TintaSiyasi.id -- Ibadah haji yang sudah dilakukan setiap tahunya tidak dijadikan sarana evaluasi oleh pihak penyelenggara. Pelayanan ibadah merupakan sarana mencari keuntungan sehingga tidak ada pembenahan secara sistem.
Pembatalan haji yang dilakukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara sangat merugikan jemaah, bahkan dengan alih-alih tidak mendapatkan visa, hal ini sangat mengecewakan calon jemaah. Daftar tunggu ibadah haji yang makin lama, menjadi penyebab bahwa pemerintah saat ini tidak sungguh-sungguh memberikan pelayan terbaik bagi masyarakat. Sejatinya negara mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas yang terbaik untuk rakyat, namun hal itu tidak terjadi karena keberpihakan bukan pada rakyat melainkan pada pengusaha dan penguasa.
Miris yang terjadi pada salah satu jemaah asal Bandung, yang harus pulang ke tanah air tanpa melaksanakan rukun haji, padahan sudah sampai di Jedah. Semua dokumen lengkap secara administrasi namun sangat disayangkan secara sistem visa atas nama Heri Risdyanto bin Warimin dinyatakan tidak ada, hal tersebut disampaiakan ketua Komnas Haji Mustolih Siradj (khazanah.republika.co.id, 02/02/2025).
Pembatalan secara tiba-tiba tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita, siapa yang melakukan pengajuan pembatalan bahkan dokumen yang sudah diiisi secara lengkap tiba-tiba hilang pada Sistem Haji Pintar milik Kemenag. Masyarakat awam memahami untuk mengakases layanan tersebut tidak semua orang dapat melakukannya. Seandainya pun bisa diakses hanya pihak-pihak yang berwenang dapat melakukannya. Kesalahan sistem dijadikan kambing hitam untuk menutupi sebuah kelalaian dalam penyelengaraan pelayanan ibadah haji.
Problematika penyelenggara haji tahun ini tidak terlepas dari peran negara yang bertangggung jawab mengurus ibadah haji. Ada hal-hal yang tidak diurus dengan baik sehingga terjadi kekacauan terutama saat di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Jemaah tercerai berai antara suami isteri, pembimbing haji, bahkan masalah transportasi menuju Arafah tidak ada kejelasan keberangkatan. Tidak sampai disitu saja, masalah tenda pun menjadi penyebab kisruh ibadah haji karena kelebihan kapasitas jemaah (tempo.co, 08.06/2025).
Penerapan aturan baru pemerintah Saudi menjadi salah satu penyebab kekacauan yang terjadi. Berbagai hal yang terkait pengurusan haji di Indonesia harus menjadi evaluasi bukan sekadar wacana tanpa ada solusi. Kapitalisasi ibadah, penyelenggara haji masih money oriented untuk bisnis yang dapat meraih keuntungan. Tidak heran ada jual beli kuota haji, yang dapat dengan mudah berangkat tanpa menunggu terlalu lama. Pemerintah seperti lepas tangan menyikapi hal demikian.
Negara sebagai penyelenggara ibadah haji harusnya memudahkan jemaah dalam beribadah dan memberikan fasilatas dan kebutuhan seperti penyediaann penginapan, konsumsi, layanan transportasi dan tenda selama berada di Armuzna. Pemimpin bertanggung jawab untuk mengurus semua urusan rakyat termasuk ibadah haji tanpa ada perbedaan status sosial, budaya dan politik. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam ibadah haji. Kemulian seseorang tidak dilihat dari materin namun ketakwaannya.
Dalam naungan Islam, negara akan mempersiapkan mekanisme dan birokrasi terbaik dalam melayani para tamu Allah. Apabila kepengurusan diserahkan kepada Haramain pun, hal itu harus dalam pengarahan, pengatuaran dan pengevaluasian negara Islam. yakni Khilafah. yang menaungi semua wilayah negara muslim. Keuangan negara yang kuat akan memberikan pelayanan secara paripurna dengan menegakan sistem ekonomi Islam. Moneter Islam dapat mengatur seluruh urusan kehidupan terutama kekuatan ekonomi yang akan menjadikan Baitulmal melimpah ruah dari berbagai sumber pendapatan yang beragam. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan persatuan umat di seluruh negeri muslim untuk menetapkan satu pemimpin untuk menjalankan pemerintahan sesuai syariat Islam, secara adil dan sejahtera.
Opeh: Ariyana
Aktivis Muslimah
