TintaSiyasi.id -- Jurnalis Joko Prasetyo mengatakan bahwa pernyataan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman dalam konferensi pers di kantor KSP, 10 Juni 2026 bahwa dana talangan yang telah dikeluarkan sejumlah investor untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tentu diganti pemerintah memunculkan pertanyaan tidak sederhana.
“Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak sederhana. Jika program ini merupakan program negara, mengapa pelaksanaannya harus dimulai dengan dana talangan investor? Dan yang lebih mendasar lagi: mengapa negara yang mengaku hadir untuk rakyat justru bergantung pada modal swasta untuk menjalankan salah satu program unggulannya?,” ujar kepada TintaSiyasi.id, Senin (15/6/2026).
Ia mengatakan, polemik bermula ketika muncul fakta bahwa sejumlah investor telah mengeluarkan dana untuk membangun dan mengoperasikan SPPG sebagai bagian dari pelaksanaan MBG. Perdebatan kemudian berkembang pada risiko investasi, mekanisme penggantian dana, dan kepastian administrasi.
“Namun persoalan yang lebih mendasar justru sering luput dari perhatian: mengapa pelayanan rakyat harus dimulai dengan dana talangan investor? Pertanyaan ini penting karena menyangkut fungsi dasar negara itu sendiri,” tuturnya.
Program MBG sering disebut sebagai investasi bagi masa depan bangsa. Tujuannya tentu baik. Anak-anak memperoleh makanan bergizi dan kualitas generasi diharapkan meningkat. Namun, kata jurnalis yang akrab disapa Om Joy itu, tujuan yang baik tidak otomatis membuat cara yang ditempuh menjadi benar.
Dia mempertanyakan bahwa jika negara mampu membiayainya, mengapa harus bergantung pada investor? Jika tidak mampu, mengapa program dijalankan dengan skema yang penuh ketidakpastian? Pertanyaan ini, kata dia, bukan sekadar soal teknis anggaran. Ini menyangkut kemampuan negara menjalankan tanggung jawabnya terhadap rakyat.
Pelajaran Besar
Polemik MBG, kata Om Joy, sesungguhnya membuka pelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar urusan investor. Masalah yang tampak di permukaan hanyalah gejala. Akar persoalannya adalah paradigma yang membuat negara semakin bergantung pada modal untuk menjalankan fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sendiri.
“Akibatnya, rakyat diberi ikan tetapi tidak selalu diberi pancing. Bantuan dibagikan, tetapi akar kemiskinan tidak selalu terselesaikan. Program dijalankan, tetapi kemandirian ekonomi rakyat belum tentu terwujud,” tuturnya.
Karena itu, lanjutnya, persoalannya bukan sekadar dana talangan. Persoalannya adalah sistem yang melahirkan kebutuhan akan dana talangan itu sendiri. Namun bagi seorang Muslim, persoalan ini bukan hanya urusan anggaran atau tata kelola pemerintahan. Ini juga menyangkut amanah yang kelak dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.
Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya" (HR al-Bukhari dan Muslim).
“Kelak para penguasa tidak hanya dimintai laporan di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah SWT. Di Hari Perhitungan, yang dihitung bukan besarnya slogan pembangunan atau angka pertumbuhan ekonomi. Yang dihitung adalah amanah, keadilan, dan bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengurus rakyat dengan hukum Allah SWT,” paparnya.
Karena itu, jelas dia, jalan keluarnya bukan sekadar memperbaiki mekanisme dana talangan atau mencari investor yang lebih banyak. Namun perubahan mendasar dari paradigma kapitalisme menuju penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah.
Dengan itulah, insyaallah, rakyat tidak hanya memperoleh ikan untuk hari ini, tetapi juga memiliki pancing untuk masa depan. Dan para penguasa tidak hanya dinilai berhasil oleh manusia di dunia, tetapi juga selamat ketika berdiri di hadapan Allah SWT pada Hari Perhitungan.
Pandangan Islam
Om Joy menjelaskan bahwa Islam memandang persoalan ini dari sudut yang berbeda. Rasulullah SAW bersabda: "Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya" (HR al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa negara adalah ๐๐'๐๐ (pengurus urusan rakyat), bukan sekadar regulator yang menyerahkan berbagai urusan kepada mekanisme pasar.
Islam juga tidak hanya berbicara tentang memberi ikan, tetapi tentang menghadirkan pancing dan kesempatan untuk menggunakannya. Diriwayatkan, Rasulullah SAW pernah membimbing seorang Anshar yang meminta bantuan. Beliau tidak sekadar memberinya sesuatu untuk dihabiskan hari itu. Beliau membantunya memperoleh kapak dan memerintahkannya mencari kayu bakar untuk dijual hingga akhirnya mampu mandiri.
“Pelajarannya jelas. Rasulullah SAW tidak sekadar memberi ikan. Beliau membantu seseorang memperoleh pancing. Semangat yang sama tampak pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra. Beliau menegur orang-orang yang meninggalkan usaha mencari nafkah dengan alasan bertawakal. Umar menegaskan bahwa langit tidak menurunkan emas dan perak,” paparnya.
Di sisi lain, lanjutnya, beliau memastikan negara hadir melalui Baitul Mal untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Islam tidak mengajarkan ketergantungan, tetapi juga tidak membiarkan rakyat menghadapi kesulitan sendirian.
Bahkan, lanjutnya, ketika wilayah-wilayah baru dibuka, Umar menjaga agar tanah-tanah pertanian tetap produktif sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat luas dan menopang keuangan negara. Puncaknya terlihat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Dalam berbagai catatan sejarah disebutkan bahwa kesejahteraan meningkat sedemikian rupa hingga para amil zakat kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat.
“Ini bukan karena negara sibuk membagikan bantuan semata, melainkan karena sistem Islam mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Dengan kata lain, bukan hanya ikan yang tersedia. Pancing tersedia. Sungai terbuka. Dan rakyat memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya,” tandasnya.[] Alfia
