TintaSiyasi.id -- Belakangan ini, masyarakat ramai mempertanyakan hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Beberapa orang terkejut setelah mengetahui rumah tangganya ternyata masuk desil 9 atau 10, padahal kondisi keseharian mereka dirasa jauh dari gambaran kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tinggi. (Kompas.id, 18/08/2026)
Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara soal ramainya perdebatan mengenai penggunaan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Saat ini DTSEN dipakai pemerintah sebagai acuan utama untuk merancang program, menentukan siapa yang berhak menerima bantuan, dan mengevaluasi hasilnya. Tujuannya supaya bantuan bisa tepat sasaran.
Dalam DTSEN, keluarga dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif. Desil 1 adalah kelompok dengan kesejahteraan paling rendah. Sementara desil 10 adalah kelompok yang paling sejahtera secara relatif.
Karena itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa angka desil hanya menggambarkan posisi suatu keluarga dibanding keluarga lain dari sisi sosial-ekonomi. Angka ini bukan tolok ukur mutlak kondisi ekonomi satu rumah tangga.
Banyak yang merasa sistem desil tidak sesuai realita di lapangan. Contohnya pembatasan BBM subsidi untuk desil 9 dan 10. Padahal BBM subsidi selama ini dianggap hak semua warga.
Masalahnya, desil bukan ukuran kemiskinan yang absolut. Data ini bisa tidak akurat karena hanya berbasis survei angka. Padahal kemiskinan itu nyata dan bisa langsung dilihat di sekitar kita.
Dalam kerangka ekonomi kapitalistik, batas "sejahtera" dan "miskin" sifatnya relatif dan tidak baku. Akibatnya, kebijakan berbasis desil sering meleset dari kondisi nyata.
Masih banyak warga tinggal di rumah tidak layak, lantai tanah, dan ukuran sempit. Ada juga yang kesulitan beli makanan bergizi, bayar berobat, atau biaya sekolah anak.
Namun dalam survei, seseorang bisa dianggap "mampu" hanya karena punya HP atau motor. Padahal bisa jadi itu alat kerja atau dibeli dengan cara berhutang. Survei lapangan juga sering melewatkan aspek subjektif kemiskinan yang mendalam yaitu mata pencarian. Pendekatan kapitalisme dianggap gagal memberi definisi kemiskinan yang tuntas. Alhasil program pengentasan kemiskinan pun tidak pernah menyentuh akar masalah.
Dalam sistem ini, negara cenderung melihat kemiskinan hanya dari data dan angka. Sumber daya alam banyak dikelola swasta, baik lokal maupun asing, demi keuntungan bisnis. Akibatnya rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kesenjangan ekonomi dan sosial jadi lebar: ada yang menguasai sebagian besar kekayaan, ada yang bahkan kesulitan makan. Negara pun posisinya lebih sebagai regulator, bukan penjamin langsung kesejahteraan rakyatnya.
Berbeda dengan itu, Islam memiliki definisi miskin yang jelas. Miskin di dalam pandangan Islam adalah orang yang bekerja tapi penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan pokok. Sehingga kekurangannya bisa ditutupi melalui zakat.
Dalam sistem Khilafah, negara punya tanggung jawab utama mengurus kebutuhan rakyat. Kebutuhan dasar dijamin negara. SDA dikelola negara dan hasilnya dipakai untuk kepentingan umum seperti kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan fasilitas publik.
Bagi warga yang punya keterampilan tapi tidak punya modal, negara akan beri bantuan modal. Yang belum punya skill akan diberi pelatihan skill gratis. Laki-laki baligh yang sehat wajib bekerja mencari nafkah. Dan negara wajib hukumnya memberikan dan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan setiap laki-laki balig. Sehingha perempuan fokus pada peran domestik sebagai ibu dan pengatur rumah tangga, namun tetap wajib menuntut ilmu.
Dengan sistem ekonomi Islam, kesejahteraan tidak perlu diperdebatkan lagi karena negara memastikan setiap individu bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Pembangunan juga diarahkan merata sampai ke pelosok penjuru negeri.
Selama kebijakan masih bergantung pada angka relatif yang bisa dimanipulasi, persoalan kemiskinan sulit untuk di tuntas. Dibutuhkan sistem yang melihat manusia secara utuh, bukan hanya data di atas kertas. Sistem itu adalah sistem Islam.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Sunani
Aktivis Muslimah
