Tintasiyasi.id.com -- Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang meroket dalam tiga dekade terakhir kerap dijadikan bahan decak kagum oleh para pengamat ekonomi kawakan.
Dalam analisisnya, Gita Wirjawan menyoroti lima faktor utama pendorong lompatan Tiongkok dibanding negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Faktor tersebut meliputi investasi masif pada pendidikan STEM dan riset, pembangunan infrastruktur fisik secara agresif, meritokrasi dalam tata kelola pemerintahan (governance), kemudahan daya saing usaha, hingga sentrapetalisme ekonomi yang memadukan sentralisasi politik dengan desentralisasi ekonomi.
Narasi ini kemudian ditutup dengan resep klasik: pentingnya manajemen talenta (brain gain) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) demi menuju masa keemasan Indonesia (SatuVisiUtama, 03/09/2026).
Namun, benarkah resep-resep technocratic tersebut adalah akar masalah dan jalan keluar sesungguhnya? Fakta bahwa Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara terus tertinggal di belakang Tiongkok—meski sudah puluhan tahun menerapkan dogma ekonomi pasar dan merombak tata kelola pemerintahan—membuktikan adanya kekeliruan mendasar dalam cara pandang para teknokrat.
Akar dari ketertinggalan, ketimpangan, dan kerapuhan ekonomi di Asia Tenggara tidak terletak pada sekadar kurangnya angka paten atau lambatnya efisiensi izin usaha. Akar masalah sesungguhnya adalah sekularisasi dan kapitalisasi sistemik yang merantai potensi umat.
Sekularisasi telah memisahkan nilai-nilai agama dari tata kelola negara dan ekonomi. Nilai-nilai Islam yang menuntut kepemimpinan berbasis amanah, tanggung jawab di hadapan Allah SWT, serta prioritas pengabdian kepada rakyat, digantikan oleh pemikiran pragmatis sekular.
Dalam sistem sekular, meritokrasi kerap dikerdilkan menjadi sekadar alat efisiensi teknis untuk memupuk modal, bukan untuk mewujudkan keadilan sosial yang hakiki. Pendidikan STEM dan riset tidak lagi diarahkan untuk kemaslahatan umat dan ketahanan berdikari, melainkan disetir oleh kepentingan pasar (market-driven). SDM dieksploitasi sekadar sebagai "komoditas buruh" demi memuaskan dahaga pemilik modal.
Di sisi lain, cengkeraman kapitalisme membuat kekayaan alam melimpah di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, terperangkap dalam privatisasi. Ketika Tiongkok menggunakan kekuatan penuh kontrol negaranya untuk membiayai infrastruktur dan pendidikan, negara-negara berideologi sekular-kapitalis justru sibuk menjual aset publik, memotong subsidi rakyat, dan menyerahkan cabang-cabang produksi penting kepada korporasi swasta serta oligarki.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang hanyalah angka statistik semu yang dinikmati segelintir elite, sementara rakyat mayoritas tetap hidup dalam impitan kemiskinan dan ketidakpastian.
Islam memandang bahwa ekonomi dan tata kelola negara tidak boleh didasarkan pada dogma kapitalistis yang memuja materi. Islam menawarkan solusi integral dan substantif untuk membangun peradaban yang unggul, berdaya saing, serta adil melalui penerapan Syariat Islam secara menyeluruh.
Pertama, dalam hal pengelolaan SDM dan Meritokrasi, Islam menetapkan bahwa posisi kepemimpinan dan tata kelola wajib diserahkan kepada sosok yang kapabel dan bertakwa, bukan berdasarkan nepotisme atau transaksi oligarki. Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (HR. Bukhari)
Kedua, dalam hal pembangunan infrastruktur, riset, dan pendidikan, Islam memandangnya sebagai kewajiban mutlak negara (r'aayah) yang dibiayai penuh dari kas negara (Baitulmal), bukan diserahkan pada mekanisme utang luar negeri yang menjajah atau skema investasi komersial yang mencekik. Allah SWT berfirman mengenai kewajiban menyiapkan kekuatan dan keunggulan:
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu..." (TQS. Al-Anfal: 60)
Keunggulan riset, sains, dan teknologi dalam Islam adalah bagian dari kekuatan (al-quwwah) wajib untuk menjaga kemandirian dan martabat negara di hadapan bangsa-bangsa lain.
Ketiga, Islam menyelesaikan akar masalah kepemilikan. Sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, termasuk membiayai pendidikan gratis berkualitas tinggi dan menggaji para pendidik dengan layak. Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Selama Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara masih silau dengan resep-resep kapitalisme sekular dan terus mengekor pada paradigma teknokrasi Barat, selama itu pula kita hanya akan menjadi konsumen, pengekor, dan pelayan kepentingan global.
Lompatan sejati Tiongkok harusnya menjadi alarm keras: bahwa tanpa keberanian membuang sistem sekular-kapitalis dan kembali pada tata kelola Islam yang shahih, cita-cita Indonesia Emas hanyalah utopia di atas kertas. Wallaahu a’lam bishshawwab.[]
Oleh: drh. Mei Widiati, M.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan)
