TintaSiyasi.id -- Reshuffle kabinet kerap digadang-gadang membawa angin perubahan, namun nyatanya sering kali tak lebih dari sekadar bongkar pasang posisi semata, Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) menilai hak prerogatif presiden justru kerap dijadikan tameng untuk mengabaikan prinsip the right man on the right place, sehingga reshuffle hanya merotasi wajah-wajah lama tanpa perubahan kualitas.
"Jadi apa yang disebut dengan merit system atau 'the right man on the right place' hampir tidak diperhatikan dan semua berlindung di balik prerogatif presiden dan itu adalah jabatan politik," ucapnya di kanal YouTube UIY Official; Reshuffle Kabinet untuk Apa? Kinerja atau Bagi-bagi Kursi?, Selasa (6/10/2026).
UIY menegaskan bahwa penempatan figur yang tepat di posisi yang tepat adalah hal yang mutlak. Pasalnya, pejabat tersebut mengemban amanah yang sangat besar dalam memimpin sebuah lembaga, terlebih institusi selevel kementerian.
"Begitu sudah masuk ungkapan prerogatif presiden seolah-olah presiden itu bisa melakukan apa pun, mengganti siapa pun baik melalui proses yang proper maupun tidak. Karena sejak masa rezim Jokowi ada banyak pejabat itu yang dulunya Menteri Kesehatan selalu berlatar belakang pendidikan kesehatan tapi kemarin tidak dan malah perbankan," keluhnya.
Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan arah dan niat utama di balik perombakan kabinet ini, menurutnya alih-alih untuk menghadirkan perbaikan tata kelola, reshuffle justru terkesan sekadar menjadi jalan untuk keseimbangan kekuatan politik.
"Mengingat kalau kita perhatikan itu betul Kapolri diganti tapi pejabat lama tetap dapat jabatan baru dan cukup strategis bahkan sangat strategis yakni KSP. Perubahan-perubahan itu hanya pergeseran aja bahkan ada jabatan wakil menteri keuangan yang figur semula sudah tersingkir malah justru masuk," paparnya.
Alhasil UIY memandang perombakan pejabat tidak akan pernah membuahkan hasil nyata untuk perubahan apabila dua syarat utama yakni kepemimpinan dan tatanan aturan tidak disentuh sama sekali.
"Perubahan hanya mungkin terjadi bila pertama ada perubahan kepemimpinan mungkin orangnya sama tetapi style atau orientasinya berubah. Tapi kalau pemimpin utamanya tetap dan arah yang mau dituju juga tetap, tidak akan ada perubahan karena mereka adalah pembantu-pembantu dari pemimpin utama," jelasnya.
"Kedua, jika ada perubahan tatanan atau aturan. Ketika aturannya tidak ada perubahan, berarti berubahnya orang ini hanya hal wajar saja sementara arahnya tidak mengalami perubahan. Maka sebenarnya kita sebagai masyarakat mesti kritis dalam memandang peristiwa politik. Bukan sekadar melihat dari fenomena permukaan, tapi kita mesti melihat jauh ke dalam tentang apa sebenarnya yang tengah terjadi," pungkasnya. [] Taufan
