TintaSiyasi.id -- Jurnalis Joko Prasetyo menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia, khususnya terkait perdagangan digital, tidak dapat dipandang sekadar sebagai perjanjian perdagangan biasa. Pasalnya, semakin terbukanya arus data lintas batas berpotensi meningkatkan ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing.
"Persoalan ART tidak bisa dipandang sekadar perjanjian perdagangan biasa. Ketika arus data lintas batas dibuka semakin luas, maka semakin besar pula potensi ketergantungan terhadap infrastruktur digital asing," ujarnya kepada Tintasiyasi.id, Kamis (4/6/2026).
Om Joy, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa publik perlu mencermati secara serius isi perjanjian dagang resiprokal Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia, terutama terkait perdagangan digital, arus data lintas batas (cross-border data flow), layanan komputasi awan (cloud), dan keterbukaan sistem informasi nasional.
"Hari ini penjajahan tidak selalu datang melalui tank dan pasukan militer. Dominasi juga dapat masuk melalui server, aplikasi, cloud, algoritma, dan arus data digital," katanya.
Menurutnya, data masyarakat Indonesia berpotensi tersimpan di server luar negeri, layanan digital nasional dapat bergantung pada korporasi global, dan lalu lintas informasi strategis berisiko berada dalam pengaruh pihak asing.
"Ketika data suatu bangsa terus mengalir ke infrastruktur asing, sementara teknologi strategisnya tidak dikuasai sendiri, maka perlahan negara akan berada dalam ketergantungan digital," tuturnya.
Ia menyebut, Amerika Serikat tidak dapat dipandang sebagai negara yang netral dalam politik global. Menurutnya, AS memiliki rekam jejak panjang berupa keterlibatan militer di sejumlah negara mayoritas Muslim seperti di Irak dan Afghanistan serta berbagai intervensi politik, ekonomi, dan keamanan di dunia Islam.
Perspektif Islam
Menurut Om Joy, menyerahkan pengaruh strategis digital kepada kekuatan seperti Amerika Serikat bukanlah perkara ringan.
Ia mengutip firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 141 yang menyatakan bahwa Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin.
Seharusnya ayat tersebut, jelasnya, menjadi peringatan bagi umat Islam agar tidak membuka jalan bagi dominasi pihak yang dianggap sebagai musuh atas umat, termasuk melalui bidang ekonomi, politik, militer, maupun teknologi informasi.
"Islam tidak anti perdagangan, teknologi, maupun perkembangan digital. Namun Islam melarang umat membuka jalan dominasi musuh atas negeri Muslim," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa teknologi dan data seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan menjadi pintu masuk pengaruh asing terhadap keamanan dan kedaulatan negeri-negeri Muslim.
Ia mencermati, persoalan ART ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi digital, tetapi juga menyentuh isu kedaulatan informasi dan masa depan umat di era perang data global. sebab, lanjutnya lagi, perdagangan data serta meningkatnya ketergantungan digital dapat mengancam bukan hanya kepentingan bisnis, tetapi juga kedaulatan umat Islam.
"Karena itu, solusi hakiki bukan sekadar revisi pasal perdagangan digital dalam ART, tetapi perubahan sistem menuju penerapan Islam kaffah dalam institusi khilafah yang menjaga kedaulatan, termasuk di ruang siber dan dunia digital modern," tandasnya. []Tenira
