TintaSiyasi.id -- Menanggapi peresmian Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar yang mengawali keterlibatan perguruan tinggi dalam program makan bergizi gratis (MBG), Jurnalis Joko Prasetyo menilai hal itu dapat mengubur daya kritis.
"Kampus masuk dapur, kritik
pun terkubur. Ketika kampus diminta “terlibat aktif” membangun dapur MBG (Makan
Bergizi Gratis), pertanyaannya sederhana tetapi menentukan, ‘Jika kampus sudah
masuk dapur, siapa yang masih berdiri di luar untuk mengawasi?’,” ujarnya
kepada TintaSiyasi.ID, Senin (04/05/2026).
Di satu sisi, Om Joy, sapaan
akrabnya, tidak memungkiri tujuan program MBG hadir patut diapresiasi karena
demi menjawab kebutuhan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam jangka
pendek.
“Namun di sisi lain, menurutnya,
cara pelaksanaannya perlu diuji secara kritis agar tidak menimbulkan persoalan
baru dalam tata Kelola,” ujarnya mengingatkan.
Sedangkan kampus, Om Joy
mengingatkan, sejak awal ditempatkan sebagai penjaga akal sehat publik dengan
memproduksi pengetahuan, menguji kebijakan, dan menjaga jarak yang cukup agar
berani berkata “tidak” ketika negara keliru.
"Namun ketika kampus masuk
ke dalam proyek yang sama yang seharusnya ia nilai, jarak itu menyempit. Peran
bergeser: dari pengawas menjadi pelaksana, dari pengkritik menjadi pihak yang
ikut berkepentingan,” ujarnya.
“Di titik ini, kritik tidak perlu
dibungkam secara kasar. Karena, kampus yang membuat dapur berisiko melemah
dengan sendirinya," ungkapnya.
Om Joy menegaskan, kampus yang
membuat dapur MBG berisiko melemah karena konflik kepentingan bukan lagi
sekadar asumsi. "Ketika institusi yang menerima peran dalam pelaksanaan
program (termasuk potensi akses pendanaan, fasilitas, atau reputasi) juga
diharapkan menghasilkan kajian atau evaluasi atas program tersebut,
independensi menjadi rentan,” tandasnya.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah
kampus mampu meneliti, tetapi apakah sepenuhnya bebas untuk menyimpulkan,"
lugasnya.
Masalah Membesar
Om Joy menerangkan, masalah itu
akan membesar ketika keterlibatan meluas. “Ketika ormas, aparat, hingga DPR
ikut masuk ke dalam ekosistem proyek, maka peran yang seharusnya tegas menjadi
kabur,” sebutnya mengingatkan.
"Yang mengawasi ikut
menjalankan, yang seharusnya netral mulai memiliki kepentingan. Dalam kondisi
seperti ini, mekanisme kontrol berisiko bergeser. Bukan lagi sebagai
penyeimbang, melainkan menjadi ruang kompromi yang saling menjaga. Kekuasaan
tidak diawasi secara utuh, tetapi dibagi agar semua tetap berada di dalam
lingkaran," kata Om Joy.
Ia menambahkan, hal itu tampak
sebagai kolaborasi besar untuk tujuan sosial di permukaan, tetapi di bawahnya,
terbuka ruang patronase, yakni terjadi distribusi proyek berbasis kedekatan,
loyalitas yang dirawat melalui akses, dan sistem yang perlahan bergeser dari
meritokrasi ke relasi.
"Negara tidak lagi
sepenuhnya berjalan oleh aturan yang objektif, tetapi oleh jejaring kepentingan
yang saling mengunci. Masalah ini tidak hanya soal siapa mengawasi, tetapi juga
tentang arah kebijakan itu sendiri," ujarnya.
Ikan dan Kail
Ada persoalan yang menurut Om Joy
lebih mendasar di luar tata kelol, yaitu cara memandang bantuan. “MBG pada
dasarnya memberi ikan (menjawab kebutuhan hari ini), sedangkan kebutuhan yang
lebih dalam adalah kail dan kesempatan memancing (kemampuan untuk memastikan
hari esok tidak kembali lapar),” tuturnya.
Om Joy mengingatkan pada tradisi
Islam yang sejak awal menempatkan kemandirian sebagai kehormatan. “Nabi
Muhammad saw. menggambarkan bahwa seseorang yang memikul hasil usahanya sendiri
lebih baik daripada meminta. Sebuah isyarat bahwa solusi terbaik bukan sekadar
memberi, tetapi membuka jalan agar orang mampu berdiri di atas usahanya,”
ulasnya.
"Prinsip yang sama
ditegaskan Al-Qur’an: perubahan keadaan tidak datang dari luar semata, tetapi
ketika manusia mengubah kondisi dirinya sendiri. Dalam konteks kebijakan, ini
berarti pemberdayaan harus menjadi arah utama, sementara bantuan konsumtif
bersifat pelengkap," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan,
ketika negara terlalu fokus pada distribusi konsumsi, berisiko terjebak
mengelola akibat, bukan menyelesaikan sebab. “Akibatnya, anggaran besar
terserap untuk memastikan rakyat makan hari ini, tetapi tidak selalu berujung
pada kemampuan mereka untuk makan esok hari tanpa bantuan,” ungkaptnya.
"Dengan sumber daya yang
sama, arah kebijakan sebenarnya bisa diperluas ke sektor produktif: alat bagi
petani dan nelayan, akses pembiayaan dan pasar bagi UMKM, serta penciptaan
lapangan kerja yang memberi daya tahan jangka panjang. Di situlah kesejahteraan
tumbuh: bukan hanya dari apa yang dibagikan, tetapi dari apa yang
dihasilkan," tegasnya.
Ia juga menilai, persoalan itu
tidak berhenti pada efektivitas kebijakan, tetapi masuk ke wilayah
pertanggungjawaban. “Dalam pandangan Islam kekuasaan adalah amanah yang akan
dimintai jawaban,” ujarnya mengingatkan.
"Seorang pemimpin tidak
hanya ditanya apakah ia memberi, tetapi juga apakah ia adil, jujur, dan menjaga
ruang kebenaran tetap terbuka. Jika sebuah kebijakan berisiko melemahkan
kemandirian sekaligus mengaburkan fungsi pengawasan, maka pertanggungjawaban
kepada Allah di akhirat tidak ringan," ungkapnya.
Terlebih lagi, imbuhnya, jika
pola itu berjalan dengan merangkul banyak pihak ke dalam proyek hingga kritik
menjadi tumpul, suara kebenaran melemah, dan kontrol publik perlahan menyempit.
“Di titik itu, persoalannya bukan lagi sekadar salah arah, tetapi menyentuh
inti Amanah,” jelasnya.
"Karena membungkam kritik,
meski lewat cara halus seperti distribusi kepentingan, pada hakikatnya adalah
menutup jalan perbaikan. Dan ketika jalan perbaikan ditutup, kerusakan tidak
hanya mungkin terjadi, tetapi cenderung dipelihara," ujarnya.
Om Joy mengingatkan bahwa memberi
makan rakyat tetaplah tindakan mulia, tetapi kemuliaan itu harus berjalan
bersama kejujuran, keadilan, dan keberanian untuk tetap membuka ruang kritik.
“Tanpa itu, yang tampak sebagai
kebaikan di permukaan bisa berubah menjadi beban yang berat. Bukan hanya di
hadapan publik, tetapi yang pasti di hadapan Allah,” ujarnya.
"Ingatlah, bangsa yang kuat
bukan yang paling sering memberi ikan, melainkan yang memastikan rakyatnya
memiliki kail dan tetap memiliki keberanian untuk bersuara, apalagi ketika
kebenaran mulai terkubur," pungkasnya.[] Saptaningtyas
