TintaSiyasi.id -- Ketika konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza berkecamuk selama dua tahun terakhir, hampir seluruh wilayah itu hancur lebur akibat operasi militer yang masif.
Dalam konteks kehancuran inilah muncul narasi baru dari Amerika Serikat dan sekutunya: proposal ambisius yang disebut “New Gaza”. Rencana ini pertama kali dipublikasikan secara luas pada 22 Januari 2026 oleh penasihat AS Jared Kushner di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, dan dilaporkan oleh agensi internasional seperti Reuters dan media internasional lainnya.
Menurut rencana tersebut, Gaza akan direkonstruksi secara radikal, yakni pembangunan gedung pencakar langit, kawasan komersial bergaya modern, zona industri, bahkan resor tepi laut yang digambarkan seperti Dubai atau Singapore di pantai Mediterania
Jika dilihat secara kasat mata, usulan semacam ini bisa tampak seperti komitmen internasional terhadap rekonstruksi pascaperang. Namun fakta dan konteks yang lebih luas menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan jauh lebih kompleks, bahkan berpotensi menjadi bentuk penghapusan demografis, perebutan identitas, dan pergeseran politik di wilayah Palestina.
Kekosongan Rencana untuk Penduduk Lokal
Keanehan pertama yang menarik perhatian adalah kurangnya kejelasan mengenai nasib penduduk Palestina sendiri. Dalam narasi resmi rencana “New Gaza”, tidak disebutkan secara konkret bagaimana hak atas tanah, keamanan tempat tinggal, dan keberlanjutan komunitas warga Palestina yang telah lama mendiami wilayah tersebut.
Bahkan media internasional mencatat bahwa proposal tersebut tidak memuat jaminan pendanaan pasti, kecuali harapan kontribusi sektor swasta, saat jutaan rakyat Gaza masih hidup dalam kondisi darurat pengungsian.
Di sisi lain, rencana lain yang dilaporkan melibatkan pendanaan proyek “komunitas terencana” di Rafah melalui kerja sama antara Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab, yang dijanjikan layanan seperti pendidikan dan kesehatan, namun juga disertai persyaratan pengawasan ketat dan pengumpulan data biometrik.
Narasi “New Gaza” bukan semata soal bangunan fisik, tetapi juga menyentuh isu kontrol sosial, pengaturan penduduk, dan hak atas tanah yang selama ini dipercayakan kepada rakyat Palestina.
Perang Ideologi dan Kepentingan Global
Wacana pembangunan besar ini sejatinya terjadi di arena geopolitik yang sangat strategis, dan muncul ketika kesepakatan gencatan senjata masih rapuh, konflik kemanusiaan masih berkecamuk, dan pemerintah Palestina tidak memiliki kemerdekaan penuh untuk menentukan masa depan wilayah mereka.
Di samping itu, konsentrasi kekuasaan ideologis masih sangat timpang: Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya memiliki suara dominan dalam perencanaan ini, sementara peran rakyat Palestina dan organisasi yang mewakili mereka relatif kecil atau bahkan diabaikan. Hal ini menggambarkan sebuah grand design geopolitik, bukan sekadar rekonstruksi kemanusiaan.
Rencana “New Gaza” yang bergaya investor global ini juga mengekspos bagaimana isu kemanusiaan sering digunakan sebagai legitimasi untuk memaksakan model ekonomi tertentu, yaitu model pasar bebas global yang disponsori oleh kekuatan besar. Dalam banyak kritik, pendekatan ini justru berpotensi menjadi cara lain untuk melanggengkan ketergantungan dan kontrol struktural atas wilayah strategis seperti Gaza.
Krisis Kemanusiaan yang Belum Terselesaikan
Wilayah Gaza masih sangat membutuhkan kebutuhan dasar. Sementara itu, konflik yang belum sepenuhnya mereda, menyebabkan pertumpahan darah dan penderitaan yang tidak terbayangkan.
Di tengah kebutuhan kemanusiaan seperti itu, wacana pembangunan megah tanpa rencana jelas untuk pengembalian hak rakyat lokal menjadi sangat problematik dari perspektif etika dan politik.
Menegakkan Keadilan dan Hak Rakyat
Islam mewajibkan umatnya memperhatikan yang tertindas. Rasulullah SAW bersabda:
“Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan kaum Muslimin, maka ia bukan termasuk golongan mereka.” (HR Muslim)
Ini menunjukkan bahwa solusi terhadap krisis Gaza tidak bisa hanya berbasis visi ekonomi atau geopolitik semata, tetapi harus dimulai dari pemulihan martabat rakyat Palestina, kedaulatan mereka atas tanahnya, serta jaminan kehidupan yang adil dan bebas dari penindasan.
Membaca Ulang New Gaza: Rekonstruksi Bermartabat vs Rekayasa Politik
Narasi “New Gaza” tidak boleh diterima mentah-mentah sebagai proyek pembangunan pascaperang yang netral. Ia adalah produk politis yang muncul di tengah ketidakseimbangan kekuasaan, pola dominasi ekonomi global, dan kepentingan geopolitik besar.
Sudah saatnya komunitas global, termasuk negara-negara Muslim, membaca ulang narasi ini bukan sebagai solusi teknis, tetapi sebagai arena perjuangan hak, martabat, dan kedaulatan suatu bangsa.
Pemulihan Gaza harus dimulai dari pengakuan penuh terhadap hak rakyatnya, bukan sekadar visual gedung tinggi. Tanpa itu, “New Gaza” berisiko menjadi New Occupation dalam kulit rekonstruksi. []
Mamik Susanti
(Aktivis Muslimah)
