TintaSiyasi.id -- Memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan dasar di Indonesia dihadapkan pada kenyataan menyedihkan. Banyak Sekolah Dasar Negeri (SDN) di berbagai daerah mengalami kekurangan murid baru secara drastis. Bahkan, ada ruang kelas yang kosong tanpa satu pun kursi terisi. Masalah ini bukan lagi kejadian insidental, melainkan potret nyata di banyak wilayah Indonesia.
Laporan berbagai media nasional menegaskan parahnya situasi ini. Berdasarkan berita dari CNN Indonesia, beberapa SDN di daerah hanya mendapatkan 1 sampai 5 murid baru. (cnnindonesia.com, 15/07/26) Sementara itu, data dari Kompas.id mengungkapkan kondisi yang lebih memprihatinkan, di mana ada 3 SDN di Kabupaten Blitar yang sama sekali tidak mendapatkan siswa baru pada tahun ajaran ini. (kompas.id, 13/07/26) Fakta lapangan dari Metro TV News juga mempertegas bahwa masalah sepi peminat ini terjadi dari perkotaan hingga pedesaan. Banyak ruang kelas kosong tanpa aktivitas belajar mengajar. (metrotvnews.com, 17/07/26) Ini adalah alarm bahaya bagi masa depan pendidikan negeri kita.
Mengapa Sekolah Negeri Sepi Murid?
Krisis ini terjadi karena dua faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah masalah kependudukan dan demografi. Berdasarkan analisis pakar, jumlah anak usia sekolah di beberapa daerah seperti Jawa Tengah dan DIY memang menurun akibat angka kelahiran yang mengecil dan biaya hidup yang mahal. Ditambah lagi, urbanisasi besar-besaran menyebabkan banyak warga desa pindah ke kota, sehingga anak-anak di sekitar SDN pedesaan jauh berkurang.
Faktor kedua, yang menjadi alasan paling kuat, adalah perubahan pilihan orang tua. Saat ini, masyarakat cenderung memindahkan anak mereka ke sekolah swasta berbasis agama, seperti SD Islam Terpadu, SD Tahfidz, atau madrasah. Para orang tua merasa cemas terhadap keselamatan moral anak-anak mereka akibat maraknya kenakalan remaja, tawuran, perundungan, hingga pengaruh buruk media sosial. Kriteria utama orang tua kini berubah. Mereka mencari sekolah yang mengajarkan ibadah, mengaji, hafalan Al-Qur’an, dan akhlak mulia secara intensif sebagai benteng moral anak.
Solusi Pemerintah Belum Menyelesaikan Masalah
Melihat fenomena ini, Kemendikdasmen dan Ketua DPR RI Puan Maharani mengusulkan berbagai solusi guna mengatasi kekosongan kelas agar aset negara tidak mubazir. Salah satu langkah yang sering diambil pemerintah daerah adalah kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah. Beberapa SDN yang kekurangan murid disatukan di satu lokasi demi efisiensi guru dan fasilitas.
Namun, pelaksanaan kebijakan ini justru memicu masalah baru yang kompleks. Dampak utamanya adalah jarak tempuh antara rumah dan sekolah baru menjadi semakin jauh. Anak-anak harus menempuh perjalanan 3-5 km dengan akses jalan yang sulit, minimnya angkutan umum, serta ongkos transportasi yang membengkak. Hal ini menambah beban finansial orang tua dan membuat mereka semakin enggan menyekolahkan anaknya di SDN. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa solusi pemerintah baru sebatas perbaikan teknis fisik, belum mampu menjawab kecemasan mendalam orangtua terhadap isu penurunan moral dan keamanan lingkungan.
Bentuk Kegagalan Sekularisme dalam Pendidikan
Pilihan orang tua yang memprioritaskan sekolah swasta atau agama mencerminkan ketakutan mendalam terhadap lingkungan sosial di era kini. Kehidupan sekuler yang menjauhkan nilai agama dari keseharian terbukti melahirkan masalah seperti perundungan, kecanduan gawai, pornografi, hingga kriminalitas anak. Arus pergaulan bebas membuat sekolah negeri dinilai tidak lagi punya benteng pertahanan kuat. Pendidikan karakter hanya jadi slogan di atas kertas, sementara anak-anak rentan terpengaruh lingkungan luar yang buruk.
Pemerintah sudah berkali-kali mengubah kurikulum, dari KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Namun, kebijakan pergantian kurikulum tersebut gagal total dalam menghentikan laju kerusakan moral karena tidak menyentuh akar masalah utama. Sistem kehidupan di luar sekolah tetap berlandaskan pada asas sekuler liberal yang serba bebas. Selama lingkungan masyarakat dan media massa dibiarkan tanpa aturan agama, perubahan materi di dalam kelas akan selalu berakhir sia-sia. Pembenahan akhlak anak memerlukan perombakan total pada sistem sekuler yang merusak ini.
Pandangan Islam: Pendidikan adalah Tanggung Jawab Negara
Dalam Islam, pendidikan bukanlah barang dagangan yang diperjualbelikan demi keuntungan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar yang wajib disediakan oleh negara untuk seluruh rakyat secara gratis dan berkualitas. Rasulullah Saw. menegaskan peran pemimpin sebagai pengurus rakyat dalam hadisnya:
"Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan dalil ini, negara tidak boleh lepas tangan atau membiarkan sekolah milik negara kalah mutu dari sekolah swasta. Dalam sistem Islam, kurikulum pendidikan dirancang berasaskan akidah Islam. Tujuannya adalah mencetak generasi yang memiliki kepribadian Islam yang taat, sekaligus ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Negara akan membiayai penuh pembangunan sekolah yang aman, menyediakan fasilitas terbaik, serta memberikan gaji yang tinggi dan sejahtera bagi para guru. Dengan begitu, sekolah negara mendukung lahirnya generasi unggul sehingga orang tua tidak perlu cemas lagi.
Melihat krisis yang menimpa SDN ini, umat Islam tidak boleh merasa cukup hanya dengan memindahkan anak ke sekolah swasta berbasis agama. Langkah itu memang bisa menyelamatkan anak kita sendiri untuk sementara waktu, tetapi tidak akan menghilangkan bahaya kemaksiatan di lingkungan luar. Allah Swt. mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang dampak buruk mengabaikan aturan-Nya:
"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit..." (QS Thaha: 124).
Oleh karena itu, kesadaran orangtua harus dinaikkan. Bukan lagi sekadar "bagaimana menyelamatkan anak saya sendiri", melainkan kesadaran politik yang besar bahwa kerusakan akhlak, mahalnya biaya hidup, dan rusaknya sistem pendidikan terjadi karena kita menerapkan aturan sekuler liberal.
Langkah utama yang harus kita lakukan saat ini adalah dakwah politik untuk menyadarkan masyarakat luas. Kita perlu mengajak umat untuk memahami pentingnya menerapkan aturan Islam secara menyeluruh (kaffah). Hanya dengan kepedulian bersama untuk mengganti sistem yang rusak ini dengan sistem Islam, karut-marut dunia pendidikan dan krisis moral generasi muda dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Wallahua'lam bishowab.
Oleh: Hanum Hanindita, S.Si
Penulis Artikel Islami
