“Seruan sabar dan takwa tidak
boleh dijadikan instrumen pembungkaman terhadap rakyat yang menuntut haknya,
melainkan wajib menjadi prinsip penguasa untuk sabar menerima kritik dan
bertakwa dalam mengelola kekuasaan,” tutur HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Orang di bawah diuji oleh
keterbatasan kekuasaan, sementara orang di atas justru diuji oleh kelebihan
kekuasaan. Semakin besar kuasa seseorang, semakin besar pula tuntutan moral dan
kewajibannya untuk bertakwa,” tandas HILMI pada Senin (14/09/2026).
Di dalam rilis Letter to
Intellectuals No. 021 bertajuk Sabar dan Takwa Tak Hanya untuk Rakyat:
Kekuasaan, Kritik, dan Kewajiban Negara Membangun Sistem yang Mau Mendengar,
HILMI menyoroti ketimpangan yang kerap terjadi ketika rakyat menghadapi
kesulitan hidup.
“Saat harga melonjak, banjir
berulang, atau layanan publik memburuk, rakyat selalu diminta bersabar dan
bertakwa agar tidak memicu kegaduhan,” keluhnya.
Sebaliknya, HILMI menyebut bahwa medan
kesabaran penguasa justru terletak pada kesediaan mendengar keluhan warganya. “Penguasa
dituntut sabar menghadapi kritik pedas, demonstrasi, sanggahan data, hingga
berani mengakui kegagalan program unggulannya,” luganya.
“Kekuasaan dalam Islam adalah
amanah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58, bukan sekadar
hak istimewa (privilege) untuk memaksakan kehendak,” jelasnya.
HILMI juga membantah narasi lazim
yang menuntut rakyat membawa solusi teknis sebelum menyampaikan keluhan. “Rakyat
adalah pihak yang menanggung derita masalah, sedangkan pemerintahlah yang
menguasai anggaran, dinas teknis, tenaga ahli, dan kewenangan,” ujarnya.
“Warga yang kebanjiran tidak
wajib membawa desain teknis drainase atau analisis AMDAL. Keluhan masyarakat
adalah sensor lapangan yang sangat vital bagi sistem pemerintahan,” ulasnya.
Oleh karena itu, HILMI menyebut
bahwa negara yang bertakwa harus menerjemahkan kesalehan pribadi ke dalam
arsitektur pemerintahan dengan membangun mekanisme umpan balik (feedback
loop) yang sehat.
“Tanpa sistem koreksi yang mau
mendengar, kekuasaan akan menjadi arogan dan kebal terhadap fakta riil di
lapangan,” ulasnya.
“Rakyat yang mengeluh belum tentu
kurang sabar, melainkan bisa jadi telah terlalu lama bersabar menghadapi
kebijakan yang tidak adil,” urai HILMI.
“Pejabat yang tidak tahan
dikritik belum tentu sedang menjaga kewibawaan negara, melainkan justru pada
saat itulah integritas, kesabaran, dan ketakwaannya sedang diuji di hadapan
Allah Swt.,” tandasnya.[] Rere
