TintaSiyasi.id -- Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky mengungkapkan setidaknya ada lima tahapan proses dalam membuat kebijakan.
"Kita terlalu banyak berharap ada kebijakan yang baik, padahal kebijakan itu setidaknya ada lima tahapan proses membuat kebijakan," tuturnya di kanal YouTube Dakwah Jateng bertajuk Karut Marut Kebijakan Publik, Ahad (23/02/25).
Pertama, kebijakan itu dibuat kalau ada kebutuhan atau ada masalah yang harus diselesaikan. Maka perlu ada kebijakan. Maka pertama kali memang harus ada agenda, mana yang mau dibuat kebijakan.
Kedua, ada formula. Mana yang segera harus dibuat (kebijakan), mana yang tidak harus dibuat (kebijakan) dengan berbagai skala. Itu harus ditentukan dulu. Ada masalah baru dibuat agenda formula itu namanya untuk membuat agenda setting.
Ketiga, alternatif-alternatif kebijakan yang harus dilakukan.
"Misalnya begini mau ganti gas melon alternatifnya begini a, b, c...rakyat harus tahu. Kalau a konsekuensinya apa, b apa, c apa? Didukung yang mana? Jadi mestinya ada sosialisasi itu," jelasnya.
Keempat, legitimasi publik atau dukungan publik. Kalau dilihat hampir semua tidak muncul itu. Pokoknya ada keinginan kebijakan, keluar saja kebijakan itu.
Kelima, pelaksanaan atau aktualisasinya baru ada evaluasi, evaluasi belakangan. Tetapi antara tahap dua, tiga, dan empat ini masalah besar. Dan sering tidak nyambung.
"Misalnya masalahnya emak-emak kesulitan masalah gas LPG, yang muncul berikutnya adalah isu pagar laut. Jadi diadu masalahnya, jadi rakyat itu bingung ada masalah gas LPG yang muncul isu pagar laut. Kemudian dimunculkan lagi isu korupsi, kemudian dimunculkan lagi isu radikalisme," singgungnya.
Menurutnya, kalau dilihat banyak enggak nyambungnya. Mana duluan yang harus dikerjakan enggak muncul itu. Masyarakat enggak bisa lihat analisa tahapan kebijakan yang benar tidak muncul.
"Jadi kita sulit berharap mana ada kebijakan yang memang pro rakyat. Formulasi tahapan tidak dilakukan. Ada persolan yang besar lagi buka persoalan tahapan formulasi membuat kebijakan, apa itu? Motif," tegas Bung Roky.
Lebih lanjut ia mengatakan, motif membuat kebijakan itu sudah jelas bermacam-macam kepala itu dengan kepentingan masing-masing. Itu persoalan seriusnya.
"Jadi coba bayangkan ada penguasa berkumpul beberapa menteri kepalanya masing-masing punya niat beda-beda, kepentingan beda-beda, semangatnya beda-beda pengin mendapatkan kebijakan yang bagus. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita berharap banyak," pungkasnya. [] Munamah
