TintaSiyasi.id -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini kerap dijadikan salah satu tuntutan dalam gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah, mulai dari aksi BEM UI di Bundaran HI hingga Aliansi Cipayung Plus di Surabaya. Yang menarik, isu MBG tidak diusung secara terpisah, melainkan digabungkan dengan persoalan ekonomi yang lebih luas seperti kenaikan harga BBM, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tingginya biaya hidup masyarakat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penggabungan isu ini bukan tanpa maksud — mahasiswa ingin menyampaikan pesan bahwa pemerintah dinilai gagal menangani berbagai tantangan ekonomi mendasar secara bersamaan.
(kompas.com, 18/06/2026)
Demonstrasi terus bergulir. Mahasiswa turun ke jalan, warganet bersuara di media sosial, forum-forum diskusi offline bermunculan di berbagai penjuru negeri. Namun di tengah gemuruh kritik itu, roda kebijakan tetap berputar seolah suara rakyat hanyalah angin lalu.
Kebijakan yang dianggap prioritas oleh penguasa terus berjalan, sementara rakyat yang menentang hanya bisa menonton dari pinggir jalan. Inilah potret hubungan penguasa dan rakyat dalam sistem demokrasi hari ini. Hubungan yang pada dasarnya dibangun di atas fondasi kepentingan dan kalkulasi manfaat, bukan prinsip yang lebih tinggi.
Di luar siklus itu, kritik boleh disampaikan, tetapi tidak wajib didengar, apalagi dijalankan. Sistem demokrasi memang memberi ruang kebebasan bersuara. Namun di sisi lain, sistem yang sama melahirkan konflik kepentingan yang terus-menerus mengatasnamakan rakyat. Partai politik bersaing memperebutkan kursi. Akibatnya, rakyat hidup dalam ilusi keterwakilan, merasa punya suara, padahal keputusan sudah ditentukan jauh di ruang-ruang tertutup yang tidak bisa mereka akses.
Penguasa pun selalu punya cara untuk memaksakan kehendak. Anggaran disahkan meski dikritik. Program dilanjutkan meski dipertanyakan. Tersangka korupsi dijerat, tetapi kebijakan yang melahirkan celah korupsi itu tidak disentuh. Rakyat lelah berdemo, lalu pulang. Esok hari, siklus itu berulang lagi. Inilah bukan kegagalan satu pemimpin atau satu periode pemerintahan, ini adalah kegagalan sistemik yang melekat pada cara demokrasi bekerja.
Sejarah Islam menjawabnya bukan dengan teori kosong, melainkan dengan preseden nyata. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menetapkan kebijakan yang memberatkan rakyat, seorang perempuan biasa berdiri di masjid dan mengoreksinya langsung di hadapan publik dan Umar menerimanya dengan lapang dada seraya berkata, "Wanita itu benar, Umar salah." Tidak ada aparat yang menghalau, tidak ada buzzer yang memfitnah, tidak ada narasi yang membelokkan. Koreksi diterima karena sistem menuntutnya demikian.
Di masa yang sama, Umar juga pernah berjalan sendirian di malam hari memantau kondisi rakyatnya — hingga ia mendapati seorang ibu yang merebus batu untuk mengelabui anak-anaknya yang kelaparan. Umar menangis, lalu memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal untuk keluarga itu. Bukan karena pencitraan. Bukan karena ada kamera. Tetapi karena ia tahu: "Jika ada keledai yang tergelincir di Iraq karena jalan yang rusak, aku takut Allah akan memintaku pertanggungjawaban."
Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sang reformator Khilafah Umayyah, mengambil jalan yang lebih mengagumkan lagi. Begitu memegang tampuk kekuasaan, ia mengembalikan tanah-tanah yang dizalimi oleh penguasa sebelumnya kepada pemiliknya yang sah, memangkas gaji para pejabat termasuk dirinya sendiri, dan mengosongkan penjara dari tahanan politik. Dalam waktu dua tahun kepemimpinannya, Baitul Mal justru kesulitan menyalurkan zakat karena tidak ada lagi rakyat yang layak menerimanya. kemiskinan berkurang drastis bukan karena program bantuan sosial yang dikorupsi, tetapi karena sistem yang adil memastikan hak setiap orang sampai ke tangan yang berhak.
Inilah yang Islam tawarkan bukan sekadar pemimpin yang lebih baik, tetapi sistem yang secara struktural tidak memberi ruang bagi kezaliman untuk bertahan lama. Sistem itu adalah Khilafah ala minhajin nubuwwah, sistem pemerintahan Islam yang berjalan di atas manhaj kenabian, bukan khilafah versi rekayasa politik atau label semata. Dalilnya tegas. Rasulullah ﷺ bersabda:
"... kemudian akan ada kerajaan yang memaksa... kemudian akan ada Khilafah ala Minhajin Nubuwwah." (HR. Ahmad, dishahihkan al-Albani)
Hadis ini bukan sekadar prediksi, ia adalah peta jalan. Setelah berabad-abad sistem kerajaan dan kini sistem demokrasi yang terbukti gagal menyejahterakan rakyat secara hakiki, Islam menjanjikan kembalinya sistem yang berjalan di atas wahyu, bukan di atas suara mayoritas yang bisa dimanipulasi. Dalam Khilafah, penguasa wajib menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan: politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kitab Nizom al-Hukmi menegaskan bahwa mengoreksi penguasa yang zalim bukan sekadar hak rakyat, ia adalah kewajiban syar'i. Muhasabah kepada penguasa adalah ibadah, dan diam terhadap kezaliman adalah dosa. Sementara itu, kitab Ajhizah menjelaskan keberadaan Majelis Umat sebagai lembaga yang secara aktif mengawasi dan mengoreksi penguasa bukan parlemen yang lahir dari lobi dan transaksi politik, tetapi representasi umat.
Soal ekonomi, Islam tidak membiarkan energi menjadi alat eksploitasi. Rasulullah ﷺ bersabda: "Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud). Para ulama menafsirkan "api" sebagai sumber energi secara luas termasuk minyak bumi dan gas alam. Dalam Khilafah, sumber daya alam dikelola negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Maka pertanyaan yang sesungguhnya bukan "siapa pemimpin yang lebih baik?" Pertanyaannya adalah: sistem mana yang layak dipercaya? Selama kita terus berputar dalam sistem yang sama, kita akan terus mendapat hasil yang sama kebijakan yang tidak berpihak, penguasa yang tidak bisa dikoreksi secara efektif, dan rakyat yang lelah berteriak tanpa benar-benar didengar.
Sudah saatnya kesadaran itu tumbuh dan menyebar: bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar pergantian pemimpin, tetapi pergantian sistem. Dan sistem itu Khilafah ala minhajin nubuwwah.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Yusniah Tampubolon
(Aktivis Muslimah)
