TintaSiyasi.id -- Direktur Indonesia Justice Monitor (IJM) Agung Wisnuwardana mengungkapkan bahwa harga BBM akan tetap naik selama sistem negeri Indonesia tidak diubah.
“Harga BBM akan tetap naik, selama sistem di negeri ini (Indonesia) tidak diubah,” ungkapnya dalam TikTok Agung Wisnuwardana, Rabu(17/07/2024).
Ia menilai, kenaikan harga BBM merupakan bentuk liberalisasi hilir migas Indonesia. Menurutnya, liberalisasi tersebut menyempurnakan liberalisasi di sektor hulu migas.
Ia juga menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM merupakan persoalan sistemis. Ia menghimbau agar melakukan rooting ulang masalah dan menata ulang pengelolaan energi termasuk pengelolaan migas.
Setop Liberalisasi Migas
Agung menjelaskan bahwa hal yang urgen saat ini adalah menghentikan liberalisasi migas dari hulu sampai hilir. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait tata kelola migas. _Pertama,_ menjadikan energi termasuk migas benar-benar milik umum, milik rakyat secara keseluruhan baik muslim maupun non muslim. Haram hukumnya diserahkan kepada swasta, baik dalam negeri maupun asing sebagaimana yang telah terjadi saat ini.
“Kedua, harus mandiri energi. Yakni, melalui optimalisasi cekungan hidrokarbon yang melimpah dan energi baru terbarukan. Ketiga, perbanyak dan optimalisasi kilang secara mandiri dan tidak bergantung pada asing,” jelasnya.
Selanjutnya, ia menambahkan bahwa pemerintah harus melakukan pendekatan pelayanan, bukan bisnis. Sehingga harga energi harus didesain semurah mungkin untuk rakyat berbasis biaya produksi, bukan menjadikan standar minyak dunia sebagai patokan.
“Oleh karena itu, stop future trading atau pasar komoditas berjangka. Karena selain hukumnya haram, hal tersebut menyebabkan harga minyak naik,” tambahnya.
Kelima, menjaga keseimbangan produksi energi fosil dengan lingkungan agar tidak muncul kemudaratan dan mengarahkan kepada keberlanjutan generasi berikutnya. Keenam, biaya yang besar untuk menunjang poin-poin tersebut harus dilakukan dengan pengelolaan APBN berbasis syariah Islam dengan menghindari hutang dan pajak,” tutupnya. [] Mustaqfiroh
