Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Hanya dengan Kembalinya Islam Kaffah, Penindasan Muslim Uighur Berakhir

Minggu, 11 Oktober 2026 | 11:27 WIB Last Updated 2026-10-11T04:30:15Z


TintaSiyasi.id — Di tengah laporan “Uyghur Times” mengenai rencana penyambutan Presiden Tiongkok Xi Jinping oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Pangkalan Gabungan Andrews (24-9-2026), aktivis muslim menyampaikan, hanya dengan kembalinya Islam kaffah, penindasan muslim Uighur berakhir. “Wahai kaum muslim! Hanya dengan kembalinya perisai kita (baca: Khilafah) sajalah yang akan memaksa penguasa Tiongkok untuk mengakhiri penindasan muslim di Turkestan Timur. Biarlah keturunan Qutayba bin Muslim dalam pasukan muslim mengakhiri penganiayaan mengerikan terhadap muslim Uighur,” ucapnya kepada kantor berita ideologis, Kamis (24-9-2026).

 

Menurutnya, rekam jejak penindasan sistematis terhadap muslim Uighur di Turkestan Timur (Xinjiang) oleh pemerintah Tiongkok sudah terang benderang. “Wahai umat Islam! Permusuhan para penguasa Tiongkok terhadap Islam di Turkestan Timur telah berlangsung selama berabad-abad dan saudara-saudari kita telah melawan tirani itu selama beberapa dekade. Namun, para penguasa negeri-negeri muslim tidak pernah mendukung muslim Uighur,” imbuhnya.

 

Ia mengecam para penguasa di negeri-negeri muslim yang dinilai menutup mata atas penderitaan warga Uighur demi kepentingan kolonialisme ekonomi dan pinjaman berbasis bunga (riba) dari bank-bank Tiongkok. “Beberapa pemerintah negeri muslim bahkan dituding membantu Tiongkok menangkap dan mengekstradisi pengungsi Uighur yang mencari perlindungan. Sikap pasif ini dinilai ironis mengingat negeri-negeri muslim memegang kontrol atas cadangan minyak dunia dan jalur maritim vital Tiongkok,” terangnya.

 

Angkatan laut negara-negara seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Turki, dan Mesir, serta kekuatan darat Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, dan Iran dianggap olehnya memiliki kapasitas geopolitik untuk memblokir jalur pasokan Tiongkok. “Sebagai solusi utama, Khilafah Rasyidah merupakan satu-satunya sarana efektif untuk melindungi kaum tertindas dan menghentikan perang terhadap Islam di Turkestan Timur. Ingatlah ketegasan Panglima Qutayba bin Muslim saat menghadapi penindas muslim di Baykand maupun penguasa Tiongkok kuno! Wahai militer umat Islam! Dengarlah seruan ini,” tegasnya.

 

Rekam Jejak

 

Ia menyampaikan, kritik terbuka Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok dilakukan untuk mempermalukan Beijing secara diplomatik, meskipun AS sendiri dinilai memiliki rekam jejak penindasan terhadap umat Islam. “Secara historis, wilayah Turkestan Timur ditaklukkan oleh pasukan Kekhalifahan Umayyah di bawah pimpinan Panglima Qutayba bin Muslim hingga mencapai Kashgar pada 95 Hijriah. Wilayah ini berkembang pesat menjadi pusat peradaban Islam setelah Sultan Satuq Bughra Khan dari Dinasti Qarakhanid memeluk Islam pada 232 Hijriah, yang disusul penerjemahan Al-Qur’an serta pendirian 300 masjid di Kota Kashgar saja,” paparnya.

 

Namun, lanjutnya, seiring melemahnya dominasi Kekhalifahan, penguasa Manchu Tiongkok melancarkan pertempuran berdarah pada 1759 yang mengakibatkan gugurnya lebih dari satu juta muslim. “Meskipun kaum muslim sempat mengusir pendudukan Manchu pada 1863, pasukan Tiongkok kembali menguasai wilayah tersebut pada 1876, mengubah namanya menjadi Xinjiang (Perbatasan Baru), lalu secara resmi menganeksasinya pada 18 November 1884,” tambahnya.

 

Ia mengungkap, sejak Partai Komunis Tiongkok berkuasa dan menduduki Turkestan Timur pada 1949, perlawanan rakyat setempat diredam melalui pembantaian massal. “Sebelumnya, rakyat Turkestan Timur sempat dua kali memproklamasikan kemerdekaan, yaitu pada 1933 dan 1944. Di bawah kendali rezim Komunis, wilayah tersebut dibagi ke dalam 450 kamp kerja paksa tempat 98% populasi muslim—yang mayoritas merupakan petani dan pekerja—dipaksa bekerja. Dengan dalih slogan anti-agama, Tiongkok tercatat menutup 28.000 masjid, 18.000 sekolah Islam, membakar 730.000 buku, dan manuskrip keagamaan,” bebernya,

 

Bahkan, ujarnya, pemerintah Tiongkok juga menggelar 45 uji coba nuklir di Pangkalan Lop Nur dari 6 Oktober 1964 hingga 29 Juli 1996, yang menyebarkan radiasi berbahaya serta memicu tingginya kasus kanker di kalangan penduduk setempat. “Sepanjang periode 1949 hingga 1968, terjadi sekitar 45 kali pemberontakan rakyat muslim, yang berujung pada eksekusi mati sedikitnya 360.000 jiwa oleh rezim Komunis,” tuntasnya. [] Ika Mawarningtyas

 

 

 

 

 

 

 

 

Opini

×
Berita Terbaru Update