TintaSiyasi.id -- Kementerian Kesehatan RI meluruskan informasi yang viral mengenai 522 pelajar di Sidoarjo yang disebut mengidap HIV. Menurut Kemenkes, angka tersebut merupakan kesalahpahaman dalam membaca data. Berdasarkan data kumulatif tahun 2001 hingga Juni 2026, terdapat 1.183 kasus HIV pada kelompok usia 0–24 tahun, sedangkan pada usia 11–17 tahun hanya ditemukan 60 kasus, dengan 53 di antaranya masih hidup setelah 7 orang meninggal dunia. Kemenkes menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan dipengaruhi oleh semakin luasnya layanan skrining HIV, sehingga lebih banyak orang mengetahui status kesehatannya dan dapat segera menjalani terapi. (detiksumut.com, 26/07/2026)
Indonesia kini menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah orang dengan HIV dan peringkat ke-9 untuk infeksi baru, dengan sekitar 564.000 ODHIV pada 2025, namun baru 63% yang mengetahui statusnya.
Yang lebih menyayat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 7.230 orang hidup dengan HIV berdasarkan data kumulatif tahun 2001 hingga Juni 2026, termasuk 522 pelajar dari tingkat PAUD sampai SMA. (kumparannews.com, 24/07/2026)
Ini bukan sekedar angka, ini adalah gambaran buram masa depan anak bangsa yang masih duduk dibangku sekolah. Para peneliti kesehatan sepakat bahwa tingginya mobilitas penduduk, perilaku seks bebas tanpa pengaman, dan minimnya edukasi reproduksi komprehensif menjadi penyumbang utama lonjakan ini terutama di kota-kota besar. Namun, pemerintah menjawabnya dengan resep yang itu-itu saja yakni dengan distribusi kondom, edukasi seksual sekuler, dan program ARV. Solusi teknis medis ini penting untuk mengobati, tapi ia gagal total mencegah, karena tidak pernah menyentuh akar masalah. Rusaknya sistem pergaulan yang membiarkan zina dianggap urusan privat.
Di sinilah letak kegagalan mendasar sistem sekularisme kapitalisme. Negara memisahkan agama dari kehidupan sehingga pergaulan bebas tidak lagi dipandang sebagai dosa yang harus dicegah. Media sosial, tontonan, dan gaya hidup permisif dibiarkan bebas membentuk persepsi remaja bahwa pacaran, seks bebas, bahkan penyimpangan orientasi adalah pilihan pribadi yang harus dihormati. Maka wajar bila angka terus naik, sebab akar penyakitnya adalah liberalisasi pergaulan yang tidak pernah diberantas, hanya gejalanya yang ditambal.
Selain itu, keluarga pun kehilangan kendali. Ibu dan ayah bekerja tanpa dukungan sistem yang memudahkan pengasuhan penuh. Sekolah sibuk mengejar kurikulum akademik tanpa penanaman akidah yang kokoh, sementara negara abai membangun benteng hukum yang tegas terhadap pelanggaran kehormatan. Tiga pilar yang semestinya bersinergi justru berjalan sendiri-sendiri, bahkan saling berbenturan nilai. Inilah kerumitan yang sedang terjadi dalam kehidupan sekular hari ini.
Islam datang bukan sekadar dengan imbauan moral, melainkan dengan seperangkat hukum yang mengatur pergaulan secara menyeluruh. Allah SWT berfirman: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra: 32). Perhatikan diksi "mendekati", bukan sekadar "melakukan"—Islam menutup seluruh pintu menuju zina: pandangan, pakaian yang membuka aurat, khalwat, ikhtilat tanpa keperluan syar'i, hingga pergaulan bebas berkedok pertemanan.
Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari Muslim), menegaskan bahwa menjaga kehormatan diri dan keluarga adalah amanah yang kelak dihisab di hadapan Allah, bukan sekadar urusan privasi individu.
Sistem pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu kesehatan reproduksi dengan fiqih pergaulan dan akhlak sejak dini, sehingga pelajar memahami menjaga kemaluan bukan sekadar demi kesehatan fisik, tapi ibadah dan amanah Ilahi. Pelanggaran atas hukum syara' seperti zina, mendekati zina, atau pergaulan bebas dikenai uqubat yang tegas dan berefek jera, bukan dibiarkan sebagai "pilihan gaya hidup". Pernikahan diatur dan dimudahkan negara agar fitrah manusia tersalurkan secara halal, bukan justru dipersulit oleh biaya dan birokrasi hingga banyak yang memilih jalan haram.
Di sinilah letak keunggulan sistem Islam yang diterapkan dalam bingkai Khilafah ala Minhajin Nubuwwah. Khilafah tidak menyerahkan urusan moral kepada kesadaran individu semata, melainkan menegakkan Nizamul Hukmi yang menjadikan hukum syara' sebagai landasan seluruh kebijakan negara. Ajhizah Daulah Khilafah mengawasi ketat media, tontonan, dan ruang publik agar tidak menjadi sarana penyebaran budaya permisif. Baitul Mal menopang kemudahan pernikahan dan kesejahteraan keluarga sehingga tidak ada alasan ekonomi bagi generasi muda menempuh jalan haram.
Tiga pilar—keluarga, masyarakat, dan negara. Negara disinergikan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai satu sistem hukum yang saling menopang keluarga mendidik akidah, masyarakat menjalankan amar makruf nahi mungkar sebagai kontrol sosial, dan negara menegakkan hukum dengan sanksi yang menjerakan. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah, generasi ini benar-benar terlindungi dari ancaman HIV dan pergaulan bebas—bukan sekadar diobati gejalanya, tapi dicabut akar penyakitnya.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Yusniah Tampubolon
Aktivis Muslimah
