Tintasiyasi.id.com -- Tepat pada 15 Mei, dunia kembali memperingati tragedi Nakba—hari ketika rakyat Palestina terusir dari tanahnya sejak 1948. Namun, peringatan ini sejatinya bukan sekadar mengenang masa lalu.
Selama 78 tahun, penjajahan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia justru semakin mengakar, dilindungi oleh kekuatan global, dan terus menghadirkan penderitaan nyata bagi rakyat Palestina hingga hari ini.
Agresi militer, blokade, hingga perampasan hak hidup telah menjadi realitas harian. Ironisnya, dunia internasional hanya mengulang pola lama: banyak bicara, minim tindakan. Liga Arab, misalnya, kembali mendesak perlindungan global bagi rakyat Palestina (antaranews.com, 15/05/2026).
Namun tanpa langkah konkret yang mengikat. Hal serupa juga datang dari negara-negara BRICS yang menyerukan dukungan kemerdekaan Palestina dan gencatan senjata di Gaza (antaranews.com, 15/05/2026).
Sayangnya, seruan-seruan ini terus berulang setiap tahun tanpa perubahan berarti di lapangan. Di tengah situasi tersebut, rakyat Palestina tetap berdiri. Dengan segala keterbatasan, mereka terus mempertahankan tanah, kehormatan, dan keyakinannya.
Sementara itu, banyak pemimpin dunia Muslim justru terjebak dalam kepentingan politik domestik dan relasi internasional yang pragmatis.
Fakta ini menunjukkan bahwa Nakba bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan luka terbuka yang terus diperbarui oleh sistem global yang tidak adil.
Tatanan dunia modern yang mengatasnamakan hukum internasional, HAM, dan perdamaian, nyatanya gagal melindungi yang lemah dari yang kuat. Keadilan seringkali tunduk pada kepentingan politik dan ekonomi global.
Lebih jauh, tragedi ini juga memperlihatkan rapuhnya konsep negara-bangsa di dunia Islam. Umat yang secara akidah satu, justru tercerai-berai oleh batas-batas geografis.
Akibatnya, kekuatan politik dan militer umat tidak pernah benar-benar terkonsolidasi. Palestina pun dibiarkan berdiri sendiri, menghadapi kekuatan global yang terorganisir.
Lembaga internasional seperti PBB, aliansi regional, hingga kekuatan baru seperti BRICS, pada akhirnya tidak lebih dari forum kompromi kepentingan. Mereka berbicara tentang keadilan, tetapi terikat oleh realitas politik global. Maka wajar jika resolusi demi resolusi hanya berakhir sebagai dokumen tanpa daya paksa.
Di sinilah letak persoalan mendasarnya: sistem global hari ini tidak dibangun untuk menegakkan keadilan sejati, melainkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan—meski harus mengorbankan pihak yang lemah.
Dalam perspektif Islam, penjajahan adalah kemungkaran yang wajib dihilangkan. Namun, penghapusan kemungkaran ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia membutuhkan kekuatan politik yang terorganisir dan kepemimpinan yang memiliki visi ideologis yang jelas.
Allah SWT berfirman:
"Dan mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah..." (QS. An-Nisa: 75).
Ayat ini menegaskan bahwa membela kaum tertindas adalah kewajiban yang lahir dari iman.
Rasulullah ﷺ juga bersabda:
"Imam (khalifah) itu adalah perisai, di belakangnya umat berperang dan berlindung." (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam berfungsi sebagai pelindung nyata bagi umat.
Karena itu, pembebasan Palestina tidak cukup hanya mengandalkan diplomasi, bantuan kemanusiaan, atau tekanan opini publik global. Semua itu penting, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar: hadirnya kepemimpinan Islam yang mampu menyatukan potensi umat dan menggerakkan kekuatan secara terorganisir.
Seorang khalifah memiliki tanggung jawab langsung menjaga wilayah umat dari setiap agresi. Ia tidak menunggu legitimasi dunia internasional, karena kedaulatannya bersumber dari syariat.
Serangan terhadap satu wilayah Muslim dipandang sebagai serangan terhadap seluruh umat, yang harus direspons dengan kekuatan yang sepadan.
Dalam mekanisme ini, seluruh potensi umat—militer, ekonomi, dan politik—dikonsolidasikan dalam satu komando. Tidak ada sekat nasionalisme yang memecah, tidak ada kepentingan sempit yang menghambat. Umat bergerak sebagai satu tubuh yang kuat, terorganisir, dan memiliki daya gentar di hadapan musuh.
Di sinilah makna “perisai” itu menjadi nyata. Bukan sekadar konsep, tetapi institusi yang mampu melindungi dan menjaga kedaulatan umat.
Akhirnya, Nakba mengajarkan satu pelajaran penting: tanpa kekuatan politik yang kokoh, keadilan hanya akan menjadi slogan. Selama umat Islam belum memiliki perisai itu, Palestina akan terus menjadi luka yang belum menemukan obatnya. Wallahu’alam.[]
Nakba Tak Pernah Usai: Dunia Membisu, Umat Tanpa Perisai
Oleh: Tuty Prihatini
(Aktivis Muslimah Banua)
