TintaSiyasi.id -- Harga kedelai kini terkena imbas akibat melemahnya rupiah sehingga membuat perajin tahu-tempe menyiasati keadaan dengan memperkecil ukuran tempe dan mengurangi produksi. Faris, produsen tempe di Kompleks Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Kopti) Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, mengurangi ukuran tempe tanpa harus menaikkan harga jual. Ia pun tak bisa beralih ke kedelai lokal sebab kualitas kedelai impor lebih bagus sehingga dikhawatirkan akan menurunkan kepuasan pelanggan.
Namun, tak hanya tempe, plastik pun terseret naik harga. Taryono (60) merasa tertekan oleh naiknya harga kedelai impor dan plastik. Bahan baku kedelai yang terus naik dan harga plastik melonjak akibat kondisi geopolitik global. Ia menuturkan harga kedelai impor dari Amerika tembus Rp10.500 per kilogram. Harga sebelumnya masih kisaran Rp9.000 per kg. Adapun harga plastik yang semula Rp35.000 per kemasan, naik menjadi Rp51.000. (kompas.id, 20-05-2026).
Kerapuhan Sistem Ekonomi Kapitalis
Sejak Indonesia mengimpor kebutuhan pokok, perekonomian tidak pernah stabil. Dollar naik dan rupiah melemah, mengakibatkan biaya impor kian tinggi sehingga membuat pedagang semakin tercekik. Imbasnya terasa pada kebutuhan pokok di desa meskipun tidak memakai dollar. Setelah naiknya harga telur, minyak, Pertamax, dan kebutuhan pokok lainnya, harga kedelai pun merangkak naik. Kenaikan dipicu oleh efek domino dari ketegangan geopolitik global yang kian memanas.
Meskipun para pengrajin tempe mengurangi ukuran tempe, tetap takkan mampu mengatasi persoalan ekonomi. Sebab, persoalan ekonomi bukan menyangkut tempe saja, namun terkait dengan persoalan lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lainnya. Jika kebutuhan ekonomi tak mampu dijangkau rakyat, dampaknya adalah krisis sosial yang dapat memicu munculnya kejahatan. Rakyat dibiarkan sendiri memikirkan kebutuhan hidupnya, sementara negara abai terhadap kebutuhan pangan rakyat.
Alhasil, ketergantungan pada impor kedelai yang mencapai triliunan rupiah merupakan bukti rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang menyebabkan rakyat kecil sulit memenuhi kebutuhan pokoknya. Peran negara pun lemah dalam menjaga keberlangsungan usaha pengrajin tempe yang terombang-ambing menghadapi kenaikan harga. Ketergantungan impor merupakan cermin lemahnya kemandirian pangan yang membuat rakyat semakin tekor.
Kemandirian Sistem Ekonomi Islam
Jika dollar membuat rakyat tekor, maka impor harus dihentikan. Islam takkan membiarkan negara mengimpor barang sehingga tergantung pada negara lain. Islam mengatur ekonomi secara mandiri berbasis akidah Islam yang bebas riba dan praktik kecurangan. Mata uang Islam berbasis emas (dinar) dan perak (dirham) sehingga nilai uang lebih stabil dan tidak mudah dipermainkan spekulan. Secara intrinsik, dinar dan dirham mengandung logam mulia yang takkan bisa mengalami pergeseran nilai mata uang. Dinar dan dirham memiliki kedudukan unggul yang melekat pada logam mulia. Keduanya tahan terhadap inflasi dan nilai intrinsiknya cenderung terus naik dari tahun ke tahun.
Sayangnya, saat ini dinar dan dirham hanya bisa digunakan sebagai aset investasi atau komoditas. Dollar tidak didukung sama sekali oleh emas untuk dijadikan alat tukar. Padahal, dollar hanya berupa kertas yang tidak memiliki nilai sama sekali. Sejak Khilafah Islam runtuh di tangan penjajah Barat, dollar dijadikan alat pertukaran uang internasional. Penggunaan dollar tidak lain agar kapitalis mudah menguasai dunia sehingga mata uang lain tunduk pada dollar.
Untuk itu, dibutuhkan peran negara Islam (Khilafah) untuk menjaga kemandirian pangan. Negara menghidupkan lahan pertanian dan memproduksi kedelai secara mandiri, tidak bergantung pada impor. Petani diberikan modal dari Baitulmal, baik berupa lahan, bibit, pupuk, maupun fasilitas penunjang. Khalifah mendorong para ahli dalam bidang pertanian untuk mengembangkan sarana dan prasarana agar terwujud ketahanan pangan dalam negeri dan luar negeri.
Sementara itu, politik ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu, termasuk melindungi pedagang kecil dari tekanan ekonomi. Rakyat dibebaskan dari biaya pendidikan, kesehatan, keamanan, listrik, air, dan lainnya, bahkan tidak dipungut pajak dan asuransi kesehatan. Semuanya dibiayai dari Baitulmal yang pendapatannya berasal dari pengelolaan harta kepemilikan umum seperti energi, hutan, tambang, gas, dan lainnya serta harta kepemilikan negara seperti kharaj, fai, jizyah, khumus, pos zakat, dan lainnya.
Negara juga membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin bagi para laki-laki dengan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian, masalah ekonomi mampu diatasi dan laki-laki tak lagi khawatir untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka, untuk menyelamatkan ekonomi pengrajin tempe dan kedaulatan pangan saat ini, tidak hanya diperlukan koreksi semata, namun juga mewujudkan kesadaran akan kebutuhan terhadap institusi negara Khilafah yang akan menerapkan aturan Islam secara kaffah.
Wallahu a'lam bisshawab.
Oleh: Pinky Purboyowati, S.S
Aktivis Muslimah
