TintaSiyasi.id -- Persoalan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), Pajak, serta melemahnya nilai tukar rupiah yang membuat rakyat menanggung semua dampaknya menurut Jurnalis Joko Prasetyo bukanlah sekadar akibat kebijakan kurang tepat.
“Sebagian orang menganggap persoalan ini sekadar akibat kebijakan yang kurang tepat. Padahal masalahnya lebih dalam daripada itu. Persoalannya terletak pada sistem yang menjadi dasar pengelolaan ekonomi: kapitalisme,” ujarnya kepada TintaSiyasi.id, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan, kapitalisme menjadikan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan keuntungan sebagai ukuran utama keberhasilan. Akibatnya, ketika keadaan menguntungkan, keuntungan mengalir kepada korporasi besar dan pemilik modal.
Namun ketika keadaan memburuk, pengorbanan justru dibebankan kepada masyarakat luas. Karena itu, yang bermasalah bukan hanya kebijakannya. Yang bermasalah adalah paradigma yang melahirkan kebijakan tersebut.
“Ironisnya, semua ini terjadi di negeri yang sangat kaya. Allah SWT menganugerahkan Indonesia dengan minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, hutan, laut, dan berbagai sumber daya alam yang menjadi rebutan dunia,” cetusnya.
Seharusnya, kata Om Joy, kekayaan sebesar itu mampu menjadi penyangga kesejahteraan rakyat. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Ketika anggaran tertekan, rakyat diminta berhemat. Ketika penerimaan negara bermasalah, rakyat diminta memahami keadaan. Ketika biaya energi meningkat, rakyat diminta menyesuaikan diri.
“Maka pertanyaannya sederhana: Jika negeri ini kaya, mengapa rakyat terus diminta berkorban? Jawabannya tidak terletak pada kurangnya sumber daya. Jawabannya terletak pada cara sumber daya itu dikelola,” imbuhnya.
Persoalan Sesungguhnya
Om Joy mengatakan bahwa di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika keadaan menguntungkan, keuntungan dinikmati segelintir pihak kapitalis. Namun ketika keadaan memburuk, rakyat diminta menanggung akibatnya.
“Keuntungan diprivatisasi. Beban disosialisasikan. Begitulah salah satu wajah kapitalisme yang paling nyata,” tuturnya.
Namun, kata dia, bagi seorang Muslim, persoalan ini tidak berhenti pada urusan ekonomi. Setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan jutaan manusia juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Ketika rakyat terus dibebani, sementara kekayaan negeri tidak sepenuhnya kembali kepada mereka, persoalannya bukan hanya soal gagal kebijakan. Persoalannya juga menyangkut amanah.
‘Sebab kekuasaan dalam Islam bukan sekadar hak untuk memerintah. Kekuasaan adalah tanggung jawab untuk mengurus. Maka ketika rakyat terus diminta berkorban, pertanyaan yang semestinya direnungkan bukan hanya: "Sampai kapan rakyat harus menanggung beban?" Namun juga: "Dengan jawaban apa para penguasa akan menghadap Allah SWT jika beban itu lahir dari sistem yang terus mereka pertahankan?",” tanyanya.
Karena itu, lanjut dia, persoalannya bukan sekadar rupiah yang melemah, BBM yang naik, atau tekanan fiskal yang meningkat tapi sistem kapitalisme yang terus menjadikan rakyat sebagai bantalan ketika berbagai persoalan ekonomi muncul.
Selama kapitalisme tetap menjadi fondasi pengelolaan kehidupan, pola yang sama akan terus berulang: keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara pengorbanan dibebankan kepada masyarakat luas. Karena itu, kata dia, yang dibutuhkan bukan sekadar kebijakan baru, melainkan perubahan mendasar menuju penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah.
“Dengan itulah, insyaallah, negeri yang kaya tidak lagi menjadikan rakyat sebagai pihak yang terus-menerus diminta berkorban setiap kali muncul persoalan,” tandasnya.[] Alfia
