TintaSiyasi.id -- Fenomena downgrade lifestyle atau penurunan standar hidup pun semakin ramai. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 60,8 juta orang pada 2018 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. (republika.co.id, 2026/10/10)
Sementara itu, kelompok ekonomi rentan miskin dan menuju kelas menengah semakin mendominasi piramida ekonomi. Data ini menunjukkan rapuhnya ketahanan ekonomi masyarakat di tengah
berbagai tekanan kehidupan. Pakar ekonomi bisnis UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai downgrading sebagai respons rasional rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, bukan semata-mata pilihan gaya hidup. Pendapatan riil yang stagnan di tengah kenaikan kebutuhan dasar serta menurunnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi mendatang membuat ruang pilihan rumah tangga semakin sempit. (republika.co.id, 2026/10/08)
Fenomena ini tidak cukup dijelaskan dengan menyalahkan perilaku konsumtif masyarakat. Memang, kapitalisme turut membentuk budaya konsumtif dengan mendorong masyarakat mengejar kepemilikan, kemewahan, dan gengsi sebagai simbol keberhasilan. Keinginan terus diproduksi, sementara standar hidup seolah harus selalu meningkat. Namun, persoalannya menjadi lebih serius ketika kemampuan ekonomi justru melemah. Ketika lapangan kerja berkualitas semakin sulit diperoleh, pendapatan tidak memadai, dan kebutuhan pokok terus meningkat, rumah tangga kehilangan ruang untuk menabung. Situasi menjadi darurat ketika utang digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.
Inilah kontradiksi yang patut dikritisi. Dr. Ray Basrowi mengingatkan bahwa penurunan daya beli dapat menjadi beban kognitif lintas generasi. Keluarga dapat berpindah dari makanan dengan gizi tinggi menuju makanan yang lebih murah dan mengenyangkan, tetapi kualitas proteinnya lebih rendah. Jika berlangsung lama, keterbatasan pemenuhan kebutuhan gizi berisiko meningkatkan anemia, mengganggu konsentrasi dan kemampuan belajar, serta menurunkan produktivitas generasi. (kompas.com/l, 2026/10/05)
Maka, inilah downgrade ala kapitalisme yang berujung pada downgrade kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Dalam paradigma kapitalisme sekuler, kesejahteraan kerap diperlakukan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan sendiri melalui mekanisme pasar, sementara negara cenderung membatasi perannya sebagai regulator dan fasilitator. Ketika masyarakat semakin rentan terhadap kehilangan pekerjaan, kenaikan harga, dan guncangan finansial, negara perlu dievaluasi bukan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga kemampuannya menjamin kehidupan rakyat. Downgrade dalam kapitalisme bukan sebab kesadaran menurunkan gaya hidup yang berlebihan melainkan menurunkan gaya hidup untuk bertahan hidup.
Islam menawarkan paradigma berbeda. Dalam kehidupan pribadi, Islam mengajarkan keseimbangan dalam membelanjakan harta, tidak boros dan tidak pula kikir, sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-Furqan : 67. Seorang Muslim diarahkan untuk mendahulukan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan mengejar setiap keinginan demi gengsi. Kemuliaan hidup tidak ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh ketaatan dan tanggung jawab dalam menggunakan harta. Namun, Islam tidak berhenti pada perubahan perilaku individu. Kesederhanaan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membiarkan rakyat terus hidup dalam kesulitan. Negara memiliki tanggungjawab sebagai ra'in yang mengurusi urusan rakyat. Karena itu, negara wajib mengupayakan lapangan kerja yang memadai, mengelola kekayaan publik untuk kemaslahatan masyarakat, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
Pembiayaannya harus ditopang pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan ketentuan Islam, bukan dengan membebankan seluruh tanggung jawab kesejahteraan kepada rumah tangga. Negara juga harus memastikan kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya memperoleh perlindungan. Pada akhirnya, fenomena downgrade semestinya menjadi alarm bahwa persoalan kesejahteraan tidak cukup diselesaikan dengan imbauan berhemat. Masyarakat memang perlu mengendalikan keinginan, tetapi mereka juga membutuhkan pekerjaan yang layak, daya beli yang memadai, dan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar. Jangan sampai berhemat menjadi satu-satunya jalan bagi rakyat untuk bertahan hidup, sementara negara abai terhadap akar persoalannya.
Dalam perspektif Islam, kesejahteraan bukan semata-mata urusan individu, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus kehidupan rakyat secara menyeluruh.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Hilda Handayani
Aktivis Muslimah
