TintaSiyasi.id -- Rintihan kelas menengah makin nyata terdengar isaknya, bahkan ratapannya sudah menjadi fenomena saat ini. Mereka kini berada di fase downgrade lifestyle, yaitu saat seseorang sengaja menurunkan standar pengeluaran atau gaya hidupnya karena tekanan ekonomi atau penurunan daya beli.
Kalau dulu kelas menengah masih bisa liburan setiap akhir bulan, nongkrong cantik di kafe sekadar menikmati secangkir americano, dan belanja barang branded demi gengsi, kini suaranya tinggal isak dan rintihan. Fenomena downgrade bukan lagi istilah ekonomi, tetapi realitas pahit. Dari yang tadinya makan tabungan (mantab), kini harus makan utang (maut) demi sekadar bisa bertahan hidup.
Data menunjukkan, penduduk kelas menengah menurun dari 60,8 juta orang (23 persen) pada 2018 menjadi hanya 46,7 juta orang (16,6 persen) pada 2025. Sebaliknya, penduduk kelas ekonomi rapuh atau rentan miskin semakin mendominasi piramida ekonomi, dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Artinya, jurang kemiskinan semakin dekat bagi banyak keluarga. (Republika, 9/10/2026).
Menurut Direktur Next Policy Yusuf Wibisono, fenomena downgrading di tengah ekonomi yang sedang bergejolak ini, menunjukkan jika masyarakat terutama kelas menengah lebih mengedepankan fungsi daripada gengsi. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika ekonomi terus tumbuh tinggi, justru semakin sering terlihat tanda-tanda pelemahan daya beli masyarakat. Mulai dari kondisi pusat perbelanjaan yang sepi bahkan tutup, pasar tradisional mengalami penurunan omzet, hingga kelas menengah yang rela downgrade gaya hidup demi menghemat pengeluaran.
Mengapa downgrade style menjadi fenomena saat ini? Inilah tabiat sistem kapitalisme. Di satu sisi, sistem ini mendorong masyarakat mengejar gaya hidup hedon dan mengedepankan gengsi lewat gempuran iklan di media sosial, sedangkan di sisi lain, kapitalisme melahirkan kemiskinan buatan akibat kebijakan.
Downgrade adalah dampak nyata dari kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan efisiensi yang memangkas subsidi, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meroket, kebijakan perpajakan yang mencekik, hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana. Inilah hasil dari politik ekonomi kapitalisme sekuler yang menghasilkan krisis finansial dan ancaman kemiskinan massal. Dalam sistem ini hanya sibuk mengejar pertumbuhan angka, bukan kesejahteraan rakyat
Negara dalam sistem kapitalisme sekuler pun berlepas tangan. Ia tidak hadir menjamin kesejahteraan rakyat. Negara hanya menjadi penentu yang mengatur persaingan korporat, bukan pengasuh yang melindungi rakyatnya. Rakyat dibiarkan bertarung sendirian dalam kemiskinan.
Islam memiliki solusi yang sangat manusiawi dalam menyelesaikan persoalan ini. Pertama, Islam mengajarkan paradigma gaya hidup yang jernih, yaitu mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Gaya hidup zuhud dan sederhana adalah benteng agar tidak terjebak gengsi dan utang.
Kedua, negara wajib hadir sebagai raa'in (pengurus) yang melayani rakyat. Negara wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi para kepala keluarga sebagai penanggung nafkah, dan haram membebani rakyat dengan pajak yang memberatkan. Selain itu, negara juga menjamin kebutuhan dasar pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara cuma-cuma dan berkualitas. Sehingga, ketika kebutuhan pokok ini dijamin negara, maka tidak akan ada lagi tekanan finansial meluas yang memaksa rakyat downgrade hingga harus melakukan maut (makan utang).
Maka dengan demikian, rintihan kelas menengah hari ini adalah alarm keras bahwa sistem kapitalisme telah gagal total. Kesejahteraan sejati hanya akan tegak ketika sistem Islam kafah diterapkan dalam bingkai Khilafah Islamiyah.
Nurmilati
Analis Mutiara Umat Institute
