Ketika rakyat berjuang mempertahankan kehidupan sehari-hari, mereka tentu berharap para pemimpin dan pejabat negara memberikan teladan berupa kejujuran, amanah, dan pengorbanan. Namun, yang sering menjadi sumber kemarahan masyarakat adalah ketika kasus-kasus korupsi justru terungkap dalam jumlah yang sangat besar, melibatkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Korupsi bukan sekedar kejahatan hukum. Dalam perspektif Islam, korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan Allah dan rakyat. Harta yang diambil secara tidak sah tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak fakir miskin, hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta hak generasi mendatang untuk menikmati pembangunan yang berkeadilan.
Allah SWT berfirman:
۞ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا
“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)
Amanah kekuasaan bukanlah sarana untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, atau kroni. Amanah kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Penguasa dalam Islam: Pelayan, Bukan Pemalak
Konsep kepemimpinan dalam Islam berbeda dengan paradigma kekuasaan yang eksploitatif. Pemimpin adalah pelayan rakyat (khadimul ummah), bukan penguasa yang menjadikan rakyat sebagai objek pemerasan.
Umar bin Khattab pernah berkata:
"Seandainya seekor berlutut di Irak, aku khawatir Allah akan bertanya kepadaku mengapa aku tidak meratakan aliran."
Pernyataan ini menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Yang saya pikirkan adalah keselamatan rakyat, bukan keuntungan pribadi.
Dalam sejarah Islam, para khalifah yang adil justru hidup sederhana meskipun memiliki akses terhadap kekayaan negara. Mereka takut memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi karena menyadari bahwa jabatan itu amanah, bukan hak istimewa.
Korupsi Melahirkan Kemiskinan Struktural
Korupsi yang masif tidak hanya mengurangi kas negara. Ia menciptakan kemiskinan struktural. Anggaran pembangunan menurun, kualitas pelayanan publik menurun, gangguan investasi, penurunan lapangan kerja, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara melemah.
Akibatnya, rakyat kecil menanggung beban berlapis:
• Harga kebutuhan meningkat.
• Daya beli menurun.
• Kesempatan kerja berkurang.
• Pelayanan publik memburuk.
• Ketimpangan sosial semakin melebar.
Sementara itu, sebagian kecil elit menikmati hasil kekuasaan.
Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai bentuk kezaliman sosial yang dampaknya jauh lebih luas dari sekedar pencurian biasa.
Dakwah Kritis yang Beradab
Islam mengajarkan keseimbangan antara ketaatan kepada pemimpin dan menegakkan kebenaran. Mengkritik korupsi, ketidakadilan, dan melindungi kekuasaan bukanlah tindakan makar, melainkan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar jika dilakukan secara benar, objektif, dan beradab.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Jihad yang paling utama adalah penyampaian kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.” (HR.Abu Dawud dan Tirmidzi)
Oleh karena itu, masyarakat memiliki hak moral untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang bersih.
Jalan Keluar: Kembali ke Amanah dan Integritas
Krisis ekonomi tidak akan selesai hanya dengan slogan optimisme. Langkah-langkah nyata:
1. Penegakan hukum yang adil tanpa memandang bulu.
2. Pemberantasan korupsi secara sistemik.
3. Transparansi pengelolaan anggaran negara.
4. Penguatan moral dan spiritual para pemimpin.
5. Pengawasan publik yang aktif dan konstruktif.
6. Kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Negara akan kuat bukan karena banyaknya pajak atau pungutan, tetapi karena tingginya kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Kepercayaan lahir dari kejujuran, keadilan, dan keteladanan.
Renungan Sufistik
Dalam pandangan tasawuf, kerusakan terbesar bukanlah harta kemiskinan, melainkan kemiskinan jiwa. Ketika nafsu menguasai hati pemimpin, jabatan berubah menjadi alat mengumpulkan kekayaan. Namun ketika hati dipenuhi takwa, jabatan menjadi sarana melayani umat.
Kekuasaan adalah ujian, bukan kemuliaan. Jabatan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Dan sejarah membuktikan bahwa tidak ada kerajaan, pemerintahan, atau kekuasaan yang bertahan lama jika dibangun di atas fondasi kezaliman.
Rakyat boleh diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi. Namun para pemimpin juga wajib menunjukkan amanah, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat. Sebab dalam menimbang Allah SWT, tangisan rakyat yang dizalimi jauh lebih berat daripada megahnya istana dan tingginya jabatan yang dimiliki manusia.
Dr. Nasrul Syarif, M.Si. (Penulis Buku Gizi Spiritual dan Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa)
