TintaSiyasi.id -- "Menuju Indonesia Bangkrut." Tema ini diusung dalam demonstrasi mahasiswa pada Jumat (12/6/2026). Aksi dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di wilayah Jabodetabek, seperti IPB, UPN Veteran Jakarta, dan UIN (kompas.tv, 12/6/2026).
Ada lima poin utama yang disampaikan yaitu: hentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah (pikiranrakyat.com, 12/6/2026).
Aksi mahasiswa ini telah memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat dan media terkait potensi munculnya "Reformasi Jilid 2". Mengingat gelombang protes dilatarbelakangi oleh keresahan masyarakat terhadap tekanan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Terlebih narasi yang diusung "Menuju Indonesia Bangkrut", wacana Reformasi Jilid 2 semakin ramai diperbincangkan publik.
Hubungan Antara Demonstrasi Mahasiswa dengan Reformasi Jilid 2
Percakapan publik di media sosial mengenai Reformasi Jilid II bukan sekadar tagar atau slogan musiman. Narasi itu lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi ekonomi yang dirasakan kian berat. Keresahan itu bergulir begitu cepat dan bertransformasi menjadi gerakan politik terorganisi di media sosial.
Kesimpulan itu diambil lembaga pemantau media sosial (medsos) setelah memantau platform medsos X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online pada periode 1-9 Juni 2026. Menurut pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, selama periode sembilan hari itu, narasi Reformasi Jilid II mewarnai ruang digital Indonesia dengan total 19.086 mentions dan 17.677.981 interaksi (kompas.id, 12/6/2026).
Dan demonstrasi mahasiswa bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" memunculkan kembali perbincangan tentang kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid 2. Namun, perlu dibedakan antara indikasi munculnya gelombang reformasi dan terjadinya reformasi itu sendiri. Keduanya tidak selalu sama.
Lalu mengapa aksi ini dikaitkan dengan Reformasi Jilid 2? Memang ada beberapa kemiripan dengan kondisi menjelang Reformasi 1998:
Pertama, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi.
Pada 1998, krisis ekonomi menjadi pemicu utama jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Saat ini, mahasiswa mengangkat isu melemahnya daya beli masyarakat, kenaikan harga kebutuhan pokok, kenaikan BBM, dan pelemahan rupiah sebagai alasan utama aksi mereka.
Kedua, mahasiswa kembali menjadi motor gerakan.
Dalam sejarah Indonesia, gerakan mahasiswa sering menjadi pelopor perubahan politik besar, mulai dari 1966 hingga 1998. Aksi yang dipimpin BEM UI bersama berbagai kampus Jabodetabek menunjukkan adanya upaya membangun konsolidasi gerakan mahasiswa lintas kampus.
Ketiga, kritik tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga pada arah pemerintahan.
Lima tuntutan yang disampaikan tidak sekadar menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu tata kelola negara, penggunaan APBN, militerisme di ranah sipil, dan akuntabilitas Presiden. Ini menunjukkan kritik yang lebih luas terhadap arah kebijakan pemerintahan.
Keempat, mulai muncul narasi "Reformasi Jilid 2".
Sebelum aksi BEM UI, sejumlah mahasiswa di Jawa Tengah bahkan telah menyampaikan ancaman akan menggelar aksi bertajuk Reformasi Jilid 2 apabila pemerintah tidak mampu mengatasi pelemahan rupiah dan persoalan ekonomi lainnya.
Namun bila kita lihat lagi apakah Reformasi Jilid 2 benar-benar mungkin terjadi, secara politik kemungkinannya ada, tetapi saat ini belum terlihat kondisi yang setara dengan 1998. Reformasi besar biasanya memerlukan beberapa faktor yang bertemu sekaligus seperti:
1. Krisis ekonomi yang sangat berat dan berkepanjangan.
2. Hilangnya kepercayaan publik secara luas terhadap pemerintah.
3. Gerakan mahasiswa yang meluas secara nasional.
4. Dukungan dari kelompok masyarakat lain seperti buruh, petani, kelas menengah, dan organisasi sipil.
5. Munculnya perpecahan di kalangan elite politik dan penguasa.
Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" baru menunjukkan adanya ketidakpuasan dan peringatan dini dari kalangan mahasiswa. Untuk menyebutnya sebagai awal Reformasi Jilid 2 masih terlalu dini karena belum terlihat mobilisasi nasional yang masif dan berkelanjutan seperti yang terjadi pada 1998.
Dengan demikian, hubungan demonstrasi mahasiswa Jumat lalu dengan dugaan akan terjadinya Reformasi Jilid 2 adalah bahwa demonstrasi tersebut dapat dipandang sebagai gejala awal meningkatnya resistensi sosial terhadap kebijakan pemerintah. Jika persoalan ekonomi yang dikeluhkan masyarakat tidak membaik, tuntutan mahasiswa tidak direspons, dan gelombang protes meluas ke berbagai daerah serta kelompok masyarakat, maka narasi Reformasi Jilid 2 berpotensi memperoleh momentum yang lebih besar.
Sebaliknya, jika pemerintah mampu meredam ketidakpuasan melalui perbaikan kondisi ekonomi, dialog dengan masyarakat, dan respons terhadap kritik publik, maka aksi tersebut kemungkinan hanya menjadi salah satu episode protes dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara yang normal. Maka, demonstrasi "Menuju Indonesia Bangkrut" belum dapat disebut sebagai Reformasi Jilid 2, tetapi merupakan salah satu indikator bahwa sebagian mahasiswa dan masyarakat mulai mempertanyakan arah kebijakan pemerintah dan menyuarakan tuntutan perubahan yang lebih baik.
Namun sejatinya, bangsa ini tidak sekadar butuh reformasi tapi perubahan revolusioner. Tak hanya perbaikan, tapi perubahan mendasar dan menyeluruh. Tak cukup mengganti pemimpin, tapi juga mengubah sistem (aturan) yang diterapkan. Selayaknya bangsa ini menengok kembali pada sistem Islam sebagai aturan yang berasal dari sang pencipta manusia dan kehidupan. Indonesia adalah bumi Allah SWT. Maka sangat layak diterapkan aturan-Nya di negeri ini.
Mungkinkah Terjadi Reformasi Jilid 2?
Pertanyaan apakah akan terjadi "Reformasi Jilid 2", saat ini belum bisa dijawab secara pasti. Namun, jika melihat pengalaman sejarah Indonesia dan berbagai negara lain, reformasi besar biasanya tidak terjadi hanya karena ekonomi memburuk atau karena satu kali demonstrasi mahasiswa. Reformasi terjadi ketika beberapa faktor bertemu dalam waktu yang sama.
Aksi "Menuju Indonesia Bangkrut" yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai kampus memang menunjukkan adanya keresahan terhadap kondisi ekonomi, kenaikan harga BBM dan kebutuhan pokok, penggunaan APBN, serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Aksi tersebut juga membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah. Dan jika dibandingkan dengan Reformasi 1998, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan.
Berikut ini adalah faktor yang membuat Reformasi Jilid 2 mungkin terjadi:
Pertama, tekanan ekonomi yang dirasakan rakyat.
Dalam sejarah, gejolak politik sering muncul ketika masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Jika inflasi tinggi, lapangan kerja sulit, daya beli turun, dan nilai tukar rupiah terus melemah, potensi ketidakpuasan sosial akan meningkat.
Kedua, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ketika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak didengar, kritik terhadap pemerintah biasanya semakin meluas dari kalangan mahasiswa ke kelompok lain seperti buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan kelas menengah.
Ketiga, bersatunya berbagai kelompok masyarakat.
Pada 1998, mahasiswa bukan satu-satunya aktor. Gerakan menjadi besar karena didukung berbagai elemen masyarakat. Jika saat ini ketidakpuasan meluas dan terorganisasi secara nasional, tekanan politik tentu akan semakin besar.
Keempat, munculnya krisis politik di dalam elite.
Banyak ilmuwan politik menilai jatuhnya rezim tidak hanya ditentukan oleh tekanan rakyat, tetapi juga oleh perpecahan di kalangan elite penguasa. Jika elite politik tetap solid mendukung pemerintah, perubahan rezim biasanya lebih sulit terjadi.
Adapun faktor yang membuat Reformasi Jilid 2 belum tentu terjadi yaitu:
Pertama, kondisi saat ini belum seperti krisis 1998.
Meskipun ada tekanan ekonomi, Indonesia belum mengalami krisis sedalam 1998 ketika nilai rupiah anjlok drastis, banyak bank kolaps, dan ekonomi mengalami kontraksi besar.
Kedua, institusi demokrasi masih berjalan.
Saat ini masih tersedia jalur politik formal seperti DPR, pemilu, partai politik, media, dan berbagai mekanisme hukum untuk menyalurkan kritik. Pada masa Orde Baru, ruang tersebut jauh lebih terbatas.
Ketiga, demonstrasi masih relatif terbatas.
Walaupun aksi mahasiswa mendapat perhatian luas, belum terlihat mobilisasi nasional yang masif dan berkelanjutan seperti menjelang Mei 1998.
Dengan demikian, kemungkinan yang lebih realistis adalah dalam jangka pendek, yang lebih mungkin terjadi bukanlah "Reformasi Jilid 2" dalam arti pergantian rezim, melainkan:
1. Meningkatnya gelombang demonstrasi mahasiswa.
2. Tekanan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.
3. Penurunan tingkat kepuasan terhadap pemerintah.
4. Revisi atau pembatalan beberapa kebijakan yang dianggap kontroversial.
5. Munculnya oposisi politik yang lebih kuat menjelang kontestasi politik berikutnya.
Namun, jika kondisi ekonomi terus memburuk, angka pengangguran meningkat, daya beli rakyat semakin tertekan, dan pemerintah dianggap gagal merespons aspirasi masyarakat, maka peluang munculnya gerakan yang lebih besar tentu akan semakin terbuka.
Dengan kata lain, aksi mahasiswa 12 Juni 2026 belum dapat disebut sebagai awal pasti Reformasi Jilid 2, tetapi bisa menjadi salah satu indikator meningkatnya ketidakpuasan publik yang perlu diperhatikan pemerintah. Reformasi biasanya lahir bukan dari satu demonstrasi, melainkan dari akumulasi krisis ekonomi, politik, sosial, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penguasa dalam waktu yang cukup lama.
Strategi Memperbaiki Indonesia Melalui Gerakan Revolusioner
Bangsa ini (termasuk mahasiswa) hendaknya menyadari bahwa sebaik-baik perubahan adalah berdasar pada kehendak Allah SWT sebagai Sang Pemilik Jagat Raya. Bicara perubahan hakiki, ini akan diraih kala perjuangan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat berdasar aturan Allah SWT dan dengan metode perjuangan sesuai kitab Allah SWT dan jalan juang Rasulullah SAW.
Menilik sejarah perubahan masyarakat jahiliyah Arab hingga menjadi bangsa besar, hal ini tak lepas dari perubahan pemikiran mendasar dan menyeluruh tentang kehidupan (akidah). Akidah Islam telah mengubah cara berpikir pemuda yang pragmatis menjadi berpikiran maju dan peka terhadap berbagai kerusakan masyarakat. Merekalah para pemuda Muslim yang sanggup dan berani berpikir ‘out of the box.’
Islam telah mencetak pemuda Quraisy seperti Ali bin Abu Thalib, Arqam bin Abi Arqam, Ja’far bin abu Thalib, dan lain-lain, sebagai agen perubahan bervisi Islam yang memahami peta jalan perubahan hakiki. Sungguh, pemuda Muslim hanya meyakini tak akan pernah ada kemuliaan bagi umat manusia tanpa penerapan Islam oleh institusi politik Islam yang syar’i. Inilah visi perubahan yang mesti dimiliki khususnya oleh pergerakan pemuda/mahasiswa Muslim saat ini.
Ditinjau dari perspektif Islam, perubahan kondisi ekonomi dan politik tidak selalu dipahami sebagai "revolusi" dalam arti kekerasan atau pemberontakan. Islam lebih menekankan revolusi sebagai perubahan mendasar (taghyîr) yang berangkat dari perubahan pemikiran, sistem, dan kepemimpinan masyarakat.
Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri" (QS. Ar-Ra'd: 11).
Berdasarkan prinsip tersebut, strategi perubahan dalam pandangan Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, membangun kesadaran umat terhadap akar masalah.
Dalam perspektif banyak pemikir Islam, krisis ekonomi, korupsi, kesenjangan sosial, dan lemahnya kedaulatan politik bukan sekadar akibat kesalahan individu penguasa, tetapi juga akibat sistem yang diterapkan.
Karena itu, langkah pertama adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai:
1. Penyebab kemiskinan dan utang negara.
2. Dampak sistem ekonomi ribawi.
3. Hubungan antara kebijakan politik dan kesejahteraan rakyat.
4. Alternatif solusi yang ditawarkan syariat Islam.
Perubahan yang hanya mengganti tokoh tanpa mengubah sistem dipandang tidak akan menyelesaikan akar persoalan.
Kedua, dakwah politik dan amar makruf nahi mungkar.
Islam memerintahkan umat untuk mengoreksi penguasa secara benar dan menyeru kepada kebaikan.
Bentuknya antara lain:
1. Edukasi publik.
2. Kajian dan diskusi intelektual.
3. Penyampaian kritik secara terbuka.
4. Pengawasan terhadap kebijakan negara.
Tujuannya bukan sekadar menjatuhkan pemerintah, tetapi mengarahkan kebijakan agar sesuai dengan keadilan dan syariat.
Ketiga, membangun opini umum yang mendukung perubahan.
Dalam sejarah Islam, perubahan besar tidak terjadi karena aksi spontan semata, melainkan karena terbentuknya opini umum yang kuat di tengah masyarakat.
Ketika mayoritas masyarakat memahami:
1. Masalah yang sedang dihadapi.
2. Penyebabnya.
3. Solusi yang ditawarkan Islam.
Maka tekanan perubahan akan muncul secara alami dan lebih berkelanjutan.
Keempat, menyiapkan kepemimpinan yang amanah dan kompeten.
Islam tidak hanya mengkritik kerusakan, tetapi juga menyiapkan alternatif kepemimpinan.
Kriteria pemimpin dalam Islam:
1. Amanah.
2. Adil.
3. Berilmu.
4. Berani membela kepentingan rakyat.
5. Tidak tunduk pada kepentingan oligarki atau kelompok tertentu.
Tanpa adanya alternatif kepemimpinan yang jelas, pergantian rezim sering kali hanya menghasilkan masalah baru.
Kelima, menerapkan sistem ekonomi yang berorientasi kesejahteraan.
Dalam pandangan ekonomi Islam, beberapa langkah yang sering dikemukakan meliputi:
1. Larangan riba.
2. Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat.
3. Distribusi kekayaan yang lebih merata.
4. Optimalisasi zakat, kharaj, dan sumber pemasukan syar'i lainnya.
5. Penghapusan praktik korupsi dan monopoli.
Tujuannya adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dan kekayaan tidak hanya beredar di kalangan elite.
Keenam, perubahan dilakukan secara damai dan bertanggung jawab.
Mayoritas ulama menekankan bahwa perubahan harus menghindari:
1. Kekerasan terhadap masyarakat.
2. Perusakan fasilitas umum.
3. Kekacauan yang menimbulkan korban jiwa.
Karena itu, perjuangan politik dalam Islam idealnya ditempuh melalui dakwah, pendidikan umat, pembentukan opini umum, dan upaya konstitusional yang tidak menimbulkan kerusakan lebih besar.
Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, solusi atas krisis ekonomi dan politik bukan sekadar "Reformasi Jilid 2" yang mengganti figur penguasa, melainkan perubahan mendasar terhadap cara berpikir, arah kebijakan, dan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut ditempuh melalui dakwah, pendidikan politik umat, pengawasan terhadap penguasa, pembangunan opini umum, serta penyiapan kepemimpinan yang adil dan amanah, bukan melalui tindakan kekerasan atau pemberontakan. Mari berjuang mewujudkan Indonesia lebih baik dengan penerapan syariat Islam secara menyeluruh. []
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum dan Masyarakat) dan Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)
