TintaSiyasi.id -- Indonesia digadang-gadang akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia dalam 25 tahun mendatang. Optimisme tentu patut diapresiasi, tetapi cita-cita sebesar itu hanya akan menjadi slogan jika fondasi pembangunan bangsa justru rapuh. Di berbagai daerah, masih banyak anak yang mempertaruhkan keselamatannya demi berangkat sekolah karena jalan rusak, jembatan tidak layak, dan fasilitas pendidikan minim. Di saat yang sama, kualitas sekolah, laboratorium, perpustakaan, hingga kesejahteraan guru masih jauh dari harapan (Mixilminamunir, 29 Juli 2026)
Kontradiksi ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas pembangunan. Ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek strategis lebih menonjol daripada investasi serius pada pendidikan. Padahal, mustahil membangun ekonomi kelas dunia dengan sumber daya manusia yang tidak dipersiapkan secara optimal. Pidato yang penuh optimisme tidak akan mengubah kenyataan jika tidak diikuti kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat.
Akar persoalan terletak pada sekularisme yang memisahkan penyelenggaraan negara dari tuntunan syariat. Pendidikan dipandang sebagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi, bukan sebagai kewajiban negara untuk membentuk generasi berilmu, berakhlak, dan bertakwa. Dalam sistem kapitalisme, anggaran negara lebih mudah diarahkan pada program yang menghasilkan keuntungan politik atau ekonomi jangka pendek, sementara pendidikan sering diposisikan sebagai beban fiskal. Akibatnya, akses pendidikan berkualitas belum merata, kesejahteraan guru terabaikan, dan infrastruktur sekolah tertinggal.
Padahal Allah SWT memuliakan ilmu sebagai fondasi kemajuan umat. Allah berfirman:
"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat."(TQS. Al-Mujadilah: 11).
Allah juga berfirman:
"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." (TQS. Al-'Alaq: 1).
Rasulullah ﷺ bersabda:
"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah).
Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara secara cuma-cuma dan berkualitas. Negara berkewajiban membangun sekolah, laboratorium, perpustakaan, menyediakan akses transportasi yang aman, serta memuliakan guru dengan kesejahteraan yang layak. Kekayaan alam yang merupakan milik umum dikelola untuk membiayai pelayanan publik, bukan diserahkan kepada korporasi atau dikuasai segelintir elite. Dengan demikian, lahirlah generasi yang unggul secara ilmu, kuat akidahnya, dan siap membangun peradaban.
Karena itu, mimpi menjadi ekonomi nomor empat dunia tidak cukup diwujudkan dengan pidato dan proyeksi. Selama sekularisme dan kapitalisme masih menjadi fondasi kebijakan, pendidikan akan tetap menjadi sektor yang dikorbankan. Kemajuan sejati hanya dapat diraih melalui penerapan sistem Islam secara kaffah yang menjadikan pendidikan sebagai amanah negara, membangun manusia sebelum membangun angka pertumbuhan, serta melahirkan generasi pemimpin peradaban, bukan sekadar tenaga kerja bagi pasar global.
Wallaahu a'lam bishshowab
Oleh: drh. Mei Widiati, M.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
.png)
