Tintasiyasi.id.com -- Kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi kembali memperlihatkan bahwa hubungan internasional tidak pernah sekadar soal energi. Di balik proyek bernilai puluhan miliar dolar itu, Presiden Donald Trump secara terbuka mengaitkan kerja sama tersebut dengan syarat bergabungnya Arab Saudi ke dalam Abraham Accords, yakni normalisasi hubungan dengan Israel.
Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi nuklir dijadikan alat tawar-menawar politik untuk memperkuat arsitektur keamanan yang menguntungkan Amerika dan entitas Zionis (Tabloid Media Umat, 29/07/2026).
Ironisnya, selama bertahun-tahun Amerika menjadikan program nuklir Iran sebagai alasan menjatuhkan sanksi, tekanan diplomatik, bahkan ancaman militer. Kini, negara yang sama justru membuka ruang kerja sama nuklir dengan Arab Saudi.
Standar ganda ini menegaskan bahwa isu nonproliferasi bukanlah soal keamanan dunia, melainkan instrumen politik untuk menjaga dominasi geopolitik Amerika di Timur Tengah.
Inilah wajah sekularisasi dalam politik global. Hubungan antarnegara dibangun bukan atas dasar keadilan, tetapi kepentingan kekuasaan. Kapitalisme internasional menjadikan teknologi, energi, dan keamanan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan demi keuntungan ekonomi dan pengaruh politik.
Negara-negara Muslim akhirnya diposisikan sebagai pasar, mitra strategis, sekaligus alat untuk mempertahankan hegemoni Barat.
Lebih berbahaya lagi, normalisasi dengan Israel berarti memberikan legitimasi terhadap entitas penjajah yang hingga kini terus melakukan agresi dan pendudukan atas Palestina.
Ketika hubungan diplomatik dijadikan syarat memperoleh teknologi strategis, maka kedaulatan politik negara-negara Muslim dipertaruhkan demi kepentingan asing. Akibatnya, umat semakin tercerai-berai, bergantung pada negara adidaya, dan kehilangan posisi tawar dalam percaturan internasional.
Islam memandang bahwa kekuatan strategis, termasuk penguasaan teknologi pertahanan, merupakan kewajiban negara untuk menjaga kedaulatan umat, bukan sarana tunduk kepada kekuatan imperialis. Allah SWT berfirman:
"Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengannya kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu..." (TQS. Al-Anfal: 60).
Namun, penguasaan teknologi tidak boleh membuka jalan bagi dominasi musuh atas kaum Muslim. Allah SWT berfirman:
"...Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman." (TQS. An-Nisa: 141).
Karena itu, pengembangan teknologi strategis harus dilakukan secara mandiri dengan orientasi menjaga kemaslahatan umat, bukan melalui kesepakatan yang menggadaikan independensi politik atau mengakui penjajahan.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
"Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi kepentingan umat, membangun kekuatan militer, sains, dan teknologi secara mandiri, serta menolak segala bentuk ketergantungan yang menjadikan kaum Muslim berada di bawah kendali kekuatan asing.
Tragedi Palestina dan praktik standar ganda Amerika menjadi pelajaran bahwa selama dunia Islam masih berada dalam cengkeraman sistem sekuler-kapitalistik, kebijakan strategis akan selalu ditentukan oleh kepentingan negara-negara besar.
Solusi mendasarnya bukan sekadar diversifikasi mitra atau negosiasi yang lebih baik, melainkan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam institusi pemerintahan yang menyatukan potensi umat, mengelola sumber daya secara mandiri, mengembangkan teknologi sendiri, serta menjadikan pembebasan negeri-negeri Muslim dari dominasi imperialis sebagai bagian dari amanah kepemimpinan Islam.
Wallaahu a'lam bishshowwab.[]
Oleh: drh. Mei Widiati, M.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
