TintaSiyasi.id -- Pemerintah melalui kepala (BPH migas) Wahyudi Anas mengeklaim, Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) mengular. Hal itu terjadi karena isu pembatasan hingga memicu panic buying BBM di masyarakat. Ia berjanji untuk menormalisasi antrean yang akan terurai dalam beberapa hari.
Data menunjukan konsumsi pertalite dan solar subsidi telah melampaui separuh dari kuota tahunan 2026, sehingga membuat kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis. Kesenjangan antara permintaan dan penyaluran solar bersubsidi disebut juga sebagai penyebab antrean BBM. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat antara BPH Migas dan pemerintah Provinsi Sumsel, dari total usulan kuota sekitar 2,8 juta kiloliter (KL), realisasi yang disetujui hanya sekitar 630.000 KL. (https://www.bbc.com, 14 Juli 2026).
Kapitalisme Biang Kelangkaan BBM
Di bawah sistem kapitalisme, negara berfungsi sebagai korporasi dagang. Akibatnya, Sumber Daya Alam (SDA) yang harusnya hak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan tanpa mempedulikan nasib rakyat, apakah mereka mampu atau sudah tercukupi kebutuhannya atas krisis yang terjadi akibat kelangkaan BBM tersebut.
Liberalisasi pengolalan migas dari eksplorasi hingga distribusi kepada korporasi swasta/asing, akibatnya negara kehilangan kontrol mandiri hingga rakyat dipaksa tunduk pada permainan pasar korporat yang sama sekali tidak menguntungkan, terutama bagi kehidupan kalangan rakyat menengah ke bawah. Seperti pengemudi ojek online, angkutan umum, serta pedagang- pedagang lainnya. Mereka harus berjuang untuk mendapatkan solar dengan berusaha tiba lebih cepat di SPBU, berharap agar tidak terjebak dalam kemacetan antrean.
Antrean BBM tersebut menjadi penghalangan besar dalam mencari nafkah karena waktu mereka habis untuk menunggu antrean yang berjam-jam, sehingga mengakibatkan mereka kehilangan penumpang hingga pendapatan yang berkurang. Akhirnya, masyarakat terpaksa membeli solar eceran dengan harga tinggi untuk menghindari antrean dan pekerjaan mereka tetap berjalan. Masalah juga tidak berhenti pada antrean mengular, tetapi merembet luas ke berbagai aspek.
Negara bukanya menyelesaikan akar masalah kelangkaan, penguasa justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit dengan peraturan pembatasan kuato dan membuat syarat pembelian yang rumit di SPBU, yaitu pembelian harus melalui barkode di aplikasi myPertamina. Penggunaan aplikasi tersebut cukup memakan waktu dan seringkali mengalami kendala teknis sehingga menghambat pengisian BBM.
Negara di bawah kendali sistem kapitalisme hanya bertindak sebagai regulator, hal itu dilakukan agar pihak swasta bisa bergerak bebas untuk memonopoli harga sesuai kehendak mereka, sehingga dampaknya sangat jelas bagi keberlanjutan hidup rakyat. Rakyat dibuat menderita karena pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena tingginya harga dan antrean yang menghambat pekerjaan mereka.
Islam Solusi Sistemik Mencegah Kelangkaan BBM
Dalam Islam, negara adalah pengurus rakyat yang haram mengambil keuntungan dari kebutuhan dasar publik. Negara punya kewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM sebagai pelayan mutlak, bukan diperlakukan sebagai barang dagangan seperti yang terjadi saat ini, dan bahkan terus berulang.
Energi di dalam Islam merupakan kepemilikan umum, maka seluruh rakyat berhak untuk menggunakan sumber daya tersebut. Energi juga tidak di perbolehkan diprivatisasi atau dimonopoli, tetapi harus dikelola oleh negara untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini, negara berperan sebagai pengelola serta yang memastikan dan bertanggung jawab secara langsung mengurusi urusan rakyat, sehingga bukan hanya bertindak sebagai regulator saja. Sebagaimana Rasulullah Saw sabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Islam melarang liberalisasi SDA, apalagi memberi kebebasan kepada pihak swasta untuk monopoli harga sesuai keinginan mereka yang dapat merugikan rakyat. Maka, tata kelola SDA sepenuhnya wajib dipegang oleh negara dari hulu hingga hilir agar kemaslahatan umat tetap terjaga karena negara yang menguasai seluruh rantai nilai energi dari ekpolorasi hingga distribusi. Selain itu, dalam mengahadapi kelangkaan BBM, Islam akan bertindak cepat untuk menjaga kebutuhan umat dan memastikan tidak akan terjadi penimbunan bahan bakar.
Islam juga menghapus birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pemenuhan hak rakyat. Negara di bawah naungan institusi Khilafah akan mendistribusikan BBM secara merata dan mudah diakses oleh rakyat, bahkan mungkin diberikan secara gratis jika kondisi negara memungkinkan. Adapun keuntungan dari pengelolaan SDA tersebut, akan dikembalikan kepada umat untuk mensejahterakan dalam bentuk layanan publik seperti fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
wallahu a'lam bisshawab....
Dwi Anjani
Aktivis Muslimah
