TintaSiyasi.id -- Gaza dihancurkan, Tepi Barat terus dianeksasi. Lalu, di tengah semua itu, muncul gagasan tentang “New Gaza” yakni Gaza baru dengan hunian modern, kawasan industri, pusat data, infrastruktur baru hingga kawasan wisata. Sekilas terdengar indah. Gaza dibangun kembali. Tetapi, siapa yang menentukan seperti apa “Gaza baru” itu? Yang lebih penting lagi, siapa yang akan menguasai kepentingan politik dan ekonomi di balik pembangunannya?
Tepi Barat terus dipersempit, sementara perhatian dunia banyak tertuju pada Gaza, apa yang terjadi di Tepi Barat? Kekerasan pemukim ilegal terus meningkat, penggerebekan dan penangkapan terus terjadi. Serangan terhadap masjid juga meningkat, permukiman ilegal terus diperluas. Bahkan rencana pembangunan sekitar 2.300 unit permukiman ilegal di Yerusalem Timur kembali mencuat.
PBB sendiri telah menyampaikan keprihatinan atas percepatan legalisasi permukiman Israel di Tepi Barat. Jadi, ini bukan satu-dua insiden. Ada pola yang terus bergerak, tanah Palestina dipersempit, permukiman diperluas, sementara rakyat Palestina semakin kehilangan ruang hidup.
Lalu, kalau tanah Palestina terus diambil, Palestina yang merdeka akan berdiri di mana? Di sinilah keganjilannya. Di satu sisi, wilayah Palestina terus digerus. Di sisi lain, dunia berbicara tentang pembangunan kembali Gaza. Bukankah ini ganjil? Tanah Palestina terus diperebutkan, tetapi masa depannya justru sedang dirancang oleh kekuatan-kekuatan di luar Palestina.
Pada Januari 2026, Jared Kushner mempresentasikan visi “New Gaza” di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Gambarnya bukan sekadar tenda pengungsian atau rumah sederhana. Yang ditampilkan adalah hunian bertingkat, kawasan industri, pusat data dan kawasan pesisir yang dikembangkan untuk aktivitas ekonomi dan wisata. Reuters melaporkan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari agenda Board of Peace (BOP) yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Apakah pembangunan kembali Gaza memang semata-mata untuk mengembalikan kehidupan rakyat Palestina? Atau ada kepentingan yang jauh lebih besar di belakangnya? Mari lihat angkanya. Ini bukan lagi sekadar gambar presentasi. Dalam pertemuan perdana BOP pada Februari 2026, organisasi tersebut menyebut rencana pembangunan lebih dari 100.000 unit rumah pada fase pertama, lebih dari 400.000 rumah dalam jangka panjang, serta investasi infrastruktur di atas US$30 miliar (boardofpeace.org/plans/gaza-peace-plan, diakses 16/08/2026).
BOP juga menyebut telah menerima komitmen pendanaan lebih dari US$15 miliar pada pertemuan tersebut. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa kemudian mencatat angka US$17 miliar dalam bentuk pledge untuk rekonstruksi, dengan catatan penting: pledge belum tentu sama dengan dana yang sudah benar-benar dicairkan. (un.org/unispal/document/implementation-of-united-nations-security-council-resolution, diakses 16/08/2026).
Dan di sinilah kita perlu berhenti sejenak. Puluhan miliar dolar akan bergerak, rumah akan dibangun, jalan dan infrastruktur akan dibangun, sistem digital akan dibangun dan kawasan ekonomi akan dikembangkan. Apakah semua itu hanya proyek kemanusiaan? Ternyata tidak sesederhana itu. “New Gaza” Juga membuka ruang investasi. Dokumen resmi BOP sendiri menyebut bahwa badan tersebut akan menangani pendanaan pembangunan kembali Gaza dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk menarik investasi.
Bahkan pada Februari 2026, BOP menandatangani kemitraan dengan FIFA untuk mengembangkan infrastruktur sepak bola sekaligus mencari investasi internasional bagi program pemulihan Gaza (inside.fifa.com/organisation/media-releases/board-of-peace-strategic-partnership-recovery-peace-gaza/ diakses 16/08/2026)
Lebih menarik lagi, laporan tentang proposal Gaza Supply System menyebut adanya skema yang menawarkan kepada investor berdaulat potensi imbal hasil yang sangat tinggi pada tahun pertama (responsiblestatecraft.org/kushner-board-of-peace-profits/ diakses 16/08/2026)
Jadi, pembangunan Gaza bukan hanya bicara soal bantuan. Ada uang, ada investasi, ada kontrak, ada perusahaan dan ada peluang bisnis. Dan bukti paling konkret muncul pada Agustus 2026. BOP dilaporkan telah memberikan kontrak pembangunan pertamanya di Gaza kepada Arkel International, perusahaan Amerika yang berbasis di Louisiana (theguardian.com/world/2026/aug/06/trump-gaza-board-of-peace-first-building-contract-military-base, diakses 16/08/2026).
Proyek pertamanya bukan rumah bagi warga Gaza. Melainkan pembangunan fasilitas bagi pasukan Maroko yang akan ditempatkan sebagai bagian dari International Stabilization Force. Nilainya memang belum dipublikasikan secara terbuka, tetapi fakta, kontrak konstruksi pertama diberikan kepada perusahaan AS menunjukkan unsur bisnis dan kontraktor swasta memang sudah masuk ke dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Jadi, kita tidak sedang membicarakan teori kosong. Ada struktur, ada pendanaan, ada investasi, ada kontrak dan ada perusahaan AS yang sudah mendapatkan pekerjaan pertama. Lalu, apa aasalahnya? Masalahnya bukan pada pembangunan Gaza. Siapa yang tidak ingin Gaza kembali berdiri? Siapa yang tidak ingin anak-anak Palestina kembali bersekolah? Siapa yang tidak ingin rumah-rumah dibangun kembali? Kita semua menginginkannya.
Masalahnya, ketika pembangunan dipisahkan dari persoalan kedaulatan. Sebab Gaza bukan tanah kosong. Gaza bukan kawasan investasi baru yang bebas ditata sesuka hati. Gaza adalah bagian dari Palestina. Karena itu, pembangunan seharusnya tidak membuat kita lupa bertanya, siapa yang memegang kendali? Siapa yang menentukan kebijakan? Siapa yang menentukan proyek? Siapa yang mendapatkan kontrak? Yang paling penting, apakah rakyat Palestina benar-benar menjadi pihak yang menentukan masa depan tanahnya sendiri?
Jangan sampai penjajahan berubah wajah. Dulu penjajahan datang dengan senjata. Hari ini, kepentingan politik bisa datang bersama jargon: perdamaian, stabilitas, rekonstruksi, dan investasi. Semua terdengar baik.
Tetapi sebuah proyek tetap harus dilihat dari siapa yang mengendalikan dan untuk kepentingan siapa. Sebab jangan sampai Gaza dihancurkan, lalu ketika saatnya dibangun kembali, rakyat Palestina justru hanya menjadi objek pembangunan. Tanahnya ada. Rakyatnya ada. Tetapi keputusan tentang masa depannya dibuat oleh pihak lain. Itulah yang harus kita waspadai.
Persoalan ini semakin serius ketika kita melihat Tepi Barat. Saat satu wilayah Palestina terus dianeksasi, sementara wilayah lainnya disiapkan untuk ditata ulang melalui proyek pembangunan internasional, umat tidak boleh melihat keduanya sebagai dua persoalan yang terpisah.Ada satu pertanyaan besar di belakang semuanya: siapa yang akan menentukan masa depan Palestina?
Sikap kita harus jelas. Pertama, jangan berhenti membela Palestina. Jangan hanya berbicara ketika Gaza menjadi trending topic. Tepi Barat juga Palestina, masjid-masjid yang diserang juga harus kita pedulikan, permukiman ilegal juga harus kita soroti dan aneksasi juga harus kita bongkar.
Kedua, jangan mudah terpesona oleh istilah “New Gaza”. Kita tentu mendukung rakyat Palestina mendapatkan rumah, sekolah, rumah sakit dan kehidupan yang layak. Tetapi pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk melupakan hak politik rakyat Palestina.
Ketiga, jangan sampai umat hanya menjadi penonton ketika tanah Palestina berubah menjadi arena perebutan kepentingan. Kita harus memahami siapa yang membuat kebijakan, siapa yang menentukan arah pembangunan, dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya.
Keempat, negeri-negeri Muslim harus memiliki keberanian politik untuk membela Palestina. Bukan sekadar konferensi, bukan sekadar kecaman, bukan sekadar bantuan sesaat. Tetapi kekuatan politik yang benar-benar mampu menghentikan penjajahan dan melindungi rakyat Palestina.
Palestina tidak membutuhkan penguasa yang hanya menjadi penonton. Palestina membutuhkan umat yang sadar. Umat yang tidak mudah tertipu oleh istilah-istilah indah. Umat yang mampu melihat hubungan antara tanah, kekuasaan, politik dan ekonomi.
Karena itu, persatuan negeri-negeri Muslim harus terus diperjuangkan. Dakwah tidak boleh berhenti pada kesalehan individual. Umat juga harus dididik untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kepentingan negara-negara besar bergerak, dan bagaimana Islam memandang persoalan umat.
Palestina tidak akan selesai hanya dengan viral di media sosial. Ia membutuhkan kekuatan politik umat. Maka perjuangan untuk menyatukan negeri-negeri Muslim dalam satu kekuatan politik Islam harus terus didakwahkan. Untuk itu, dakwah untuk menyeru tegaknya sistem Islam dalam naungan Khilafah Islamiyah harus semakin masif diperjuangkan.
Bukan karena kita membenci bangsa lain. Tetapi karena umat Islam tidak boleh terus-menerus tercerai-berai ketika salah satu bagian tubuhnya terluka. Gaza sedang dihancurkan. Tepi Barat sedang dianeksasi. Dan “New Gaza” sedang dirancang. Masalah Palestina bukan sekadar proyek pembangunan. Palestina adalah tanah yang sedang dijajah, dan selama penjajahan belum berakhir, kita tidak boleh membiarkan kata “pembangunan” membuat umat terlena.[]
Oleh: Fatmah Ramadhani
Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
