TintaSiyasi.id -- Pantas saja Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM menyebut MBG sebagai Maling Berkedok Gizi. Pasalnya baru-baru ditemukan 414 SPPG fiktif baik dapur SPPG belum beroperasi atau satu SPPG memiliki lebih dari 1 rekening bank. Temuan ini terungkap setelah BGN melakukan pemeriksaan terhadap ribuan rekening virtual account yang digunakan oleh SPPG. (Kumparannews.com, 4/8/2026)
Agaknya temuan ini tidak terlalu membuat heran beberapa pihak. Karena proyek-proyek pemerintah selama ini memang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti sistem yang longgar membuka peluang praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga penyalahgunaan dana publik.
Selain praktik SPPG fiktif, MBG juga kembali menambah daftar panjang permasalahan dimana MBG yang tujuan awalnya mengatasi stunting namun faktanya SPPG sangat minim di daerah tinggi stunting seperti di Papua. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamberamo Raya, Yohanes Tebai, Mamberamo Raya menjadi wilayah tertinggi kedua setelah Supiori dengan prevalensi stunting pada anak balita yang mencapai 22,65%. Namun sampai saat ini SPPG diwilayah tersebut tidak kunjung ada kejelasan dari pemerintah. Bahkan SPPG yang sempat dibangun sampai saat ini tidak beroperasi dan mangkrak.
Hal ini membuktikan bahwa MBG bukanlah program untuk menyelesaikan stunting dan gizi buruk. Program ini merupakan salah satu program yang menyedot APBN terbesar. Namun kebocoran banyak terjadi di bahkan lini terkecil dari mark up harga bahan baku hingga SPPG fiktif. Bahkan yang lebig memprihatikan daerah 3T yang menjadi target utama terabaikan.
Proyek ini secara nyata telah menjadi bancakan kroni penguasa dan pejabat. Semua berlomba-lomba membangun dapur SPPG bukan untuk kepentingan rakyat tapi mengenyangkan perut masing-masing. Inilah gambaran pemerintahan populis dengan kebijakan berbasis kepentingan elit.
Sistem pemerintahan sekuler demokrasi yang materialistik semakin menumbuh suburkan praktik ini. Bagi-bagi keuntungan menjadi harga yang harus dibayar bagi yang duduk dikursi kekuasaan. Sistem demokrasi menjadikan penguasa sibuk mengamankan koalisi dengan kebijakan yang menguntungkan tanpa sedikitpun berpihak pada rakyat.
Sudah seharusnya kita beralih kepada sistem Islam yang shahih. Sistem yang berasal dari sang Khaliq. Dimana dalam sistem ini tugas penguasa sebagai ra'in yang mengurusi dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Islam akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap individu Muslim yang sudah baligh baik di pemerintah ataupun melalui pelatihan skill dan pemberian modal usaha. Ini dilakukan sebagai tanggung jawab negara agar rakyatnya mampu memenuhi kebutuhan pokok secara layak dan terhindar dari stunting.
Selain itu program-program yang dibuat penguasa sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak ada andil dari koalisi apalagi kroni-kroni atas dasar kedekatan politik dengan penguasa. Karena pengangkatan seorang khalifah sepenuhnya dari rakyat tanpa andil dari partai yang mendukung apalagi dana kampanye. Demikianlah Islam merupakan sistem yang layak untuk diperjuangkan.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Yosie Purwanti, S.E.
Aktivis Muslimah
