TintaSiyasi.id -- Pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah saat konsolidasi kader di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Jumat (9/10/2026), meminta seluruh kader rutin menyapa masyarakat mendapat tanggapan dari Analis Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD), Hanif Kristianto.
“Ungkapan pak Said Abdullah menjadi sinyal dan mengonfirmasi praktik politik selama ini. Habis manis sepah dibuang. Habis memberikan suara, ditinggalkanlah rakyat dalam ruang kosong dan kesendirian,” ujarnya kepada TintaSiyasi.id (15/10/2026).
Hanif mengatakan bahwa politik demokrasi tidak didesain untuk melayani rakyat dan melanjutkan suara aspirasi rakyat. Dalam politik demokrasi, syahwat berkuasa jauh lebih tinggi daripada karakter melayani rakyat.
Lebih lanjut, dia menegaskan, demokrasi itu bersumber dari kapitalisme sekuler sehingga menghasilkan politisi yang liberal. Itulah yang melahirkan undang-undang yang tidak pro-rakyat dan tidak bisa membedakan halal dan haram.
”Bahkan meminggirkan syariah Islam dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Hanif menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyatlah yang dapat menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, ia menilai pendidikan politik yang benar perlu digaungkan di tengah masyarakat.
Adapun kedaulatan, lanjut dia, itu di tangan Allah Sang Pencipta dan Pengatur kehidupan. Karenanya, anggota dewan jika mau selamat dunia akhirat, wajib menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai standar dalam membuat aturan.
"Wahai rakyat Indonesia, cukup sudah kita sering tertipu berkali-kali. Jangan sampai masuk ke lubang buaya berkali-kali. Untuk itulah, pahami politik Islam yang bermakna mengurusi urusan rakyat dengan syariah Islam. Serta hadirkan politisi yang negarawan karena cinta pada Allah dan Rasul-Nya,” tandasnya.[] Nabila Zidane
