TintaSiyasi.id -- Seakan tak ingin memberikan ketenangan kepada kaum Muslim, Menteri Keamanan Nasional entitas Zionis, Itamar Ben-Gvir kembali melontarkan klaim dusta terkait tanah suci ketiga umat Muhammad. Ia menyatakan bahwa seluruh wilayah Tepi Barat, yang di dalamnya terdapat tiga wilayah administratif Area A, B dan C, merupakan milik Israel (Metrotvnews, 03-10-26). Pernyataan dusta ini ia ungkapkan bahkan belum sepekan setelah serbuannya dan ratusan pemukim Israel ke Masjid Ibrahimi di Tepi Barat dalam perayaan Sukkot.
Omongannya ini jelas merupakan klaim tak berdasar yang entah sudah berapa kali ia ucapkan. Hal ini tentu dikarenakan bahwa tanah Palestina, secara historis dulu bukanlah Israel seperti yang di klaim Ben-Gvir; secara legal pun tidak tersebab bukti yang ada justru kuat menunjukkan penjajahan tanah dan pengusiran penduduk yang dilakukan Israel di Palestina; apalagi jika bicara landasan syar'i, maka genosida yang mereka lakukan berdekade lamanya menjadi fakta tak terbantahkan akan penjajahan yang mereka lakukan.
Mati Harga
Pernyataan Ben-Gvir tersebut bukan hanya tak berarti dari sisi kebenarannya, namun juga mengindikasikan akan hilangnya harga dari Two State Solution atau solusi dua negara, sebagaimana yang banyak digembor-gemborkan sebagai solusi atas penjajahan tanah Palestina, termasuk oleh PBB sendiri. Seberapa pun kuatnya komunitas internasional mengadvokasi tawaran solusi ini dan bergerak ke arahnya dalam berbagai kesempatan diplomasi internasional, Israel sendiri sejatinya tak menghendaki eksistensi Palestina itu sedari awal. Sehingga dari realitas ini, apa yang ditampakkan Israel serta pendukungnya dalam kancah politik dunia, sejatinya hanyalah gimmick semata untuk menenangkan serta menyenangkan publik.
Eretz Israel HaShlema yang secara harfiah berarti "seluruh tanah Israel" atau juga disebut sebagai Israel Raya adalah rencana strategis dan konsep ideologis Israel sejak awal. Palestina, bukan hanya Tepi Barat atau Yerusalem, namun seluruh wilayahnya menurut para ideolog fasad Zionisme jelas tak pernah ada di peta rancangan mereka. Maka justru aneh bila masih banyak dari publik yang juga menyetujui solusi dua negara, namun di saat yang bersamaan otomatis harus mengakui Israel adalah entitas negara sebagai konsekuensi dari solusi ini.
Tanah Islam Harga Mati
Sejak 1948 dunia berupaya sedemikian rupa untuk menyelesaikan masalah Palestina, namun 2026 masih menjadi tahun saksi kegagalan dunia sekuler memberikan keamanan bagi rakyat Palestina. Setahun sejak gencatan senjata terakhir disepakati oleh para mujahidin dan militer zionis, juga nyatanya tak menjadi jaminan keselamatan nyawa mereka karena Israel kerap melanggar kesepakatan tanpa ada konsekuensi hukum yang harus mereka alami.
Realitas ini saja seharusnya sudah cukup untuk publik mulai memikirkan dan mengusahakan solusi selain dari yang ditawarkan dunia hari ini yang dipenggawai AS, pendukung utama entitas zionis. Islam sebagai agama yang tak hanya mengatur aspek ritual namun juga memiliki konsep politik khusus berkenaan dengan penjajahan, seyogianya mendapat spotlight untuk menyolusi Palestina.
Ketika Khilafah Utsmaniyah, entitas politik terakhir umat Islam, berada di akhir masa kuatnya, tanah kiblat pertama ini tetap bisa terjaga dari rongrongan kaum Yahudi yang memang mengincar sebidang tanah untuk mengawali proyek kolonialisme mereka. Hal ini tentu disebabkan karena tanah Baitulmaqdis masih dijaga oleh kekuatan negara yang berlandaskan syariat Allah. Jauh sebelum itu, strategi politik Salahuddin al Ayyubi yang juga berada di bawah naungan Khilafah, yakni Khilafah 'Abbasiyah, bahkan bervisi besar untuk membebaskan tanah Baitulmaqdis dari cengkeraman tentara salibis.
Dengan demikian, kondisi dunia Islam hari ini yang tidak berada di bawah komando satu negara yang bergerak di atas jalan syariat sebagaimana dicatat oleh sejarah, seharusnya menjadi bahan refleksi bersama terkait dengan keterjajahan Palestina. Kegagalan demi kegagalan yang ditampakkan oleh peradaban sekuler yang berkiblat ke Washington ini sejatinya memberi ruang yang amat luas bagi Islam dengan segenap kesempurnaan aturan-Nya yang diimplementasikan negara untuk mengambil alih perjuangan pembebasan Palestina. Penjajah tak mungkin mengamini bahasa diplomasi seperti yang terjadi selama ini. Penjajah hanya paham bahasa perang dengan senjata. Dan bahasa perang ini tak bisa kita harapan pada negeri-negeri Islam yang penguasanya tertawan di bawah kepentingan Barat. Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Iranti Mantasari, M.Si.
(Aktivis Muslimah)
