TintaSiyasi.id -- Jurnalis Joko Prasetyo mempertanyakan strategi ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia dengan dibukanya akses pasar Indonesia untuk produk susu dan daging sapi dari Prancis.
“Dengan dibukanya akses pasar
Indonesia untuk produk susu dan daging sapi dari Prancis, apakah ini merupakan
strategi ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia?” rilisnya kepada TintaSiyasi.ID,
Selasa (02/06/2026)
Hal itu menurut Joko memunculkan
pertanyaan mengenai arah kebijakan pangan nasional, seperti yang disebutkan
dalam tulisannya bertajuk Susu-Daging Sapi Perancis: Kedaulatan atau
Keterfantungan Pangan?.
"Bagaimana mungkin
kedaulatan pangan dibangun melalui ketergantungan pada pasokan pangan dari luar
negeri?" tegasnya.
Menurutnya, terbukanya akses
pasar Indonesia bagi produk susu dan daging sapi asal Prancis patut dicermati
lebih jauh.
Ia menilai, kebijakan tersebut
tidak sekadar menyangkut perdagangan, tetapi juga menyentuh arah pembangunan
pangan nasional, yakni antara mewujudkan kemandirian atau justru memperdalam
ketergantungan impor.
“Terdapat sejumlah kontradiksi
yang muncul dari kebijakan tersebut. Pertama, adanya paradoks dalam
narasi kedaulatan pangan,” ujarnya.
Lanjut dikatakan, kedaulatan
pangan semestinya diukur dari kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan
strategis rakyatnya secara mandiri, bukan dari kemampuan memperoleh pasokan
dari luar negeri.
Ia menilai, ketergantungan pada
impor justru berpotensi meningkatkan kerentanan. “Betapa rapuhnya rantai pasok internasional,
akibat pandemi, perang, konflik geopolitik, dan proteksionisme global,” ulasnya.
Kedua, impor hanyalah
gejala, bukan akar persoalan. “Yang perlu dijawab adalah mengapa Indonesia yang
memiliki sumber daya alam, lahan, dan tenaga kerja yang besar masih menghadapi
persoalan pemenuhan kebutuhan pangan sendiri,” ujarnya.
"Defisit produksi mungkin
menjelaskan mengapa impor dilakukan, tetapi tidak menjelaskan mengapa defisit
itu terus berulang," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai
kebijakan yang terus menjadikan impor sebagai solusi berisiko membuat negara
lebih fokus mengelola kekurangan daripada menyelesaikan penyebab kekurangan
tersebut.
Ketiga, fenomena itu
mencerminkan watak ekonomi kapitalisme global yang menempatkan hubungan
antarnegara pada dasar kepentingan ekonomi masing-masing.
“Keberhasilan suatu negara dalam
sistem kapitalis sering diukur dari terbukanya pasar dan meningkatnya
perdagangan,” tambahnya.
Karena itu, Joko menilai
antusiasme Macron sangat wajar. “Ia sedang berbicara sebagai kepala negara yang
berhasil membuka pasar baru bagi industri peternakan negaranya,” ungkapnya.
“Pertanyaannya: siapa yang sedang
dilindungi oleh kebijakan ini?” tanyanya.
Mengutip dari kitab Mafahim
Hizb ut-Tahrir, Joko menyebutkan bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani
menjelaskan, politik adalah pengaturan urusan umat, baik di dalam maupun di
luar negeri.
“Karena itu, persoalannya bukan
sekadar bagaimana barang masuk ke pasar, melainkan bagaimana negara mengatur
urusan umat agar kebutuhan strategisnya tidak bergantung kepada bangsa lain,”
tandasnya.
Padahal, lanjutnya, dalam Islam
negara berfungsi sebagai raa'in atau pengurus rakyat, yang bertanggung
jawab memastikan kebutuhan strategis masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.
Keempat, adanya pergeseran
orientasi negara dari pembangunan basis produksi menuju pemenuhan kebutuhan
melalui konsumsi dan pasokan dari luar negeri.
“Negara yang kuat seharusnya
membangun kapasitas produksi dalam negeri, sehingga tidak terus bergantung pada
impor,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa persoalannya
bukan ada atau tidaknya manfaat jangka pendek.
“Persoalannya adalah di mana
kapasitas produksi itu dibangun. Jika kekurangan pangan strategis terus ditutup
dengan impor, sementara persoalan produksi tidak diselesaikan, maka
ketergantungan akan terus berulang dari tahun ke tahun,” ulasnya.
“Karena itu negara tidak cukup
hanya mengatakan, ‘Karena produksi kurang maka kita impor.’,"
kritisnya.
Menurutnya, negara juga harus
mampu menjawab: "Mengapa kekurangan itu terus berlangsung?"
Dalam perspektif Islam, katanya,
pangan merupakan bagian dari urusan rakyat yang wajib dijaga oleh negara.
“Karena itu, ukuran keberhasilan
tidak terletak pada kemampuan mencari pemasok dari luar negeri, melainkan pada
kemampuan menghilangkan penyebab yang membuat kekurangan pangan terus berulang,”
sebutnya.
“Setiap kebijakan yang menyangkut
pengurusan rakyat merupakan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah Swt.. Di sanalah yang ada hanyalah hisab Allah Swt.. Lalu, surga atau neraka?” tandasnya.[] Titin
Hanggasari
