TintaSiyasi.id -- Belum lagi selesai satu masalah, ternyata mencuat kembali kasus keracunan MBG. Dikutip dari salah satu laman nasional menyebutkan dari 1-11 September 2026, kasus keracunan yang diduga kuat terkait program MBG terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah. Mulai dari Agam, Jombang, Nganjuk, Rembang, Sidoarjo, Tanatoraja, dan di beberapa wilayah NTB. Dalam renting waktu kurang lebih 11 hari ternyata jumlah korban tercatat mencapai lebih dari 3.000 orang. (bbc.com, 11/09/26)
Di sisi lain, berdasarkan data yang Ada bahwa akumulasi korban keracunan MBG sejak diluncurkan menembus 50.000 orang. Pemerintah menyampaikan permohonan maaf serta berjanji akan mengambil langkah taktis. Salah satunya yaitu menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang bertanggung jawab. Namun, pada faktanya janji tersebut dipertanyakan. Apakah benarkah bisa memberikan solusi atas persoalan ini? Mengingat kasus yang sama terus terjadi alias berulang tanpa adanya perbaikan. (rayatimes.id, 10/09/26)
Melihat kasus yang terus berulang, rasanya keracunan massal ini tidal bisa difokuskan hanya karena kelalaian pada sisi SOP saja. Melainkan rasanya ada sesuatu yang jauh dari itu, dan di situlah akar persoalannya. Karena keracunan ini tidak hanya pada satu ada dua wilayah saja, namun hampir di setiap provinsi pada beberapa kabupaten atau kota terjadi masalah ini. Nah, sekali lagi SOP tidak mungkin menjadi akar masalah dalam program MBG ini.
Insiden yang terus berulang ini ternyata bisa menjadi bukti nyata pada kita bahwa program ini gagal secara sistemik. Cara pandang yang dilakukan bermuatan pada bisnis semata. Manusia mana yang saat ini tidak teegiur dengan hang serta omset yang lumayan. Bukan lagi soal ratus ribuan atau jutaan, tapi sudah milyaran. Nah, kalau sudah begini tentunya pasti akan langsung teegiur dengan mnaisnya omset tersebut. Alhasil, program yang awalnya untuk mengurangi stunting di masyarakat justru malah menimbulkam malapetaka (baca: keracunan).
Mungkin sangat wajar ketika kita melihat pada sistem yang diterapkan saat ini. Kapitalisme telah mendidik manusia hanya konsentrasi pada sisi keuntungan materi dan manfaat. Inilah yang kemudian menjadi titik tolak setiap aktivitas kehidupan manusia. Ketika sedikit saja ada kesempatan, maka langsung diambil saja tanpa mempedulikan hal lainnya. Padahal program ini berkaitan erat dengan nyawa peserta didik serta guru-gurunya. Ini yang dipertaruhkan adalah nyawa para generasi serta pendidiknya, masa negara tega melakukan itu semua hanya demi keuntungan bisnis alias materi tadi. Sungguh, sedih memang melihat ketika kebijakan yang dijalankan tanpa melihat pada unsur masyarakat. Padahal tugas dari pemerintah seharusnya bisa melindungi dan mengayomi rakyat yang dipimpinnya.
Jika kita lihat, persoalan MBG ini sangat kompleks. Sebut saja, persoalan kelayakan serta izin pendirian SPPG ini masih menjadi polemik besar. Bagaimana tidak, SPPG boleh berdiri dengan syarat mampu melayani 2500 porsi per hari. Nah, coba bayangkan dengan porsi sebanyak itu rasanya seperti mengadakan acara besar hajatan pernikahan. Tentu level catering juga harus sesuai dengan itu, yang pasti harus sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Belum lagi dana yang dikucurkan tidak sedikit. Akan tetapi yang masuk ke SPPG sudah dipotong sana sini. Ini Salah satu praktik 'penyunatan' massal yang tanpa sadar sudah dilakukan oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Sehingga, bagaimana bisa memberikan suguhan yang kayak dan bergizi jika dananya saja sudah di potong. Belum lagi dari sisi kesehatan, tidak bisa dipastikan kalau benar-benar bersih serta higienis.
Atas semua hal di atas, tentunya memang wajar jika program ini akhirnya memunculkan permasalahan. Karena dari sisi pengawasan memang masih belum maksimal. Buktinya keracunan tetap ada sampai saat ini. Dan ingat, jumlahnya tidak satu atau dua orang saja tapi ratusan yang terkena.
Akan sangat berbeda ketika Islam hadir sebagai aturan nyata dalam kehidupan manusia. Cara pandangnya tentu akan berbeda dalam menyikapi persoalan MBG di atas. Keimanan serta ketakwaan menjadi titik fokus dalam menjalankan segala hal. Termasuk pada membuat kebijakan, penguasa akan dengan serius dalam hal ini karena akan berdampak pastinya kepada masyarakat. Mereka akan selalu memikirkan bagaimana caranya untuk menjadikan seluruh masyarakat mendapatkan haknya dengan baik. Termasuk pelayanan umum yang mempunyai harus tercipta dengan baik. Artinya, sisi kemaslahatan umat benar-benar diperhatikan.
Negara akan dengan serius serta sungguh-aungguh dalam hal menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Apapun itu akan dilaksanakan dengan baik karena semua akan dimintai pertanggungjawaban kelak di Yaumil Akhir. Inilah perbedaan mutlak antara Islam dengan kapitalisme. Negara tidak pernah memikirkan dalam pelayanan ada misi bisnis, semua murni hanya untuk menjalankan kewajiban dan berupaya menciptakan kemaslahatan umat. Karena islam sendiri mempunyai pos pemasukan negara yang cukup banyak sehingga tidak lagi melihat pada sisi mana yang bisa di jadikan bisnis untuk pemasukan negara atau kantong pribadi. Para pegawai pemerintahnya pun digaji sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Sehingga tidak lagi melihat celah mau korupsi pada bagian mana. Itulah gambaran pada Islam yang senantiasa menjalankan segala sesuatu karena ketudnukan pada Allah Swt. semata dan pelayanan maksimal kepada masyarakat murni karena ingin menjalankan amanah mereka.
Tentu, sangat berbeda jauh sekali konsep yang ada dalam Islam dan kapitalisme. Karena Islam sejatinya berasal dari Sang Pencipta yang mengetahui segala bentuk makhluknya sehingga aturan yang ada akan mampu mengatur dengan baik. Semua itu jika dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, hukum syarak. Akan berjalan ketika ada sebuah institusi dalam naungan Daulah Islam yang akan menjalakan aturan hukum syarak secara sempurna dan menyeluruh. Disertai dengan para penguasanya yang mempunyai keimanan tangguh sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat selama 1300 tahun lamanya. Islam mampu berjaya dengan segala penemuan tercanggih di abadnya. Masyarakat yang ada juga sejahtera lagi aman sentosa.
Rentetan kejadian keraguan di atas tentu akan mampu diselesaikan jika Islam ada. Negara akan senantiasa mengawasi program yang sudah ditetapkan dengan subgguh-sungguh. Semua terlibat secara masif termasum negara harus menjadi penopang utama dalam seluruh kebijakan. Negara harus pertama hadir dalam segala urusan manusia. Terlebih, dari sisi MBG, sebenarnya akar persoalan justru harusnya pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk para pencari nafkah. Karena tiga memeberikan makan adalah tugas orang tua. Negara cukup bertanggung jawab dengan cara membuka lapangan perkerjaan yang banyak, sehingga semua pencari nafkah akan mendapatkan pekerjaan layak. Nah, inilah juga poin kritis yang menjadi jawaban atas persoalan MBG di atas.
Wallahu ‘alam bish-shawab
Oleh: Mulyaningsih
Pemerhati Masalah Anak & Keluarga
