Tintasiyasi.id.com -- Pada 25 Mei 2026, publik dikejutkan dengan kabar penutupan operasional PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat. Perusahaan manufaktur elektronik yang sebelumnya dikenal sebagai bagian dari Sanyo Group tersebut resmi menghentikan operasionalnya dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 karyawan.
Faktor tekanan ekonomi global, kenaikan harga energi, serta lesunya pasar ekspor disebut sebagai penyebab utama perusahaan tidak mampu bertahan.
Fenomena ini memperlihatkan paradoks yang menyakitkan: jumlah tenaga kerja melimpah, kebutuhan masyarakat sangat banyak, tetapi kesempatan kerja justru semakin sempit.
Ketika Kesempatan Kerja Semakin Sulit Diperoleh
Banyak pihak memandang PHK sebagai konsekuensi teknis dari perlambatan ekonomi. Padahal jika ditelaah lebih dalam, PHK merupakan konsekuensi logis dari sistem ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini.
Dalam kapitalisme, perusahaan dibangun dengan tujuan utama memaksimalkan keuntungan. Buruh dipandang sebagai faktor produksi yang nilainya diukur berdasarkan kontribusinya terhadap laba perusahaan
Selama keberadaan pekerja mendatangkan keuntungan, mereka dipertahankan. Namun ketika keuntungan menurun, pekerja menjadi komponen pertama yang dikorbankan melalui efisiensi dan PHK.
Logika ini menjelaskan mengapa setiap kali terjadi gejolak ekonomi, jutaan pekerja berada dalam posisi yang sangat rentan. Nasib mereka bergantung pada stabilitas keuntungan perusahaan, bukan pada kebutuhan hidup mereka sebagai manusia.
Kapitalisme juga menyebabkan pemusatan modal pada kelompok tertentu. Kekayaan dan sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal yang memiliki kemampuan mengendalikan investasi dan lapangan kerja.
Karena itu, sempitnya lapangan kerja bukan semata-mata disebabkan kurangnya pekerjaan yang perlu dilakukan. Kebutuhan masyarakat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, dan berbagai sektor lainnya tetap besar. Namun pekerjaan hanya tersedia ketika memberikan keuntungan bagi pemilik modal.
Akibatnya, fenomena pengangguran dan PHK massal akhirnya menjadi siklus yang terus berulang.
Antara Harapan Publik dan Realitas Kebijakan
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perubahan peran negara dalam sistem kapitalisme.
Idealnya negara menjadi pelindung dan penjamin kesejahteraan rakyat.
Namun dalam praktik kapitalisme modern, negara lebih sering berfungsi sebagai regulator pasar dan penjaga iklim investasi. Ketika gelombang PHK terjadi, solusi yang diberikan umumnya terbatas pada bantuan sosial, pelatihan kerja, atau program jaring pengaman sosial.
Kebijakan tersebut memang dapat mengurangi dampak sesaat, tetapi tidak menyelesaikan akar masalah. Bantuan sosial tidak menciptakan lapangan kerja baru. Pelatihan kerja tidak menjamin tersedianya pekerjaan. Sementara jumlah pencari kerja terus bertambah setiap tahun.
Ekonomi dalam Perspektif Islam
Islam memandang persoalan ekonomi dari sudut yang berbeda.
Rasulullah SAW bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menjadi dasar bahwa negara bukan sekadar regulator, melainkan raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Dalam perspektif Islam, bekerja untuk mencari nafkah adalah aktivitas yang harus didukung dan difasilitasi negara. Karena itu, negara wajib menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan setiap laki-laki dewasa yang mampu bekerja memperoleh kesempatan mencari nafkah secara layak.
Membangun Kemandirian Ekonomi
Islam menetapkan aturan kepemilikan yang jelas, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh dimonopoli individu maupun korporasi.
Dengan pengelolaan sumber daya alam oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, berbagai sektor ekonomi dapat berkembang tanpa harus bergantung sepenuhnya pada investasi swasta atau modal asing.
Struktur Kepemilikan yang Mencegah Monopoli
Islam juga membangun sistem yang mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.
Allah SWT berfirman:
"Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan merupakan tujuan penting dalam sistem ekonomi Islam.
Ketika kepemilikan tersebar secara lebih merata, peluang ekonomi juga menjadi lebih luas. Masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berusaha, dan menciptakan lapangan kerja baru.
Baitul Mal dan Jaminan Kesejahteraan Nyata
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara langsung kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Baitul Mal berfungsi sebagai instrumen negara untuk memastikan tidak ada warga yang terabaikan. Negara hadir bukan sekadar memberi bantuan sementara, tetapi menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat secara berkelanjutan.[]
Oleh: Mamik Susanti
(Aktivis Muslimah)
