Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tidak Setiap Netralitas dan Diplomasi Menunjukkan Sikap Mulia

Kamis, 09 April 2026 | 20:03 WIB Last Updated 2026-04-09T13:03:55Z

TintaSiyasi.id -- Merespons sikap negara yang diam atau netral terhadap perang AS-Israel versus Iran, Ulama Ustaz Arief B Iskandar, tidak setiap netralitas berarti keadilan, tidak setiap diplomasi menunjukkan kemuliaan. 

"Tidak setiap netralitas berarti keadilan. Tidak setiap diplomasi menunjukkan kemuliaan sikap. Sebabnya, ada saat ketika diam justru berarti persetujuan yang tidak diucapkan. Ada saat ketika netralitas berubah menjadi keberpihakan terselubung kepada pihak yang zalim," ungkapnya di akun Telegram Arief B Iskandar, Ahad (5/4/2026).

Bahkan, kata dia, dalam banyak keadaan, berdiri netral di antara kebenaran dan kebatilan sesungguhnya berarti memberikan ruang hidup bagi kebatilan itu sendiri. Ia mencontohkan, perkembangan mutakhir di kawasan Timur Tengah memperlihatkan kenyataan ini. Ketika ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Iran, sejumlah negara bergerak melalui jalur diplomasi. 

"Turki, misalnya, tampil aktif melakukan komunikasi politik; mencoba membuka ruang dialog agar ketegangan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas," tuturnya.

Secara lahiriah, lanjut dia, langkah seperti ini dapat dibaca sebagai ikhtiar meredakan keadaan. Akan tetapi, persoalan mendasarnya bukan sekadar apakah diplomasi dilakukan atau tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah, apa kewajiban syar’i penguasa kaum Muslim ketika satu negeri Muslim menghadapi tekanan nyata dari kekuatan besar yang memiliki sejarah panjang intervensi dan agresi terhadap dunia Islam.

Di sinilah ukuran Islam berbeda dengan ukuran politik pragmatis modern. Ia mengutip firman Allah Swt.:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا

"Jika dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya." (QS al-Hujurat: 9)

Ayat ini, terang dia, menunjukkan bahwa ishlaah (mendamaikan) adalah kewajiban ketika konflik terjadi di antara sesama kaum Mukmin. Dalam konteks ini, menjadi mediator adalah kemuliaan.

Akan tetapi, lanjut dia, hukum ini tidak bisa dipindahkan begitu saja ketika yang berhadapan adalah negeri Muslim dengan kekuatan besar yang secara nyata menekan, mengancam, atau mengintervensi dunia Islam. Dalam kondisi seperti itu, masalahnya bukan lagi sekadar mendamaikan, tetapi menjaga kehormatan umat. Di titik inilah netralitas kehilangan pijakan syar’i-nya.

"Ketika satu negeri Muslim berada di bawah tekanan, sementara negeri-negeri Muslim lain hanya sibuk mengirim pesan diplomatik, bahkan sebagian justru menyediakan fasilitas strategis bagi kekuatan asing, maka yang tampak sesungguhnya adalah lemahnya iradah politik umat," ungkapnya. 

Ia mengutip firman Allah:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk menguasai kaum Mukmin (QS an-Nisa ayat 141).

"Ayat ini bukan hanya pesan spiritual. Ia juga mengandung arah politik yang sangat jelas: jangan sampai kaum kafir memiliki jalan dominasi atas kaum Muslim," paparnya.

Karena itu, lanjutnya, keberadaan pangkalan militer asing di negeri-negeri Muslim yang justru dapat dipakai menekan dunia Islam merupakan paradoks yang sangat serius. Di satu sisi berbicara solidaritas umat. Di sisi lain struktur kekuatan lawan tetap dipelihara. Ini bukan sekadar kontradiksi politik. Ini adalah gejala rapuhnya kedaulatan strategis umat.

Ia menceritakan bahwa Afganistan pernah digempur bertahun-tahun. Irak dihancurkan dengan dalih yang kemudian terbukti rapuh. Jalur Gaza terus diluluhlantakkan di hadapan mata dunia. Akan tetapi, dalam semua itu, yang paling terasa justru absennya kekuatan riil umat. 

Padahal tentara kaum Muslim sangat besar. Anggaran militer Dunia Islam juga tidak kecil. Persenjataan modern tersedia di banyak negeri Muslim. Akan tetapi, ketika umat membutuhkan perlindungan, semua kekuatan itu sering berhenti sebagai angka statistik. Seolah ada jurang besar antara potensi dan keberanian.

Allah SWT berfirman:

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ

Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama maka kalian wajib memberikan pertolongan (QS al-Anfal: 72).

"Ayat ini sangat tegas. Tidak disebut bahwa pertolongan cukup diganti dengan pernyataan prihatin. Tidak disebut pula bahwa kewajiban itu selesai hanya dengan diplomasi tanpa daya tekan. Karena itu ketika satu bagian tubuh umat meminta pertolongan, bagian lain semestinya merasakan kewajiban yang sama," jelasnya.

Ia mengutip hadis, "perumpamaan kaum Mukmin dalam saling mencintai, saling menyayangi dan saling mengasihi itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak tidur." (HR al-Bukhari dan Muslim).

Masalahnya, tubuh umat hari ini sering kehilangan refleks rasa sakit itu. 

Diplomasi memang bagian dari politik. Akan tetapi, kata dia, diplomasi tanpa sandaran kekuatan sering berubah hanya menjadi mekanisme menunda tekanan. Pihak yang kuat biasanya tidak membaca diplomasi kosong sebagai kebijaksanaan, melainkan sebagai tanda bahwa lawan tidak siap mengambil sikap tegas.

Ia mengutip firman Allah, 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan (QS al-Ma'idah: 2).

"Membela yang benar adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebaliknya, membiarkan kebatilan berjalan tanpa koreksi hakiki sering menjadi kerjasama tidak langsung dalam mendukung kezaliman. Kadang seseorang tidak membantu kezaliman secara terbuka, tetapi diamnya justru memperpanjang umur kezaliman itu," ungkapnya. 

Sehingga, banyak orang mengira netral berarti adil. Padahal jika yang satu menzalimi dan yang lain dizalimi, berdiri di tengah tanpa sikap justru memberi ruang tambahan bagi pelaku kezaliman. 

"Dalam Islam, adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya: berpihak pada yang haq dan menolak yang batil. Bukan sekadar menjaga jarak agar tampak aman. Pasalnya, jarak yang aman bagi penguasa kadang berarti luka panjang bagi umat," jelasnya. 

Ia menceritakan, sejarah Islam tidak dibangun oleh pemimpin yang bersembunyi di balik retorika. Ketika kehormatan seorang Muslimah diganggu, Khalifah Al-Mu'tasim langsung bergerak. Ketika wilayah Islam terancam, para pemimpin besar umat memadukan hikmah dengan kekuatan.

"Hari ini umat kembali menunggu kehadiran kembali kepemimpinan yang memiliki 'izzah itu. Itulah khilafah sebagaimana dulu. Keberanian kepemimpinan para khalifah pada masa lalu lahir dari iman, visi politik dan tanggung jawab syar’i," ungkapnya. 

Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar agar agama itu Dia menangkan atas seluruh agama (QS at-Taubah: 33).

"Agama (Islam) ini tidak diturunkan untuk menjadi penonton sejarah. Islam diturunkan untuk memimpin sejarah. Karena itu ketika kebenaran dan kebatilan berhadapan, netralitas sering bukan keselamatan. Ia dapat berubah menjadi pembiaran yang dibungkus kesantunan," terangnya. 

Sehingga, dalam pertarungan besar antara haq dan batil, satu kenyataan harus disadari: Siapa saja yang enggan berdiri bersama kebenaran, sangat mungkin sedang memperpanjang usia kebatilan. [] Alfia

Opini

×
Berita Terbaru Update