Tintasiyasi.id.com -- Program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk memberi makan siang gratis di sekolah sekolah, ternyata pelaksanaannya menghadirkan berbagai polemik di tengah masyarakat.
Polemik yang muncul, berkaitan dengan menu yang kurang memenuhi standar gizi yang akhirnya ada beberapa sekolah yang keracunan, keterlambatan pengiriman ke lokasi, sampai ada kabar tentang tidak tersalurkannya program ini secara merata atau malah dana yang digelontorkan tidak menuju sasaran.
Di Papua tercatat hanya ada 10% SPPG yang beroperasi, padahal Papua adalah daerah yang mendapat predikat dari pemerintah sebagai daerah termiskin, terpencil dan memiliki angka stunting yang tinggi serta penderita gizi buruk (BBC News Infonesia).
Fakta selanjutnya adalah terdapat 414 SPPG fiktif yang tidak beroperasi, tetapi mendapatkan transferan anggaran secara berkala.
Program MBG ini sebenarnya tidak pernah benar benar fokus untuk menyelesaikan problem stunting dan gizi buruk. Ini terbukti, indikator keberhasilan justru pada realisasi anggaran, bukan terselesaikannya problem yang menjadi latar belakang lahirnya program ini. Akibat banyak anggaran tersedot untuk MBG ini, sektor yang seharusnya sangat dibutuhkan jadi terabaikan.
Sektor yang amat sangat dibutuhkan saat ini seharusnya adalah masalah pendidikan. Pendidikan di Indonesia tergolong buruk. Terbukti banyak anak putus sekolah dan mahasiswa yang DO (Droup Out) karena masalah biaya. Ini yang seharusnya jadi perhatian pemerintah.
Lebih urgen daripada program MBG ga guna itu. Bagaimana mencetak generasi emas, kalau pemudanya banyak yang putus sekolah dan tidak berpendidikan.
Sektor lain yang lebih butuh diperhatikan adalah masalah kesehatan. Kesehatan untuk semua kalangan. Lebih lebih prioritas untuk daerah yang tinggal di daerah 3T (daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Alih alih memberikan makan bergizi gratis tetapi angka stunting masih tinggi. Ini seperti yang terjadi di Papua. Anggaran berakhir menjadi bancakan kroni penguasa/pejabat. Kebijakan hanya berbasis kepentingan elite, tidak berbasis data (angka stunting misalnya). Sama sekali tidak berpihak pada rakyat.
Di sistem Kapitalis seperti sekarang, pembuatan kebijakan berorientasi pada pencitraan penguasa yang bertujuan untuk kepentingan kontestasi pada periode selanjutnya. Kemudian berbagi keuntungan untuk segelintir pihak yang berada di lingkaran pendukungnya.
Inilah gambaran nyata dari sistem Demokrasi yang diadopsi dari barat. Sistem Demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan barisannya dengan kebijakan yang menguntungkan mereka.
Sebab untuk bisa bertahan di sana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka tidak heran kalau kebijakan kebijakan saat ini sama sekali tidak mementingkan kepentingan rakyat. Masihkah kita percaya, bertahan dan tetap melaksanakan sistem Demokrasi ini?
Berbeda dengan sistem Islam. Mari kita bandingkan. Dalam sistem Islam, penguasa berperan sebagai raa'in yaitu sebagai penguasa yang mengayomi seluruh masyarakatnya dan bertanggung jawab atas kebutuhan pokok mereka (sandang, pangan, papan).
Pertanggung jawaban ini dipikul tidak hanya di dunia, tapi kebijakan yang dibuat dipertanggung jawabkan di akhirat di hadapan Allah. Penderitaan satu orang rakyatpun akan diperhatikan tidak ada yang terabaikan, apalagi menyangkut nyawa manusia.
Kebijakan dalam sistem Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, tidak sibuk dengan pencitraan dan validasi manusia.
Pemilihan pemimpin (dalam hal ini seorang Khalifah) dalam sistem Islam sangat mudah, efektif, dan efisien hingga tidak ada pembengkakan biaya untuk kampanye di sana sini. Lebih penting lagi, biaya yang dihabiskan untuk pencalonan tidak menghasilkan politik balas budi dengan mempermainkan anggaran kebijakan.[]
Oleh: Umul Bariyah
(Aktivis Muslimah)
.png)
