Tintasiyasi.id.com -- Program makan siang bergizi gratis (MBG) sudah berjalan namun belum merata. Presiden Prabowo Subianto disebut "Gelisah" karena masih banyak anak yang belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan butuh anggaran mencapai Rp 100 triliun untuk memberi makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat.
Sementara, untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp 71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 - 17,5 juta penerima manfaat (CNBCIndonesia.com,17-01-2025).
Selain masalah pendanaan program MBG yang masih menjadi pertimbangan, masalah kualitas makan juga akan diperketat usai adanya 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo yang keracunan usai menyantap makanan menu MBG.
Hal tersebut, disampaikan juga oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dadan juga mengatakan, 40 dari 200 anak yang keracunan usai memakan ayam yang dimarinasi tersebut, dengan cepat ditangani dan telah beraktivitas seperti sediakala (tirto.id, 17-01-2025).
Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo yang pada dasarnya memiliki niat baik namun masih banyak masalah, mulai dari pendanaan, makanan tidak berkualitas/membahayakan, sasaran, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan negara tidak fokus dalam mengurusi rakyat.
Kebijakan ini juga pada dasarnya sama sekali tidak menyentuh akar masalah banyaknya generasi yang belum terpenuhi kebutuhan gizinya dan tingginya kasus stunting. Terlihat dari pendanaan yang belum memadai, kualitas makanan yang minim. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan gizi para generasi dan memberantas stunting harus didukung oleh aspek lain seperti aspek kesejahteraan ekonomi.
Apalagi jika kita pahami bahwa program MBG sejatinya bukan didedikasikan untuk kepentingan rakyat tapi proyek pencitraan yang ujung-ujungnya akan membebani rakyat. Kebijakan yang ugal-ugalan dan nampak kebijakan ini belum direncanakan secara matang, seolah dijadikan alat kampanye untuk menarik suara rakyat dan terbukti yang diuntungkan hanya korporasi.
Makin nyata program ini sebagai program populis. Inilah kebijakan yang lahir dari kepemimpinan kapitalisme sekularisme. Kepemimpinan yang menerapkan aturan manusia untuk mengatur manusia lainnya. Aturan seperti ini tidak akan mencapai kesejahteraan sebab dibimbing oleh hawa nafsu manusia.
Kepemimpinan kapitalisme hanya akan membuat kehidupan rakyat makin sempit. Menuntaskan stunting tentunya sangat erat kaitannya dengan mensejahterakan rakyat dari sisi ekonominya. Rakyat pasti akan memenuhi kebutuhan gizi nya jika secara ekonomi, pendapatnya mampu untuk memenuhi makanan bergizi bagi keluarga.
Oleh karena itu, sebab penerapan kapitalisme kehidupan masyarakat sulit dan sempit. Kebutuhan hidup mulai dari pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari, tagihan listrik dan lain-lain semua harus ditanggung oleh rakyat, sementara pendapatan rakyat sangat terbatas. Maka wajar saja jika rakyat tidak mampu mewujudkan makanan bergizi ditengah keluarga.
Maka, jika negara bercita-cita ingin memenuhi kebutuhan gizi generasi dan menuntaskan stunting. Maka negara harus mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarakat.
Kesejahteraan juga tidak akan kita wujudkan jika sistem kapitalisme yang diterapkan dalam kehidupan kita. Satu-satunya sistem kehidupan yang akan memberikan kesejahteraan dalam hidup adalah sistem Syariat Islam Kaffah.
Syariat Islam Kaffah dalam naungan Khilafah yang pernah diterapkan sepanjang 13 abad lamanya akan menjamin kebutuhan gizi generasi dengan mekanisme sesuai Syariat Islam yang berasal dari Allah SWT sehingga tidak akan terjadi stunting dan semua rakyat terpenuhi kebutuhan gizinya. Bahkan tidak hanya kebutuhan gizi, seluruh kebutuhan yaitu sandang, pangan dan papan dapat terpenuhi secara layak.
Negara wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga setiap kepala keluarga dapat mencari nafkah dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Negara juga harus membangun kedaulatan pangan di bawah departemen kemaslahatan umum.
Departemen ini akan menjaga kualitas pangan yang dikonsumsi di masyarakat adalah makanan yang bergizi, halal dan baik bagi kesehatan. Tidak akan ada didalam negara khilafah makanan yang merusak tubuh. Negara juga akan mengawasi industri yang berdiri bukan hanya mencari aspek keuntungan semata.
Tetapi harus memperhatikan aspek kesehatan. Khilafah juga akan melibatkan para pakar dalam membuat kebijakan terkait, baik terkait pemenuhan gizi, pencegahan stunting maupun dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
Khilafah memiliki dana besar dari sumber yang beragam seperti jizyah, fa'i, kharaj, ghanimah, untuk mewujudkan semua kebijakannya dalam mengurus rakyat dengan pengurusan yang berkualitas terbaik yakni dana yang bersumber dana pos-pos pemasukan baitul maal. Dengan berbagai mekanisme ini maka Khilafah akan mampu mewujudkan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan gizi serta menuntaskan persoalan gizi buruk.
Wallahu'alam Bishshawwab.[]
Oleh: Pipit Ayu
(Aktivis Muslimah)