TintaSiyasi.id -- Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menegaskan bahwa seluruh pengembangan teknologi nuklir harus diarahkan oleh akidah Islam dan syariat Islam agar menghasilkan kemaslahatan serta tidak menjadi sarana kezaliman dan kerusakan.
“Seluruh pengembangan teknologi
nuklir harus diarahkan oleh akidah dan syariat Islam agar menghasilkan
kemaslahatan serta tidak menjadi sarana kezaliman dan kerusakan,” tegasnya kepada TintaSiyasi.ID di
dalam Letter to Intellectuals No. 012 bertajuk Membaca Potensi Sumber
Daya Nuklir Indonesia secara Realistis dan Strategis.
Dokumen yang dirilis HILMI pada
Kamis (13/08/2026) menyebutkan bahwa pembangunan kedaulatan energi nuklir
Indonesia tidak boleh berhenti pada penguasaan teknologi dan sumber daya.
“Kedaulatan energi nuklir tidak
dapat dibangun hanya dengan membuka tambang uranium. Kedaulatan tersebut
membutuhkan penguasaan ilmu dan teknologi sepanjang rantai nilai, mulai dari
eksplorasi dan pemetaan mineral radioaktif hingga pengolahan bijih, konversi
uranium, fabrikasi bahan bakar, keselamatan reaktor, pengelolaan limbah, dan
pengawasan bahan nuklir,” bebernya.
Menurut HILMI, Indonesia perlu
menempuh strategi bertahap. “Pembangunan PLTN dengan teknologi yang telah
terbukti dapat menjadi jalur awal untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus
membentuk pengalaman industry,” ujarnya.
“Pilihan paling rasional adalah
strategi dua jalur: menggunakan teknologi yang telah terbukti untuk memenuhi
kebutuhan listrik dan membentuk pengalaman industri, sembari mengembangkan
teknologi reaktor maju agar sumber daya uranium dan torium domestik kelak dapat
dimanfaatkan secara jauh lebih efisien,” paparnya.
Pada saat yang sama, HILMI
mendorong riset jangka panjang terhadap reaktor cepat, reaktor garam cair, torium,
dan siklus bahan bakar tertutup.
“Pengembangan tersebut diperlukan
agar Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi nuklir, tetapi mampu
membangun kapasitas teknologinya sendiri,” sarannya.
Karena itu, HILMI juga menilai
impor bahan bakar nuklir untuk tahap awal tidak perlu diposisikan sebagai
kegagalan kemandirian. “Negara pengguna nuklir dapat mengombinasikan produksi
domestik, investasi tambang di luar negeri, kontrak jangka panjang, dan
pembelian dari pasar internasional,” jelasnya.
“Strategi Indonesia seharusnya
tidak berhenti pada pertanyaan ‘impor atau memakai uranium sendiri’,” tandasnya.
“Indonesia dapat membangun PLTN
dengan teknologi yang telah matang sambil memperoleh bahan bakar dari pemasok
yang terdiversifikasi. Pada saat yang sama, eksplorasi uranium dan torium
domestik harus dilanjutkan agar kategori sumber dayanya semakin pasti,”
ujarnya.
Bagi HILMI, langkah tersebut
perlu ditempatkan sebagai strategi jangka panjang. “Sumber daya uranium dan torium
domestik tidak semestinya dihabiskan ketika teknologi pemanfaatannya belum
mampu mengambil energi secara maksimal,” katanya.
“Karena itu, penguasaan teknologi
nuklir harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda strategis bangsa. Bukan
hanya untuk memenuhi kebutuhan listrik, melainkan membangun kemampuan ilmu
pengetahuan, industri, dan teknologi yang memungkinkan Indonesia menentukan
masa depan energinya secara mandiri,” ungkapnya.
“Angka 89 ribu ton uranium memang
penting, tetapi kekuatan energi suatu bangsa tidak ditentukan oleh seberapa
banyak mineral yang tersimpan di bawah tanah, melainkan oleh seberapa dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya,” simpulnya.[] Rere
.png)
