"Saat kita mencerna,
memperhatikan, dan juga menggali seperti yang diungkapkan tentang perjalanan
dakwah Rasulullah Muhammad ṣallallāhu ’alaihi wa sallam, maka ada
sesuatu yang menarik. Apa itu? Bahwa di dalam perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad ṣallallāhu
’alaihi wa sallam itu ada misi pembebasan, misi kemerdekaan, misi
memerdekakan manusia dari perbudakan pada sesama manusia kepada penghambaan
murni kepada Allah subḥānahu wa ta’āla. Itulah kemerdekaan,"
tuturnya pada acara Qudwah yang disiarkan langsung di YouTube
1Ummah.tv, Selasa (25/08/2026).
Agung menegaskan bahwa makna
kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad ṣallallāhu ’alaihi wa
sallam adalah memerdekakan manusia dari perbudakan pada sesama manusia
kepada penghambaan murni kepada Allah subḥānahu wa ta’āla.
Ia mengajak umat Islam untuk
berjuang memerdekakan negeri ini dengan penerapan hukum Allah subḥānahu wa
ta’āla, sebagaimana dahulu para pejuang mengusir penjajah dengan kalimat
takbir.
"Mari hari ini kita semua
meniatkan diri kita menggenggamkan tangan kita menghujamkan pikiran kita untuk
bertekad memerdekakan jiwa, kita memerdekakan negeri ini, memerdekakan rakyat
Indonesia dan memerdekakan dan seluruh manusia dengan hukum Allah subḥānahu
wa ta’āla," serunya.
Menurutnya, umat Islam saat ini
adalah pelanjut risalah Nabi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah di akhir
hayatnya.
"Kitalah masa-masa kritis
itu. Kitalah orang-orang hebat itu yang akan melanjutkan risalah Kanjeng Nabi
Muhammad ṣallallāhu ’alaihi wa sallam. Risalah cintanya, risalah misi
pembebasannya. Dan kita tidak rela hukum Allah tidak diterapkan. dan kita tidak
rela negeri ini dalam penjajahan," lanjutnya.
Ia menerangkan, panggilan
Rasulullah, "Ummati, Ummati, Ummati! (Wahai umatku, wahai umatku,
wahai umatku!)" di akhirat hayat Beliau adalah bentuk rasa cinta dan
kekhawatiran Rasulullah akan masa depan umatnya.
"Beliau juga punya rasa
cinta. Beliau tidak ingin putus asa. Dan beliau yakin bahwa risalahnya, misi
pembebasannya akan dilanjutkan oleh kita semua," kata Agung.
81 Tahun Indonesia Belum
Merdeka
Sementara itu, jika direfleksikan
pada kondisi Indonesia, Agung menilai saat ini umat belum merdeka sekalipun
telah merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81 tahun ini, yang ditegaskan dengan
mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya yang
menyatakan bahwa negeri ini belum merdeka.
"Kita punya semua tetapi
rakyat masih ada yang lapar. Kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat
miskin. Kita belum merdeka. Saya boleh mengatakan bahwa Pak Prabowo sangat
tegas sekali mengatakan: 'Indonesia belum merdeka!' pakai tanda seru',"
tegasnya.
Ia juga mengingatkan pada
pernyataan Surya Paloh di tahun 2019 bahwa Indonesia hari ini negara kapitalis
yang liberal yang di dalamnya pragmatisme transaksional. "Sepertinya Pak
Surya ingin mengatakan bahwa kemerdekaan keadilan itu hanya untuk mereka yang
punya uang. Money is power," ujarnya.
Realitas Indonesia belum merdeka
tersebut menurutnya dapat dikaji pada tiga aspek: ekonomi, sosial, dan politik.
Dalam hal ekonomi, ia
mencontohkan, Provinsi Maluku Utara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi
di tahun 2025 sebesar 27% saja, pemerintah daerahnya kesulitan membayar gaji
PPPK dan hampir 74.810 warganya masih miskin dengan gini rasio sebesar 0,31
yang artinya ketimpangannya sangat tinggi.
Selain itu, lanjutnya, Indonesia
juga tergolong memiliki tingkat kelaparan yang cukup tinggi. "Dari capaian
yang terjadi, Indonesia itu masuk global hanger index (indeks kelaparan
global) 14,6 nilainya. Ternyata dia nomor 70 dari 123 negara. Indonesia
kemudian gini rasio lahan ketimpangan lahan 0,58, artinya 1% manusia di
Indonesia menguasai 58%," bebernya.
Demikian juga di sektor energi,
menurutnya, sekalipun Indonesia kaya batu bara, tetapi rakyat kerap mengalami
byarpet listrik. "Yang menguasai batu bara, yang jualnya luar negeri.
Legit keuntungannya. Apakah Indonesia sudah merdeka?" tanyanya retoris.
Menurutnya, ayat konstitusi yang
menempatkan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat memunculkan tafsir bahwa karena
dikuasai negara, maka negara bisa melakukan apa pun dan memberikan untuk siapa
pun, termasuk melakukan privatisasi SDA.
"Luar biasa ini mengerikan
sekali pasal 33 pun ditafsirkan dengan persepsi seperti yang dikatakan Pak
Surya paloh tadi: kapitalis liberal," ujarnya.
Ia mencontohkan, kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) yang tengah melanda berbagai daerah saat ini, lebih dari
setengahnya berada dalam izin konsesi. "Luar biasa, ada 67.370 titik api.
anda tahu? 52% nya ternyata di dalam konsesi perusahaan sawit dan hutan tanaman
industri. Siapa yang membakar? Indonesia sudah merdeka? Jawab dengan tegas,
Indonesia belum merdeka," ujarnya.
Sementara itu, dalam politik,
Agung mengatakan Indonesia tidak bebas dan aktif sebagaimana yang digaungkan
karena secara geopolitik posisi Indonesia tampak permisif pada Amerika Serikat.
"Ada keputusan untuk bekerja
sama dalam Board of Peace, kemudian tunduk pada perjanjian perdagangan
dengan Amerika Serikat, terus kemudian bandara Kertajati dijadikan bengkel
Hercules Amerika Serikat. Apakah ini bebas aktif? Saya mengatakan tidak bebas
dan tidak aktif," ujarnya.
Agung juga mengkritisi
keterlibatan TNI dan Polri dalam proyek-proyek sipil yang menurutnya dapat
berpengaruh pada tugas pokok TNI terkait pertahanan negara maupun Polri dalam
menjaga keamanan dan ketertiban dalam
negeri. Selain itu, menurutnya koalisi bersama dalam perpolitikan dalam negeri
pun tampak berjalan untuk kepentingan oligarki.
"Politik kita, 100 persen
dalam koalisi bersama, koalisi besar permanen jangka panjang. Dan semua itu
untuk kepentingan oligarki kapitalis liberal," kata Agung.
Sedangkan di bidang sosial, Agung
juga menilai masih banyak sekali masalah. “Maraknya LGBTQ, misalnya, sekalipun
Perpres menyebutnya sebagai salah satu ancaman nonmiliter, tetapi Indonesia
tidak punya hukum yang jelas terkait itu, bahkan Indonesia berupaya menjadi
anggota negara kaya OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) yang harus permisif pada LGBTQ,” bebernya.
Di samping itu, lanjut Agung,
sosial masyarakat Indonesia juga masih terlilit persoalan pinjaman online,
narkoba, dan sebagainya.
"Belum lagi persoalan
pinjol, persoalan miras, persoalan generasi muda, narkoba, dan lain sebagainya.
Itu menjadi masalah kita di depan kita. Pertanyaannya sekali lagi, apakah sudah
merdeka? Mari sekarang dengan tegas kita katakan, '81 tahun Indonesia belum
merdeka!' Tanda seru, seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto,"
pungkasnya.[] Saptaningtyas
