TintaSiyasi.id -- Di Papua, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru mencapai 10%. Padahal, Papua merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi stunting dan gizi buruk tertinggi di Indonesia. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kebutuhan dan ketersediaan layanan gizi di wilayah tersebut.
Terdapat 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, namun tetap menerima transfer anggaran dari pemerintah. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pemenuhan gizi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut (Kumparan.com, 07/08/2026)
MBG: Untuk Turunkan Stunting atau Naikkan Elktabilitas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada praktiknya tidak sepenuhnya berorientasi untuk menyelesaikan persoalan stunting dan gizi buruk. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilannya yang lebih menekankan pada realisasi anggaran daripada pada penurunan angka stunting itu sendiri. Akibatnya, tujuan awal lahirnya program, yaitu meningkatkan status gizi masyarakat, menjadi terabaikan.
Besarnya alokasi anggaran untuk program MBG dan berbagai program populis lainnya telah menyebabkan sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan di wilayah 3T mengalami pengabaian. Kondisi ini diperparah karena sebagian program tidak berbasis data dan lebih merupakan ajang bancakan kepentingan elite serta kroni penguasa. Akibatnya, kelompok paling rentan, yaitu ibu dan generasi penerus, menjadi pihak yang paling dirugikan dan terdampak secara langsung.
sistem demokrasi dengan biaya politik yang tinggi telah melahirkan orientasi kebijakan yang keliru. Alih-alih menyelesaikan persoalan rakyat, kebijakan justru digunakan sebagai alat pencitraan untuk pemilu berikutnya. Di sisi lain, muncul praktik penggelembungan dana dan distribusi keuntungan kepada segelintir elite pendukung. Dalam situasi ini, negara bekerja bukan untuk melayani rakyat, tetapi untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan segelintir orang.
Akuntabilitas Ganda:Pertanggung Jawaban di Dunia dan Akhirat
Dalam Islam, penguasa disebut sebagai _raa'in_ atau penggembala. Konsekuensinya, ia wajib bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat yang dipimpinnya. Setiap kebijakan yang diambilnya akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan manusia dan hukum di dunia, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat. Karena itu, Islam menuntut perhatian yang sangat detail. Penderitaan satu orang rakyat tidak boleh diabaikan, apalagi jika menyangkut nyawa manusia, sebab itu adalah amanah yang akan memberatkan hisab kelak.
Kebijakan dalam sistem Islam berorientasi utama pada terwujudnya kemaslahatan rakyat. Artinya, seluruh keputusan politik dan pemerintahan diarahkan untuk menyelesaikan problem riil yang dihadapi umat, seperti kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan. Berbeda dengan sistem lain yang sibuk dengan pencitraan dan kepentingan elektoral, Islam menjadikan syariat dan kebutuhan rakyat sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan kebijakan.
Mekanisme pemilihan pemimpin dalam Islam, yaitu khalifah, bersifat mudah, efektif, dan efisien. Prosesnya tidak memerlukan biaya politik yang besar seperti dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, tidak muncul praktik politik balas budi yang mendorong penguasa untuk mempermainkan anggaran kebijakan demi kepentingan segelintir pendukung. Akibatnya, kebijakan negara dapat difokuskan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk membayar "utang" kepada pemodal atau tim sukses.
Oleh: Saufinah
(Aktivis Muslimah)
.png)
