Tintasiyasi.id.com -- Jalanan di Jakarta kembali dipadati oleh ribuan mahasiswa yang sudah muak menyaksikan amburadulnya tata kelola pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin tuntutan krusial massa yaitu program andalan presiden, MBG (Makan Bergizi Gratis) agar segera dihentikan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari menyampaikan bahwa, MBG tidak bisa diberhentikan begitu saja.
Meskipun, terdapat permasalahan bukan berarti MBG harus berhenti.
Menurutnya, setiap program yang sedang berjalan pasti ada problem. Dikarenakan, hanya orang mati saja yang tidak memiliki masalah.
Tidak mungkin ibu hamil disuruh berhenti hamil, balita disuruh berhenti menyusui, dan anak sekolah disetop makanannya, lanjutnya (Kompas, 14/06/2026).
Sebuah pernyataan yang cukup tidak bijaksana ditengah-tengah kacaunya tatakelola MBG dan kurusnya APBN demi menyuntik MBG agar terus berjalan, bukan?
Program Bermasalah
Sejak awal program MBG selalu diposisikan pemerintah sebagai dewa penyelamat bagi rakyat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, visi yang mulia jika tidak dibarengi dengan misi yang bijaksana tentu akan memunculkan berbagai masalah.
Terlebih dalam implementasinya kerap menyaplok dana dari pos lain, seperti dana pendidikan.
Permasalahan memang kerap ditemui dalam menjalankan suatu program. Akan Tetapi, ketika masalah membludak lahir imbas program yang menyimpang selama beroperasi, maka MBG bukanlah hal yang patut untuk dipertahankan lagi.
Siswa keracunan MBG sudah berjumlah puluhan ribu, ini bukan persoalan hitung-hitungan angka, tetapi sesuatu yang berharga, yakni nyawa. Belum pendistribusian yang tidak tepat sasaran. Ditambah korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh mantan kepala BGN, Dadan Hindayana bersama kedua mantan wakilnya.
Kacaunya, ditengah masalah yang timbul Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Qodari menjawab tuntutan aksi mahasiswa dengan pernyataan yang nirempati, bukankah pernyataan Qodari seperti yang tertera di atas semakin memicu pergolakan massa?
Korban Sistem Rusak
Sementara, ada namanya perencanaan yang matang di awal, pengawasan yang massif saat beroperasional, dan pemberian sanksi tegas bagi yang terlibat nyata dalam penyelewengan program mulia pemerintah, MBG.
Sadisnya, tujuan mulia MBG yang digaungkan oleh presiden semakin tergerus oleh oknum-oknum yang berkongkang-lingkong. Pada realitanya, rakyat kembali yang menjadi korban.
Sudahlah gizi rakyat belum terpenuhi, disisi lain juga tidak mendapatkan hak dasar sebagai warga negara, yakni pendidikan gratis.
Kalau kata Bapak Presiden Prabowo Subianto, “ikan busuk dimulai dari kepalanya”. Berarti yang patut dimintai pertanggungjawaban atas segala kekacauan yang terjadi imbas MBG ialah presiden, bukan?
Namun, presiden pun merupakan korban dari sistem rusak yang sudah lama menggerogoti Indonesia, sistem Kapitalisme Sekuler.
Ambil dan Terapkan Solusi Shahih
Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan, “bangkitnya manusia itu tergantung dari pemikirannya”. Bermakna, jika pemikiran manusia terpenuhi dengan nutrisi yang bersumber dari buku petunjuk hidup (Alquran), maka persoalan seperti ini tidak akan mudah ditanggapi dengan “nyenyenye” oleh pemimpin saat dikritik oleh rakyat.
Dalam Al-Qur’an banyak dijelaskan bagaimana dan seperti apa semestinya seorang pemimpin mengurus urusan umat. Sikap bijaksana dan penuh tanggungjawab merupakan salah satu identitas pemimpin yang dekat dengan AL-Qur’an.
Sejatinya, pemimpin seperti ini hanya lahir dari sistem kekhilafahan, sistem yang menerapkan hukum Allah secara kaffah.
Khalifah dalam sistem khilafah tidak sibuk mengurus urusan perut balita, ibu hamil, dan anak-anak sekolah. Melainkan fokus kepada kesejahteraan rakyat dengan menyediakan pendidikan, kesehatan, dan keamanan gratis, menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, serta menjamin hidup orang yang tidak mampu dibawah naungan pos zakat di Baitul Mal.
Bukanlah hal yang sulit bagi khalifah memenuhi gizi anak tanpa MBG, karena persoalan tersebut sudah terselesaikan oleh peran orangtua yang memiliki kehidupan sejahtera.[]
Oleh: Siska Ramadhani, S. Hum
(Aktivis Muslimah)
