TintaSiyasi.id -- Tanggal 27 Agustus 2026, pagar gedung DPR MPR di Senayan kembali bergetar. Ribuan mahasiswa, buruh, ojol, dan rakyat sipil mengepung. Spanduk terbentang: "Cabut Kebijakan Zalim", "Wakil Rakyat Bukan Wakil Oligarki".
Aksi ini dipicu gelombang kenaikan harga kebutuhan pokok, PHK masal di sektor manufaktur, dan pengesahan RUU yang dinilai hanya menguntungkan korporasi. Gas air mata ditembakkan. Puluhan orang diamankan. (Kompas.com, 27/ 08/2026)
Media mencatat ini bukan demonstrasi pertama. Sejak awal tahun, gelombang protes terjadi hampir tiap bulan. Tapi kali ini beda. Yang turun bukan hanya aktivis. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak muda yang biasanya diam, kini ikut berteriak. Karena perut sudah tidak bisa lagi diajak kompromi.
Jeritan di Senayan adalah bukti. Rakyat sudah muak. Muak dengan negara yang berubah fungsi. Dari pengurus rakyat menjadi panitia lelang proyek. Dari pelayan umat menjadi sales kebijakan pasar.
Inilah wajah Indonesia ketika sekulerisme dan kapitalisme sudah bercokol.
Ciri-cirinya jelas. Pertama, hukum dijual. Yang punya modal bisa lolos. Yang miskin dipenjara karena mencuri sandal. Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) diserahkan. Tambang, laut, dan hutan dikuasai segelintir korporasi. Rakyat hanya dapat polusi dan ganti rugi kecil. Ketiga, bansos dijadikan alat politik. Layak atau tidaknya hidup ditentukan kotak desil, bukan oleh kebutuhan. Keempat, pendidikan dan kesehatan dikomersialkan. Sekolah mahal, RS menolak pasien tanpa jaminan.
Negara bangga dengan pertumbuhan ekonomi dan bursa yang hijau. Tapi di pasar rakyat tetap merah. Harga naik, gaji stagnan, lapangan kerja menyusut. Anak muda putus asa. Orang tua bekerja tiga shift.
Inilah buah sekulerisme. Agama dipisahkan dari pengaturan negara. Halal haram tidak jadi standar kebijakan. Yang jadi standar adalah untung dan rugi.
Inilah buah kapitalisme. Manusia diukur dari produktivitas dan daya beli. Jika tidak mampu membeli, maka silakan mati. Negara cuci tangan dengan dalih "subsidi terbatas" dan "fiskal tidak kuat".
Padahal sejarah sudah mencatat. Umat ini pernah punya sistem yang tidak pernah gagal mengurus rakyat.
Lihat Bagaimana Para Khalifah Menghadapinya
Saat Khalifah Umar bin Khattab menjabat, terjadi krisis pangan. Harga gandum melambung. Rakyat Madinah kelaparan. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak menyuruh rakyat demo. Beliau tidak menyalahkan pasar. Beliau langsung membuka gudang Baitul Mal. Gandum dibagikan gratis. Beliau sendiri mengangkut karung di punggungnya dan berkata: "Seandainya ada kambing terpeleset di pinggir Eufrat, aku takut Allah bertanya padaku kenapa tidak kau ratakan jalannya wahai Umar."
(Tarikh Khulafa - As Suyuthi)
Saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin, beliau mewarisi kas negara yang bobrok karena korupsi. Langkah pertama beliau: kembalikan semua harta rampasan ke Baitul Mal. Pecat pejabat zalim. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hasilnya, beberapa tahun kemudian kas negara penuh. Pengumuman dikumandangkan: "Siapa yang butuh, ambillah. Siapa yang berutang, akan kami lunasi." Tidak ada lagi orang miskin. (Sumber: Al-Bidayah wan Nihayah - Ibnu Katsir)
Apa kunci mereka? Mereka memerintah dengan Islam. Bukan dengan survei dan konsultan asing.
Solusi Islam untuk Kondisi Saat ini Juga jelas
Pertama, ganti asas negara. Negara wajib berasas akidah Islam. Halal haram jadi standar kebijakan. Bukan keuntungan oligarki.
Kedua, kembalikan fungsi negara sebagai ra’in. Penggembala yang wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Gratis dan berkualitas. Bukan dikapitalkan.
Ketiga, kelola SDA dengan sistem Baitul Mal. Minyak, gas, batu bara, laut, hutan adalah milik umum. Haram dimonopoli. Hasilnya langsung untuk rakyat dalam bentuk infrastruktur, subsidi, dan jaminan sosial.
Keempat, tegakkan sistem ekonomi Islam. Zakat wajib negara. Tidak ada riba, tidak ada pajak zalim. Distribusi kekayaan wajib merata. Orang kaya bayar zakat, negara salurkan ke delapan asnaf.
Kelima, hukum ditegakkan tegas. Pejabat korup dipotong tangannya. Pengusaha yang menimbun bahan pokok dihukum. Tidak ada tebang pilih.
Ini bukan utopia. Ini pernah diterapkan selama belasan abad dan terbukti menyejahterakan.
Allah telah mengingatkan kita:
"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi"
( TQS. Al-A’raf : 96 )
Ayat ini memutus mitos "APBN tidak cukup". Berkah itu turun dengan iman dan takwa. Bukan dengan utang luar negeri.
Rasulullah juga bersabda:
"Tidaklah seorang pemimpin yang menutup pintunya dari kebutuhan, kefakiran dan kemiskinan rakyatnya, kecuali Allah akan menutup pintu langit dari kebutuhannya, kefakirannya dan kemiskinannya"
( HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
Hadis ini adalah peringatan keras. Pemimpin yang sibuk rapat dengan investor tapi menutup telinga dari jeritan rakyat, maka Allah akan tutup pintu pertolongan untuknya.
Demo tanggal 27 Agustus adalah alarm. Rakyat sudah lelah jadi objek kebijakan. Rakyat menuntut jadi subjek yang diurus.
Sudah saatnya kita berhenti menambal sistem rusak. Memperbaiki UU, ganti menteri, revisi anggaran, semua itu hanya mengganti ban pada mobil yang mesinnya rusak.
Mesinnya harus diganti. Yaitu sistem sekuler kapitalisme.
Dari jeritan Senayan... kita harus melangkah ke solusi Baitul Mal. Kembalikan Khilafah. Kembalikan Islam sebagai sistem kehidupan. Hanya dengan itu keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan akan kembali ke negeri ini.
Wallahu a’lam bishshawab
Oleh: Faidah Alfiyah
Aktivis Muslimah
