Tintasiyasi.id.com -- Di hadapan mahasiswa Universitas Tanjungpura (Untan), Tiyo Ardianto membongkar kejanggalan kasat mata yang menghinggapi kebijakan publik hari ini. Angka stunting berada di kisaran 19%, namun program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru digenjot hingga 100%.
Kebijakan bernilai triliunan rupiah ini dipaksakan secara merata tanpa presisi sasaran dan analisis kebutuhan yang rasional. Lebih ironis lagi, ketika nalar publik dilecehkan oleh kebijakan yang bolong di mana-mana ini, mimbar akademis yang seharusnya menjadi benteng intelektual justru bungkam. Kampus dan mahasiswa seolah mati angin, nyaman menjadi penonton di atas karpet merah kekuasaan (bacajugadotco, 08/08/2026).
Kejanggalan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari sistem sekuler-kapitalistik yang merusak sendi bernegara. Dalam kacamata kapitalisme, kebijakan publik tidak ditujukan murni untuk melayani rakyat, melainkan dijadikan komoditas proyek bernilai triliunan demi memutar modal dan memoles citra politik penguasa.
Sekularisasi telah memisahkan nilai kebenaran dan keadilan dari tata kelola pemerintahan, sehingga efisiensi dan kerakyatan dikalahkan oleh kalkulasi untung-rugi politik dan ekonomi.
Di sisi lain, sekuler-kapitalisme sukses mengebiri peran perguruan tinggi melalui komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. Kampus disulap menjadi korporasi pencetak tenaga kerja yang sangat bergantung pada pendanaan serta regulasi negara.
Akibatnya, kebebasan mimbar akademik tergadai. Cendekiawan dan mahasiswa dibungkam oleh pragmatisme, ketakutan akan sanksi, atau buaian fasilitas, hingga tak berani menyuarakan kebenaran meski melihat pembodohan sistematis di depan mata.
Islam menawarkan paradigma yang sangat bertolak belakang dalam memandang tata kelola negara dan tugas intelektual. Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah untuk mengurus seluruh affairs rakyat (ri'ayatu syu'unil ummah), bukan sarana mengeruk keuntungan atau membagikan proyek anggaran. Rasulullah SAW:
"Setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Penguasa dalam Islam tidak boleh membuat kebijakan ugal-ugalan yang asal tabrak atau sekadar pencitraan. Penetapan anggaran dan distribusi bantuan wajib didasarkan pada data yang sah, skala prioritas, serta kemaslahatan riil rakyat. Allah SWT menegaskan pentingnya menunaikan amanah dengan adil:
"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (TQS. An-Nisa' [4]: 58)
Bagi para intelektual dan mahasiswa, Islam melarang keras sikap apatis apalagi menjadi "stempel" kekuasaan yang mengabaikan nalar dan syariat. Allah SWT berfirman:
"Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini?" (TQS. Al-Ma'idah [5]: 50)
Mahasiswa dan akademisi mengemban kewajiban amar ma'ruf nahi munkar serta muhasabah lil hukkam (mengoreksi penguasa). Menyuarakan kebenaran di hadapan kebijakan penguasa yang keliru adalah bentuk perjuangan tertinggi dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda:
"Jihad yang paling utama adalah menyuarakan kata-kata kebenaran (keadilan) di hadapan penguasa yang zalim/menyeleweng." (HR. An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibn Majah).
Sudah saatnya kampus membongkar belenggu sekuler-kapitalisme dan kembali menjadi obor peradaban. Kampus tidak boleh lagi menjadi tempat berteduh bagi mereka yang penakut, melainkan laboratorium pemikiran yang kritis dan korektif berbasis syariat Islam demi menyelamatkan bangsa dari kerusakan sistemik.
Wallaahu a'lam bishshowwab.[]
Oleh: drh. Mei Widiati, M.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
.png)
