“Disadari atau
tidak, jelasnya, sikap Prabowo menunjukkan gejala pemerintahan yang mulai
memandang kritik sebagai ancaman, bukan sarana perbaikan bahkan mengarah ke
pemerintahan dictator,” lugasnya.
Ia menegaskan, padahal di dalam
demokrasi, kritik adalah bagian inheren dari sistem. “Oposisi dan suara publik
bukan ancaman, melainkan mekanisme koreksi terhadap kekuasaan," tandasnya.
"Ketika kritik dijawab
dengan “silakan pergi”, ini justru bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi:
ruang partisipasi, kebebasan berpendapat, dan kontrol terhadap
pemerintah," ungkapnya kepada TintaSiyasi.ID, Rabu (06/07/2026).
Menurut Om Joy, demikian ia biasa
disapa, saat ini cara pandang terhadap kritik tampak berubah, bukan lagi
sebagai masukan, melainkan sesuatu yang harus dihindari atau disingkirkan.
Selain itu, lanjutnya, klaim
bahwa Indonesia adalah negara paling aman di dunia serta pernyataan yang
mempersilakan pihak yang tidak setuju untuk kabur dari tanah air perlu dikaji
secara ilmiah.
"Aman menurut siapa?
Indikator apa? Apakah hanya stabilitas, atau juga keadilan dan kebebasan
berpendapat? Tanpa parameter yang jelas, mudah berubah menjadi slogan, bukan
analisis," ujarnya.
"Secara psikologis-politik,
ucapan ‘kabur saja’ mengirim pesan bahwa ruang publik bergeser: dari ruang
dialog menjadi ruang seleksi loyalitas. Kritik tidak lagi dipandang sebagai
kontrol, tetapi sebagai ancaman," tambahnya.
Padahal, ujarnya, negara bukan
milik penguasa, melainkan milik rakyat. “Ketika kritik dibungkam, yang tercipta
bukan stabilitas, tetapi represi yang identik dengan pemerintahan diktator,”
ulasnya.
"Jangan lupa! Dalam Islam,
yang paling berbahaya bukanlah kritik terhadap penguasa, melainkan penguasa
yang tidak lagi mau dikritik. Dan di hadapan Allah kelak, bukan rakyat yang
akan ditanya mengapa mereka mengkritik tetapi pemimpinlah yang akan ditanya:
mengapa ia menolak kebenaran saat diingatkan," jelasnya.
Islam memandang secara
fundamental, tuturnya, bahwa kekuasaan adalah amanah. “Sebagaimana sabda
Rasulullah saw., ‘Setiap kalian Adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya.’,” kutipnya dari hadis Riwayat
Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Ia menuturkan, dalam sistem
pemerintahan Islam (khilafah), kritik muhasabah lil hukkam terhadap
penguasa bukan hanya hak rakyat, tetapi juga kewajiban yang harus dijamin
negara.
Om Joy juga mengutip kalimat
Khalifah Umar bin Khaththab ra, “Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian
tidak menasihati kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak
mendengarnya.”
"Artinya, baik dalam
sekularisme (demokrasi) maupun dalam Islam (khilafah), kritik adalah pilar,
bukan gangguan," tandasnya.[] Tenira
