Dalam sistem pemerintahan, wibawa pemimpin tidak dibangun oleh pencitraan, tetapi oleh kemampuan menegakkan aturan secara adil dan tegas. Jika para pembantu presiden dapat saling menyerang di hadapan publik tanpa konsekuensi yang jelas, muncul kesan bahwa kendali pemerintahan tidak lagi berada di tangan pemimpin. Dampaknya bukan hanya menurunkan kepercayaan rakyat, tetapi juga melemahkan legitimasi institusi negara.
Persoalan ini bukan semata-mata kegagalan individu, melainkan buah dari sekularisme yang memisahkan politik dari tuntunan syariat. Kekuasaan dipandang sebagai hasil kompromi politik, transaksi kepentingan, dan pembagian kekuasaan, bukan sebagai amanah yang wajib dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam sistem kapitalisme demokrasi, loyalitas politik sering lebih kuat daripada loyalitas kepada rakyat. Jabatan menjadi instrumen menjaga koalisi dan kepentingan elite sehingga ketegasan terhadap pejabat bermasalah kerap dikalahkan oleh kalkulasi politik.
Akibatnya, negara kehilangan ketegasan, sementara rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Energi pemerintah habis untuk mengelola konflik elite, sedangkan persoalan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik terus membelit masyarakat. Kekuasaan akhirnya tampak lebih sibuk mempertahankan stabilitas politik daripada mewujudkan kemaslahatan rakyat.
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang menuntut keberanian menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Allah SWT berfirma"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (TQS. An-Nisa: 58)
Allah juga berfirman:
"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah..." (TQS. Al-Ma'idah: 8).
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, penguasa tidak terikat oleh kompromi kepentingan partai maupun oligarki. Setiap pejabat diangkat karena kapasitas dan ketakwaannya serta dapat diberhentikan segera apabila terbukti menyimpang atau merusak kemaslahatan umat. Ketegasan pemimpin bukan demi menjaga citra, tetapi untuk menegakkan hukum Allah dan melindungi hak-hak rakyat.
Karena itu, polemik yang mempertontonkan lemahnya otoritas negara hendaknya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem yang melahirkannya. Selama kepemimpinan dibangun di atas fondasi sekularisme dan kapitalisme, tarik-menarik kepentingan akan terus menggerus kewibawaan negara. Solusi hakiki adalah kembali kepada sistem Islam kaffah yang menjadikan kepemimpinan sebagai amanah, hukum syariat sebagai standar, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.
Wallaahu a'lam bishshowab.
drh. Mei Widiati, M.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
.png)
