TintaSiyasi.id -- Dilema dialami para pengusaha yang memproduksi makanan berbahan dasar kedelai, diantaranya tahu dan tempe. Hal ini dikarenakan melonjaknya harga impor kedelai ke dalam negeri. Seperti dikutip dari Suara.com (30/05/2026), dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mulai memukul sektor riil hingga ke akar rumput. Di Kabupaten Lebak, Banten, ratusan perajin tahu dan tempe kini berada di titik nadir akibat meroketnya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama. Harga kedelai melonjak drastis dari angka normal Rp300.000 menjadi Rp545.000 per karung isi 50 kilogram. Kondisi ini memaksa para pelaku usaha kecil melakukan strategi bertahan hidup yang pahit: memperkecil ukuran produk demi menghindari kebangkrutan.
Negeri kita, merupakan pengonsumsi kedelai terbesar setelah China. Kebanyakan untuk mengelola tahu dan juga tempe. Karena tahu dan tempe termasuk kategori lauk yang bisa diandalkan, dibandingkan daging. Karena harganya yang lebih terjangkau.
Akibat nilai dollar mengalami kenaikan, rupiah melemah. Dengan meningkatnya nilai dollar, maka dipastikan berdampak dengan usaha kedelai. Bila dikatakan kenaikan dollar tidak ada pengaruhnya, maka itu hanyalah omong kosong tanpa berpikir secara mendalam. Padahal pastilah Ada pengaruhnya, seperti contohnya ya kedelai ini. Ketika dollar naik, maka harga tahu dan tempe juga terimbas. Banyak pengusaha harus memutar otak untuk tetap bisa berjalan usaha. Ada yang menaikkan harga barang, mengecilkan ukuran tahu atau tempe bahkan terancam gulung tikar karena tingginya biaya modal pembelian kedelai impor.
Sebenarnya, apakah memang impor adalah jalan satu - satu nya untuk keluar dari masalah ketersediaan kedelai dalam negeri atau ada cara lain untuk ketergantungan kedelai ini bisa dipenuhi dalam negeri sendiri. Impor kedelai Indonesia pada tahun 2025 mencapai sekitar 2,56 juta ton dan 86 persen berasal dari Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan domestik Indonesia terhadap kedelai sangat bergantung pada pasokan luar negeri.
Ketergantungan yang terlalu besar sangatlah berisiko terhadap kedaulatan pangan sebuah negara. Bila terjadi gangguan hubungan dagang, perubahan kebijakan ekspor, konflik geopolitik, atau gangguan logistik internasional, maka pasokan kedelaipun ikut terguncang. Tidak hanya kedelai, bahan pokok lain pun ikut terguncang.
Kembali ke masalah kedelai. Di banyak daerah, tempe dan tahu merupakan sumber protein utama masyarakat bawah. Tidak semua orang mampu membeli daging ayam, sapi, atau ikan. Tempe dan tahu menjadi pilihan yang paling terjangkau. Bahkan bisa dikatakan menjadi pilihan untuk memenuhi gizi.
Jikalau impor ini tetap dan terus dilertahankan, maka bisa dikatakan ketahanan pangan kita begitu rapuh. Negara tak mampu memenuhi sendiri kebutuhan dapurnya. Padahal dulu Indonesia terkenal sebagai negara agraris, banyak petani kita hidup makmur dan hasil panen yang mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tapi makin kemari, banyak petani kita yang lebih memilih menjual lahannya demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akhirnya yang bertahan tinggal be berapa tempat saja. Belum lagi masalah distribusi yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara tidak terealisasi. Akhirnya pilihan impor pun dipakai.
Persoalan ini membutuhkan kebijakan jangka panjang. Produksi kedelai lokal harus diperkuat dengan dukungan yang kuat dari sisi teknologi, harga pupuk, perlindungan petani, dan distribusi harus dibantu oleh negara. Iklim yang sehat dan perlindungan bagi petani agar tetap mampu bersaing dan mendapatkan keuntungan yang layak harus dipastikan oleh negara. Sehingga ketika produksi kedelai melimpah harga di pasaran bisa terbeli oleh masyarakat dan pendistribusian ke masyarakat harus dibantu oleh negara, sehingga setiap warga di daerah lain bisa tercukupi kebutuhan kedelai tersebut.
Kebijakan yang berpihak pada rakyat ini bisa dengan mudah direalisasikan ketika sistem islam diterapkan. Islam mengatur tentang tanggung jawab penguasa yaitu memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan hidup bagi warga negaranya. Negara berkewajiban membuka lapangan pekerjaan yang layak. Misalkan dengan suburnya kondisi tanah di tanah air, Iklim yang mendukung, maka masyarakat yang mampu mengolah tanah akan diberikan tanah untuk dikelolanya. Selain tanah, akan dipastikan agar hasil panen adalah hasil bibit yang berkualitas dan sehat. Sehingga teknologi akan terus dikembangkan agar petani bisa mendongkrak hasil panen yang memuaskan. Akan diawasi juga agar mereka bisa mendapatkan keuntungan bukan rugi atau malah gulung tikar. Masalah distribusi juga akan dibantu. Karena negara berkewajiban setiap penduduk bisa memenuhi kebutuhannya. Jika kedelai diproduksi di wilayah jawa, maka negara memastikan kedelai akan sampai ke wilayah lain agar kebutuhan kedelai bisa sampai ke setiap tempat yang membutuhkan. Apalagi ketika setiap keluarga diberi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pastinya mereka mampu membeli lauk lain selain tahu dan tempe, seperti membeli daging atau ikan.
Permintaan kedelaipun bisa mencukupi karena masyarakat bisa mengonsumsi makanan pengganti tahu dan tempe. Bukan hanya mampu membeli tahu dan tempe karena daya beli yang rendah terhadap sumber protein lain. Tetapi masyarakat bisa membeli lauk lain seperti daging ayam, sapi, telur atau ikan. Kebijakan impor pun tidak dilakukan secara besar - besaran. Hanya kebutuhan yang mendesak. Akhirnya ketahanan pangan pun akan diraih, masyarakat sehat dan juga kuat. Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Eni Yulika, S.Pd.
Aktivis Muslimah
