TintaSiyasi.id -- Pengamat Sosial dan Politik Ustaz Iwan Januar, mengatakan pemerintah ingin meyakinkan rakyat dengan Danantara namun karena kasus korupsi, rakyat makin distrust.
"Pemerintah ingin meyakinkan rakyat dengan Danantara, kena urusan beginian (kasus korupsi) makin distrust (rakyat)," ungkapnya di akun TikTok iwanjanuar, Selasa (25/2/2025).
Ia mengatakan, beberapa jam Danantara digulirkan, pemerintah kena tonjok dengan terbongkarnya skandal korupsi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) Pertamina. Ternyata dari tahun 2018 pejabat Pertamina mereka mengoplos bahan bakar minyak (BBM) yang dijual untuk rakyatnya.
"Keterlaluan, dan katanya pemerintah rugi sampai ratusan triliun rupiah," cetusnya.
Terlebih lagi lanjut Iwan soal kasus Jiwasraya, ASABRI yang ruginya juga triliun rupiah dan juga masih banyak kasus perampokan di BUMN yang membuat rakyat kena trust issue. Pasalnya, pemerintah declare ada Danantara super holding yang katanya bisa buat makmur rakyat bersaing Temasek seperti di Singapura.
"Ya kita tau di Singapura berhasil membangun negeri salah satunya dengan Temasek super holding yang dikelola oleh pemerintah dan berhasil menghasilkan negaranya, yang awalnya cuma modal 350 juta $ Singapura sekarang melejit 389 miliar $ Singapura," ungkapnya.
"Sedangkan, Danantara modalnya 1.000 triliun, masak rakyat enggak percaya bahwa pemerintah bisa bikin makmur dan bersaing dengan Temasek," lanjutnya.
Tetapi masalahnya bukan cuma bicara masalah modal, bukan cuma kecil atau besar tetapi orang-orang dibelakangnya profesional enggak, amanah enggak, dan hukumnya tegak atau enggak. Apalagi sebagian yang diangkat sebagai pejabat juga orang-orang yang tidak bersih. Yang negatif.
Sehingga, kalau pemerintah mau bersaing dengan Temasek di Singapura, maka bukan berdasarkan modalnya saja, tetapi bersaing dulu dalam penegakan pemberantasan korupsi.
Singapura negara peringkat ke 5 terbersih dari korupsi, sementara Indonesia no 99 dari 180 negara. Anehnya dalam undang-undnag BUMN yang dijadikan landasan Danantara ini justru dibuat superbody pejabat, yang enggak bisa dijerat ke hukum kalau merugi kecuali dengan syarat dan ketentuan berlaku, BPK KPK juga tidak bisa mengaudit.[] Alfia Purwanti
