TintaSiyasi.id -- Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI) menyatakan bahwa angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat selama tata kelolanya mengabaikan prinsip syariat dalam distribusi kekayaan.
“Angka pertumbuhan ekonomi tidak
otomatis mencerminkan keadilan sosial bagi rakyat selama tata kelolanya
mengabaikan prinsip syariat dalam distribusi kekayaan,” ulas HILMI kepada TintaSiyasi.ID dalam rilis Letter
to Intellectuals No. 015 bertajuk Rasulullah, Negarawan Teladan pada
Senin (24/08/2026).
“Pertanyaan ekonomi tidak boleh
berhenti pada berapa pertumbuhan, tetapi juga dilanjutkan dengan siapa yang
menikmati pertumbuhan,” tandas HILMI.
HILMI membeberkan bahwa meski
Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,0 persen pada
2026, realitas kemiskinan di tingkat tapak masih sangat mengkhawatirkan.
“Data BPS mencatat penduduk
miskin pada Maret 2026 masih mencapai 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen, bahkan
di pedesaan menembus 10,67 persen,” ujarnya.
Kondisi ketimpangan, lanjut
HILMI, terjadi karena penguasaan kekayaan dibiarkan menumpuk pada segelintir
konglomerat, bertolak belakang dengan Surah Al-Hasyr ayat 7 yang melarang harta
hanya berputar di kalangan orang kaya saja.
“Negara tidak cukup sekadar
membuka pintu investasi, tetapi wajib memastikan seluruh sumber daya alam,
lahan, mineral, pangan, dan energi dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan
rakyat,” ulasnya.
Terkait beban fiskal, HILMI
mengingatkan risiko akumulasi utang luar negeri yang dapat membebani masa depan
generasi bangsa jika terus digunakan untuk proyek-proyek yang minim nilai
manfaat riil.
“Setiap rupiah utang semestinya
diperlakukan sebagai amanah lintas generasi agar tidak membebankan biaya proyek
yang tidak sebanding dengan kewajibannya kepada anak cucu kita,” katanya.
HILMI menyebutkan, kritik tajam
juga dilayangkan pada sistem pendidikan modern yang dinilai makin tereduksi
menjadi pabrik pencetak tenaga kerja tanpa diiringi penanaman integritas moral
berbasis wahyu.
“Pendidikan yang hanya mengejar
kompetensi tetapi kehilangan moralitas dapat menghasilkan manusia cerdas yang
justru semakin efektif melakukan kerusakan dan korupsi,” paparnya.
HILMI menegaskan bahwa Rasulullah
saw. telah meletakkan fondasi pembangunan manusia berakhlak mulia sebelum
membangun institusi peradaban.
“Negeri ini tidak kekurangan
orang pintar. Yang sering menjadi persoalan justru ketika kecerdasan tidak
disertai integritas,” beber HILMI.
