi preventif secara totalitas.
Lantas, dari mana anggarannya? Inilah keunggulan sistem keuangan Khilafah yang sangat mandiri dan berlimpah. Keuangannya tidak bersandar pada pajak yang mencekik rakyat atau utang luar negeri yang ribawi. Sumber utama anggaran negara dalam Khilafah berasal dari pos kepemilikan umum. Sumber daya alam seperti tambang, minyak, gas, dan hutan haram diserahkan kepada korporat, melainkan dikelola negara secara mandiri. Hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal untuk kemaslahatan umat. Dari pos inilah negara akan membiayai perawatan infrastruktur, gaji para ahli, pengadaan alat canggih untuk mendeteksi pohon rapuh, dan program mitigasi bencana di seluruh wilayah tanpa harus berhitung untung rugi.
Dengan Baitul Mal yang kuat, Khilafah akan membentuk tim khusus yang secara berkala akan memetakan dan meremajakan pohon, memberikan pengobatan dan ganti rugi penuh bagi korban pohon tumbang serta menjamin rasa aman bagi seluruh warga.
Peristiwa pohon tumbang di Kota Hujan menjadi cermin bahwa yang tumbang bukan hanya pohonnya, melainkan peran negara sebagai pengasuh rakyat. Ia hanya akan tegak kembali jika sistem yang rusak ini diganti dengan sistem Islam yang memuliakan dan melindungi rakyat, yaitu Khilafah Islamiyah.
Nurmilati
Analis Mutiara Umat Institute
