“Kekuatan energi suatu bangsa
justru ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di sepanjang
rantai industri nuklir,” tegas HILMI dalam Letter to Intellectuals No. 012
bertajuk Membaca Potensi Sumber Daya Nuklir Indonesia secara Realistis dan
Strategis yang dirilis Kamis (13/08/2026).
“Angka 89 ribu ton uranium memang penting. Namun, kekuatan energi suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak mineral yang tersimpan di bawah tanah, melainkan oleh seberapa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya,” tegasnya.
HILMI menjelaskan, pemaparan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai
potensi sekitar 89 ribu ton uranium dan 140 ribu ton torium memang menarik
perhatian.
“Namun, angka tersebut harus
dibaca secara realistis karena sumber daya belum tentu sama dengan cadangan
yang siap ditambang dan digunakan,” urainya.
“Sumber daya uranium adalah
perkiraan keberadaan mineral berdasarkan penyelidikan geologi, sedangkan
cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang memiliki tingkat keyakinan
geologi lebih tinggi serta dinilai dapat ditambang secara teknis dan ekonomis,”
jelasnya.
Menurut HILMI, perbedaan satuan
uranium juga penting diperhatikan. Jika 89 ribu ton yang dimaksud merupakan
U₃O₈, kandungan uraniumnya hanya sekitar 75,5 ribu ton. “Perbedaan tersebut akan
memengaruhi perhitungan umur sumber daya,” ulasnya.
HILMI kemudian menghitung
kebutuhan bahan bakar PLTN generasi sekarang. “Reaktor berdaya 1.000 MWe
umumnya membutuhkan sekitar 160–200 ton uranium alam setiap tahun. Jika
Indonesia memiliki sepuluh PLTN dengan kapasitas masing-masing 1.000 MWe,
kebutuhan uranium alamnya diperkirakan mencapai 2 ribu ton per tahun,” bebernya.
“Dengan asumsi 85 ribu ton
uranium yang seluruhnya dapat dimanfaatkan, sumber tersebut secara matematis
hanya mencukupi sekitar 42,5 tahun untuk sepuluh PLTN berkapasitas 1.000 MWe.
Jika angka 89 ribu ton sebenarnya U₃O₈, umur teoretisnya bahkan sekitar 37,8
tahun,” paparnya.
HILMI menilai hitungan tersebut
pun masih optimistis. “Tidak seluruh sumber daya geologi dapat dipulihkan
karena sebagian dapat berkadar rendah, berada di lokasi yang sulit atau mahal
ditambang, tidak layak secara lingkungan, serta mengalami kehilangan dalam
proses penambangan hingga fabrikasi bahan bakar,” nilainya.
“Karena itu, persoalan strategis
Indonesia bukan sekadar memiliki mineral nuklir, melainkan bagaimana menguasai
teknologi yang mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara lebih optimal.
Reaktor air ringan, misalnya, hanya memanfaatkan sebagian kecil potensi energi
uranium alam,” ujarnya.
“Teknologi reaktor cepat dan
reaktor pembiak berpotensi meningkatkan pemanfaatan energi uranium dan torium
secara drastis. Namun, teknologi tersebut membutuhkan fasilitas pemrosesan
ulang, fabrikasi bahan bakar khusus, pengamanan material nuklir, serta
pengawasan nonproliferasi yang jauh lebih kompleks,” terangnya.
HILMI juga mengingatkan agar
narasi tentang torium sebagai sumber energi untuk ribuan tahun tidak dilepaskan
dari realitas teknologi. “Torium-232 tidak dapat langsung digunakan untuk
mempertahankan reaksi berantai, melainkan harus diubah menjadi uranium-233
melalui proses yang membutuhkan teknologi tertentu,” imbuhnya.
Untuk itu, Indonesia dinilai HILMI
tidak perlu terburu-buru menghabiskan sumber daya domestiknya.
“Impor uranium untuk PLTN
generasi awal tidak otomatis berarti gagal membangun kemandirian energi. Yang
lebih strategis adalah membangun kemampuan penguasaan siklus bahan bakar,
desain reaktor, keselamatan, pengelolaan limbah, dan teknologi nuklir lainnya,”
sarannya.
“Sebagian besar sumber daya
domestik patut diperlakukan sebagai cadangan strategis. Pemanfaatannya secara
besar-besaran dapat menunggu sampai Indonesia menguasai teknologi yang mampu
mengekstrak energi jauh lebih banyak dari setiap ton bahan,” tandasnya.[] Rere
.png)
