TintaSiyasi.id -- Kelangkaan BBM terjadi lagi, memicu antrean panjang berbagai kendaraan hingga berjam-jam di berbagai SPBU di Sumut, Riau sampai Kalbar. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa.
Seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia dibalik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang-Jambi Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan.
Di beberapa titik SPBU di kota Medan, para pengemudi ojek dan taksi daring serta sopir angkutan antar kota mengatakan akibat antrean panjang membuat mereka kehilangan penumpang serta pendapatan.
Sementara di Palembang, sopir bus antar kota hingga pedagang pakan ternak, mengaku kehilangan waktu kerja dan harus mengeluarkan biaya tambahan akibat sulitnya memperoleh solar. (bbc.com, 14 Juli 2026)
Kepala Badan Pengatur Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas, mengklaim bahwa antrean BBM tersebut terjadi karena adanya fenomena panic buying BBM di masyarakat. Namun Wahyudi dan pihaknya berjanji mampu mengurai antrean dalam 1-2 hari saja. (kompas.com, 17 Juli 2026)
Data juga menunjukkan bahwa konsumsi Pertalite dan solar bersubsidi saat ini telah melampaui separuh dari kuota tahunan 2026, artinya kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis. Namun di tengah kebutuhan rakyat yang terus naik, negara justru gagap mengatur jatah BBM untuk rakyatnya.
Kelangkaan BBM hingga menimbulkan antrean mengular di berbagai daerah tentu bukanlah pemandangan baru, karena dalam sistem kapitalisme negara hanya berfungsi sebagai korporasi dagang. Akibatnya, SDA yang harusnya hak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan.
Dalam sistem kapitalisme negara telah kehilangan kedaulatan atas sumber energinya sendiri. Di hulu, SDA diserahkan kepada swasta melalui skema bagi hasil, sehingga keputusan produksi, investasi, bahkan ekspor ditentukan oleh kalkulasi keuntungan perusahaan, bukan oleh kebutuhan rakyat. Di hilir, distribusi BBM juga tunduk pada mekanisme pasar, kuota dibatasi agar tidak membebani APBN, harga didorong naik mendekati harga keekonomian, dan subsidi dipangkas atas nama efisiensi. Akibatnya negara tidak lagi memiliki kontrol mandiri untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi rakyat.
Dalam menyelesaikan masalah kelangkaan dan antrean BBM, negara justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit (membatasi kuota dan menambah rumit syarat pembelian di SPBU). Tentu saja ini tidak menyelesaikan akar permasalahan yang dialami oleh rakyat. Terlebih BBM merupakan kebutuhan dasar jika dipersulit maka akan menyebabkan efek domino menghambat mobilitas truk logistik, menaikkan biaya angkutan barang, dan akhirnya mendorong inflasi harga pangan di pasar.
Islam telah menetapkan bahwa negara adalah pengurus rakyat sehingga haram hukumnya mengambil keuntungan dari setiap kebutuhan dasar publik. Sebaliknya negara wajib dalam menjamin setiap kebutuhan pokok rakyat Tak terkecuali dalam ketersediaan BBM sebagai pelayanan mutlak, bukan memperlakukannya sebagai barang dagangan.
Rasulallah Saw bersabda, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: yaitu air, padang rumput (hutan), dan api (energi ).” (HR. Abu Dawud No. 3477 dan Ahmad No. 23132)
Dari hadis di atas menunjukkan bahwa air, padang rumput dan api ketiganya tidak boleh di monopoli oleh individu atau swasta, karena merupakan kepemilikan umum. Islam melarang adanya liberalisasi SDA, oleh sebab itu tata kelola SDA wajib dipegang oleh negara baik dari hulu hingga hilir, dengan tujuan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
Negara Islam akan menghapus birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Negara dalam sistem Islam (Khilafah) akan mendistribusikan BBM dengan merata dan kemudahan. Negara Islam akan melarang keras adanya praktik penimbunan barang apa pun bentuknya.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Sandrina Luftia
Aktivis Muslimah
